Siapkan E-Catalog, Luhut Mau Stop Impor Pengadaan Pemerintah
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan aplikasi e-catalog. Aplikasi itu akan diluncurkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 24 Maret 2022 mendatang.
Luhut mengatakan, nantinya semua pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement) akan masuk dalam e-catalog.
"E-catalog, itu kita punya government procurement Rp1.170 triliun, tiap tahun itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80 persen. Sekarang kita bilang enggak, is enough," ujar Luhut dalam acara Kick-off Digital Economy Working Group G20 yang disiarkan di akun YouTube Kemkominfo TV, Selasa (15/3/2022).
1. Dana Rp400 triliun akan masuk e-catalog
Jika mayoritas belanja untuk pengadaan pemerintah digunakan di dalam negeri, Luhut optimistis akan terjadi pemerataan. Dia menyebut, dana Rp400 triliun bisa masuk semua dalam e-catalog.
Menurutnya, bila dana APBN terkelola dengan baik, UMKM akan berjalan dan inovasi dari industri kecil akan muncul.
"Saya tadi dari Bandung, tadi gubernur bilang 'Pak Luhut, kita daerah punya ini (produk) bisa gak? sangat bisa, jadi Anda nanti bikin sendiri, masukin di e-catalog mu, jadi sampai kepada mobil, sampai pada aspal, mobil truk, semua masuk e-catalog'," kata Pensiunan jenderal TNI bintang empat itu
2. Luhut bahas transformasi digital di Indonesia
Dalam kesempatan itu, Luhut menyampaikan transformasi digital di Indonesia yang sudah berkembang dengan baik. Menurutnya, pemerintah saat ini sudah menggunakan online single submission (OSS).
"OSS sudah mulai jalan, walau di sana-sini masih diperbaiki, karena kan ini besar sekali," ujar pria berusia 74 tahun itu.
3. Singgung Simbara, pengusaha tak bisa main-main soal batu bara
Dia juga menyampaikan soal sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian dan Lembaga (Simbara). Menurutnya, dengan adanya sistem itu, tidak ada lagi pihak yang bisa bermain.
"Kita lihat sekarang Simbara, bagaimana sekarang batu bara kita itu tidak bisa orang main-main lagi, jadi dari IUP-IUP ini semua langsung nanti berapa data dari dia, dari ESDM, data keluar dari (Kementerian) Perdagangan, dari Bea Cukai, itu akan semua terekam, jadi tidak ada lagi terjadi angka yang selisih beda, dan itu menimbulkan kerugian negara," ujar Luhut lagi.
