Rommy Sebut 4 Tokoh Ini Berpotensi Jadi Calon Ketua Umum PPP
- Mencuatnya empat nama calon ketua umum PPP, antara lain Sandiaga Uno dan Dudung Abdurachman.
- Presiden Jokowi memberikan masukan untuk penyegaran di tubuh PPP tanpa menjagokan satu nama calon.
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, membocorkan empat nama yang digadang-gadang masuk ke dalam bursa calon ketua umum.
Mulai dari mantan Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno hingga eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Nama-nama itu muncul seiring dengan digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukeras) di Ancol, Jakarta Utara, akhir pekan ini.
"Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp grup yang saya ikuti di internal PPP, sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama," ujar pria yang akrab Rommy itu kepada IDN Times, Sabtu (14/12/2024).
Keempat sosok itu adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin, eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
"Pak Sandi kemarin juga sempat menyampaikan yang memang tidak secara eksplisit tetapi perhatiannya secara nasional terhadap kebutuhan PPP untuk naik kembali," kata dia.
Menurut dia, PPP butuh peremajaan. Salah satu caranya dengan menerima calon-calon ketua umum yang berasal dari luar PPP.
1. Jokowi ikut beri masukan terhadap keberlangsungan PPP
Rommy mengakui, ada pula keinginan dari Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo untuk adanya penyegaran di tubuh PPP. Jokowi juga memberikan berbagai masukan terhadap kelanjutan dan keberlangsungan PPP agar bisa kembali ke Senayan pada 2025-2029.
Hal itu disampaikan Jokowi ketika bertemu Rommy beberapa waktu lalu di sebuah rumah makan di Jakarta. Namun, Rommy membantah soal Jokowi menjagokan satu nama untuk menjadi calon ketua umum PPP.
"Tidak ada nama yang disampaikan kepada beliau, tetapi memang beliau mendorong adanya penyegaran di tubuh Partai Persatuan Pembangunan yang terkait dengan kelesuan perolehan suara secara nasional kemarin. Beliau paham itu karena kita melewati gagalnya Pemilu 2024 kemarin di Senayan, kan, pada saat beliau (masih menjabat sebagai presiden),” kata Rommy.
2. Rommy minta Mardiono melakukan tobat Nasuha
Rommy juga menyerukan agar Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono dan seluruh jajaran pengurus harian melakukan taubat nasuha.
Langkah itu, kata Rommy, sebaiknya diikuti dengan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh kader partai berlambang Ka'bah itu. Sebab, untuk kali pertama sejak tahun 1977, PPP gagal melenggang ke Senayan.
"Perolehan suara PPP secara nasional (DPR RI) pada Pemilu 2024 sebanyak 5,8 juta. Tetapi, perolehan suara PPP untuk DPRD Kabupaten atau Kota masih mencapai 7,9 juta. Sementara, saat rekapitulasi suara, PPP hanya kekurangan 190 ribu suara untuk bisa lolos parliamentary treshold (PT) 2024," ujar Rommy dalam keterangan tertulis.
Artinya, kata dia, ada kegagalan DPP dalam mengorkestrasi pemenangan antara pusat dan daerah.
"Maka, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus harian DPP PPP untuk melakukan tobat yang sungguh-sungguh dan dengan ksatria mengakui atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan," kata mantan Ketua Umum PPP itu.
Menurutnya, sejak PPP gagal melenggang ke Senayan, belum ada permintaan maaf dari Mardiono. Justru pernyataan Mardiono yang menepis telah gagal menjadi pelaksana tugas ketum yang viral ke publik.
"Plt Ketua Umum ketika itu menyatakan 'saya tidak gagal, karena saya bukan caleg," kata dia.
3. Mardiono merupakan pelaksana ketum PPP terlama
Rommy juga menyentil Mardiono yang dianggap sudah gagal menjadi pemimpin. Selain itu, Mardiono merupakan pelaksana ketua umum terlama yang dimiliki oleh PPP.
"Ini merupakan plt ketum terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat," kata Rommy.
Para pimpinan majelis sudah menyerukan untuk mendorong muktamar secepatnya digelar. Bahkan, dorongan itu sudah disampaikan sejak berbulan-bulan lalu. Namun, Mardiono dinilai terus berkilah dan menunda dengan berbagai alasan.
"Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan pada Januari atau Februari 2025. Surat tersebut bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini," ucap dia.
