Komisi IX DPR menggelar rapat perdana dengan pimpinan baru BGN untuk membahas detail anggaran dan program kerja dalam RKA serta RKP setelah pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Nanik S Deyang melaporkan rencana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis kepada Presiden, menggantikan pimpinan sebelumnya yang tersangkut kasus korupsi.
BGN akan fokus memperkuat penyaluran MBG bagi kelompok 3B dan wilayah 3T, melakukan moratorium dapur baru, serta meningkatkan kualitas gizi tanpa mengejar target penerima secara kuantitas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi IX DPR dijadwalkan akan menggelar rapat bersama skuad pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas anggaran dan program kerja setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengatakan, rapat akan difokuskan untuk membahas secara rinci anggaran BGN dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Yahya memastikan, Kepala BGN Nanik S Deyang akan hadir dalam rapat yang dijadwalkan akan digelar pada pukul 13.00 WIB Senin (15/6/2026).

"Bahas anggaran dan program kerja," ujar Legislator Golkar itu.

Nanik sempat menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini terjadi selang beberapa hari sejak dia dilantik sebagai pimpinan baru BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat dugaan kasus korupsi.

"Efesiensi anggaran, kabar gembira. Biar turun, biar turun, efesiensi. Mau lapor Pak Presiden efesiensi," kata Nanik kepada jurnalis saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ke depan, BGN akan memperkuat penyaluran MBG untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nanti akan diwajibkan menyalurkan program kepada kelompok ini.

Langkah ini dilakukan karena MBG dinilai paling efektif mendukung pertumbuhan anak usia nol bulan hingga sembilan tahun.

BGN juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pendirian dapur MBG baru karena ditemukan penumpukan SPPG di wilayah aglomerasi.

Selain itu, pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan dapur ideal di setiap wilayah agar program lebih efisien. Meski demikian, Nanik memastikan moratorium tidak akan mengurangi jumlah penerima MBG yang sudah berjalan saat ini.

Selain itu, BGN akan mengevaluasi dapur-dapur MBG yang sudah beroperasi, mulai dari aspek keamanan pangan, fasilitas, hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dapur yang tidak memenuhi standar akan ditangguhkan sementara.

Penyaluran MBG dari wilayah aglomerasi dan sekolah elite ke depan akan difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Di wilayah 3T, BGN akan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah dan dapur komunitas.

BGN juga telah mendapat restu dari Presiden Prabowo untuk tidak fokus pada mengejar target 82 juta penerima MBG tahun ini. BGN akan fokus memperbaiki kualitas untuk memastikan penerima mendapatkan makanan yang bergizi.

“Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya,” kata Nanik.