Sejarah Dwifungsi ABRI dan Isu Kebangkitannya di Era Jokowi
Jakarta, IDN Times - Sudah 21 tahun berselang sejak jatuhnya orde baru jatuh. Jutaan mahasiswa dari berbagai macam Universitas di Tanah Air bahu membahu menjatuhkan segala bentuk penguasaan yang dianggap mereka otoriter selama dipegang Jenderal Besar ini.
Berbagai macam catatan kelam berhasil dirangkum sleama 32 tahun era kekuasaan Soeharto di Indonesia tersebut. Konsep dwi fungsi ABRI dalam politik praktis ialah salah satunya. Belakangan isu tersebut kerap bergaung. Apakah tujuannya untuk memenangkan kembali Jokowi di Pilpres 2019 nanti?
1. Peran penting ABRI dalam politik praktis era orde baru
Ada 6 tuntutan gerakan mahasiswa Indonesia ketika menggulirkan roda gerakan reformasi antara lain hapuskan Dwi Fungsi ABRI. Rezim otoritarian Soeharto melakukan politisasi lewat ABRI untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaannya. Alhasil, peran dan fungsi ABRI di masa orde baru lebih banyak terlihat kiprahnya pada kehidupan politik praktis.
2. Beberapa jabatan strategis pernah dipegang ABRI mulai dari pemerintah pusat hingga daerah
Saat itu, ABRI menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti menteri, gubernur, bupati, serta berada didalam parlemen.
ABRI juga melakukan kontrol terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu). Dalam setiap proses pemilu, ABRI terjun langsung mengawasi dan mengintervensi proses pemilu.
3. Orde baru berakhir, dwi fungsi ABRI dihapuskan
Orde baru berganti, Dwi Fungsi ABRI dihapuskan. ABRI kembali ke tugas pertahanan negara. Ini dijalankan cukup konsisten pada era kepemimpinan di era reformasi dan menjadi salah satu kunci stabilitas demokrasi di Indonesia.
Namun, belakangan ini isu tentang kebangkitan Dwi Fungsi ABRI kembali merebak. Beberapa kalangan menilai, pemerintah Joko 'Jokowi' Widodo mencoba menerapkan kembali strategi orde baru.
4. Isu kebangkitan dwi fungsi ABRI dibantah pemerintah
Pada kenyataanya, berdasarkan data yang dihimpun IDN Times per Februari 2019. TNI memiliki kelebihan perwira tinggi sebanyak 141 dan 790 orang Perwira Menengah yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Isu kebangkitan Dwi Fungsi ABRI juga dibantah keras oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
“Gak ada itu, ngarang Dwi Fungsi ABRI, segala macam kok pengen dimainin isu. Kita gak bego,” tegas Luhut, Minggu (24/2).
5. Perwira TNI yang ditunjuk menempati posisi strategis harus memiliki kompetensi
Menurut mantan Jenderal TNI AD ini, penempatan perwira tinggi dan menengah dibeberapa lembaga negara merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki birokrasi yang ada. Selain itu, mereka yang ditunjuk untuk menempati berbagai posisi strategis itu adalah perwira yang memiliki kompetensi pada bidangnya.
“Karena saya di Kemaritiman ya kelautan. Banyak posisi yang eloknya diisi oleh orang yang berkompeten,” terangnya.
Nah bagaimana menurut kalian? Setuju gak dengan dimasukannya perwira TNI kedalam lembaga negara yang notabene diisi oleh sipil?
