Suharso Monoarfa: Bagi yang Tak Mau Konsolidasi, Minggir dari PPP!
Jakarta, IDN Times - Suharso Monoarfa menegaskan bahwa hingga kini ia masih menjabat sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu ia sampaikan ketika tiba-tiba hadir dalam bimtek anggota DPRD fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa pagi (6/9/2022).
Ketika Suharso masuk dan naik ke atas panggung, sejumlah kader sempat menentang dan meminta ia pergi. Namun, belakangan, Suharso diberi kesempatan untuk berbicara.
Peristiwa itu terekam di dalam video dan diterima oleh IDN Times. Video itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani.
Di dalam video itu, disebutkan bahwa keputusan Majelis Partai untuk memberhentikannya dari kursi ketua umum adalah sebuah pelanggaran. Sebab, ia terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi lewat forum Muktamar IX yang digelar pada Desember 2020 lalu.
"Itu tentu pelanggaran seluruh aturan anggaran dasar aturan rumah tangga," ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
Ia kemudian mengajak semua kader untuk bersatu. Apalagi PPP menghadapi tantangan cukup berat jelang pemilu 2024. Maka, Suharso berharap tak ada lagi konflik di internal PPP.
"Kami tak ingin ada konflik lagi. Kami sudah lelah. Pemilu kan sudah semakin dekat dan kita perlu konsolidasi. Bagi kader yang tidak mau konsolidasi, silakan minggir (dari PPP)!" kata dia tegas.
Lalu, apakah artinya Suharso kembali ke kursi ketua umum usai pada pekan lalu diberhentikan oleh majelis partai?
1. Suharso meminta pihak di internal PPP untuk bertabayun ke dirinya
Sementara, ia mengaku telah melakukan pengumpulan informasi dari berbagai pihak soal awal mula ia diberhentikan. Suharso mengaku memberikan kesempatan kepada sejumlah pihak agar bertabayun langsung ke dirinya soal konflik di tubuh internal PPP.
"Jadi, saya beri kesempatan untuk bertabayun kepada saya. Kami sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi saya katakan, saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," tutur dia.
Sementara, berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan DPP PPP, mereka menunjuk Mardiono sebagai Plt ketua umum hingga masa bakti 2025 berakhir.
2. Suharso minta tak bawa-bawa nama Presiden Jokowi dalam konflik internal PPP
Sementara, dalam pidatonya pada pagi tadi, Suharso meminta agar para kader tidak membawa-bawa nama Presiden Joko "Jokowi" Widodo di dalam konflik internal PPP. Ia menilai Jokowi tak bakal ikut campur dalam persoalan tersebut.
"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," tutur dia.
Presiden Jokowi pun enggan mencampuri permasalahan internal PPP. Ia pun menyerahkan kepada pihak PPP untuk menyelesaikan konflik mereka.
"Kan itu urusan internal PPP. Biar dirampungkan di wilayahnya PPP," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin, 5 September 2022 lalu.
3. Suharso cerita ketika sedang safari ke ponpes harus setor amplop ke para ki'ai
Kegaduhan bermula ketika Suharso berbicara di program "Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk PPP" di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Agustus 2022 lalu. Acara tersebut tayang live streaming dan videonya masih bisa disaksikan di YouTube komisi antirasuah.
Suharso mengisahkan bahwa dua pendahulunya di PPP sudah pernah menjadi 'pasien' KPK. Ia pun curhat sudah ada upaya agar mengarahkannya ikut berbuat korupsi.
Suharso kemudian teringat kisah nyata ketika ia melakukan safari ke sejumlah pondok pesantren dan menemui para ki'ai besar. Bahkan, ia bersumpah kisah tersebut benar-benar terjadi.
"Saya datang ke ki'a itu dan didampingi beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Saya minta didoakan lalu saya jalan. Tak lama kemudian, saya dikirimi pesan melalui WhatsApp. Pak Plt, tadi ninggalin sesuatu gak untuk Pak Ki'ai? Saya bilang, saya gak merasa tertinggal sesuatu di sana. Mungkin ada barang cucu saya yang tertinggal," ujar Suharso di acara tersebut.
"Ada sesuatu (yang harusnya ditinggal). Saya jawab enggak. Oh, ya sudah nanti saja," katanya menirukan pihak yang menghubunginya.
Alhasil, ia sempat bertemu dengan pihak yang menghubunginya. Suharso kemudian dinasehati agar ketika sowan ke sejumlah ponpes wajib membawa cinderamata.
"Wah, saya gak bawa. Tanda matanya apa? Sarung? Peci? Alqur-an atau apa? Lalu, saya dibilang kayak gak ngerti aja Pak Harso ini. Then I have to provide that money. Everywhere dan setiap ketemu, gak bisa. Bahkan, sampai hari ini kalau kami ketemu di sana, kalau salamannya itu gak ada amplopnya, itu sesuatu yang hambar," tutur dia mengenang peristiwa tersebut.
"This is the real problem that we are facing today," katanya lagi.
Gara-gara pernyataan itu, Suharso dan PPP menuai banyak protes. Salah satunya datang dari Gus Miftah. Menurutnya, pidato Suharso, dianggap telah menghina marwah kiai dan pondok pesantren.
"Tidak ada permintaan kiai kepada para santri dan jemaah kalau sowan harus kasih amplop atau apa pun. Kalau toh ada, itu justru inisiatif dari santri atau jemaah yang sifatnya sukarela sebagai rasa mahabbah seorang santri kepada kiai," demikian tulis Gus Miftah pada 19 Agustus 2022 lalu di akun Instagramnya.
"Kali ini Anda menghina kiai dan pesantren dengan kalimat yang menyakitkan. Saya sebagai santri yang biasa sowan ke kiai untuk tabarukan dan ngalap berkah meminta Anda untuk klarifikasi dan minta maaf!" kata Gus Miftah lagi.
