Sentilan Keras Menhan Sebut Ada Negara Dalam Negara di Bandara Morowali
- Menhan dan Panglima TNI langsung hadir karena terkait isu kedaulatan dan pertahanan
- Pengerahan TNI ke sektor industri strategis masuk dalam Operasi Militer Selain Perang
- Penindakan tambang ilegal merupakan instruksi langsung dari Prabowo
Jakarta, IDN Times - Latihan terintegrasi TNI tiga matra 2025 yang digelar di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 20 November di Morowali, Sulawesi Tengah lebih dari sekedar latihan gabungan biasa. Itu merupakan momen perdana Bandara IMIP dapat dimasuki aparat negara. Total ada 26.998 prajurit yang dikerahkan di latihan terintegrasi tersebut.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dan memantau langsung latihan terintegrasi itu. Sjafrie kemudian menyinggung ada situasi anomali di sebuah bandara lantaran tidak terdapat kehadiran perangkat negara di sana.
"Intercept ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Sjafrie di Morowali, Sulteng ketika itu.
"Kita harus menegakan regulasi tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh terhadap stabilitas nasional," imbuhnya.
Pernyataan itu sontak mendapatkan sorotan luas dari publik. Bandara IMIP diresmikan pada 3 Oktober 2019 yang bertepatan dengan hari jadi kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bandara itu merupakan bandara khusus yang melayani rute domestik dan dikelola oleh pihak swasta. Pesawat dengan jenis Airbus A-320 bisa didaratkan di sana.
Keberadaan Bandara IMIP semula diharapkan dapat menunjang kinerja perusahaan dan mempersingkat waktu tempuh. Tetapi, kemudian kini muncul persepsi bandara yang dikelola oleh perusahaan penambang nikel itu ilegal. Hal itu lantaran banyak pekerja yang bekerja di PT IMIP merupakan pekerja asing. Mayoritas berasal dari China.
Analis militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut di bandara itu tidak terdapat perangkat bea cukai, imigrasi penerbangan hingga keamanan militer. Dampaknya celah lalu lintas barang dan manusia dari Bandara IMIP ke luar Indonesia sangat besar terjadi selama lima tahun terakhir.
"Itu sebabnya Menhan menyampaikan pesan kuat bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap wilayah strategis yang 'luput' dari kontrol negara," ujar Selamat kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu (26/11/2025).
Maka, latihan TNI di sana memperkuat kesan bahwa keberadaan perangkat tersebut sangat penting. Sehingga, IMIP tidak lagi berfungsi sebagai bandara industri. "Bila diperlukan sekalian saja difungsikan sebagai pangkalan udara," tutur dia.
1. Menhan dan Panglima TNI langsung hadir karena terkait isu kedaulatan dan pertahanan
Lebih lanjut, Selamat tak menampik keberadaan Bandara IMIP dibiarkan tanpa keberadaan perangkat negara terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ia menilai, Jokowi abai terhadap kedaulatan negara.
Maka, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hal itu mau diubah. Itu sebabnya TNI diterjunkan untuk menjaga industri strategis dengan tiga pertimbangan.
Pertama, adanya ancaman geopolitik eksternal. "Kedua, Indonesia menjadi pusat rantai pasok nikel, baterai, dan energi transisi dunia," katanya.
Alasan ketiga, adanya rivalitas antara Amerika Serikat dan China yang semakin menguat dan ikut berdampak ke Indonesia. Peperangan, kata Selamat, tidak lagi dengan mendaratkan pasukan. Tetapi bisa melalui chip, mineral kritis dan logistik.
"Infrastruktur industri besar bisa menjadi target pressure, sabotase atau cyber attack," tutur dia.
2. Pengerahan TNI ke sektor industri strategis masuk dalam Operasi Militer Selain Perang
Ia mengatakan, pengerahan puluhan ribu prajurit ke sektor industri strategis tidak keliru. Secara doktrin, aktivitas itu masuk ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai TNI, OMSP mencakup pengamanan obyek vital nasional dan strategis, bantuan pengamanan ke instansi lain dan perlindungan aset nasional dari serangan eksternal atau teror.
"Jadi, secara hukum pengerahan TNI untuk pengamanan industri strategis tidak menyimpang. Apalagi kalau obyek (yang perlu diamankan) kilang minyak, pembangkit listrik, smelter strategis, bandara logistik atau kabel komunikasi bawah laut," kata Selamat.
Pengerahan militer untuk menjaga aset strategis milik negara tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Amerika Serikat, Singapura dan Arab Saudi juga menempuh kebijakan serupa.
"AS lewat National Guard menjaga pipeline dan energi kritikal. Arab Saudi mengerahkan militer menjaga instalasi minyak Aramco. Sedangkan, SAF Singapura menjaga infrastruktur air dan telekomunikasi," tutur dia.
3. Penindakan tambang ilegal merupakan instruksi langsung dari Prabowo
Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin juga melakukan sidak ke area tambang ilegal yang ada di Bangka Belitung pada 19 November 2025. Tambang ilegal juga banyak ditemukan di Morowali, Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan tambang ilegal merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Prabowo membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk lahan kelapa sawit (PKH).
Tugas satgas PKH juga melebar untuk melakukan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan. Tujuan akhir dari pembentukan satgas tersebut yakni mengoptimalisasi penerimaan negara. Apalagi Prabowo sempat mengungkapkan terdapat sekitar 1.000 titik tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Babel dan Morowali.
"Akibat aktivitas penambangan tanpa izin dan praktik penyelundupan, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga 80 persen produksi timah nasional," ujar Kepala Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Freddy Ardianzah, di dalam keterangan tertulis pada pekan lalu.
