Swasta Ingin Kembangkan Komunitas Adat Terpencil, Ini Tanggapan Mensos
Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial (Kemensos) menyambut baik keterlibatan kalangan swasta dalam pengembangan program Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Menteri Sosial Idrus Marham ingin kontribusi sektor swasta tidak terkendala oleh tahapan birokrasi dan regulasi. Seperti anggapan bahwa CSR perusahaan harus menunggu adanya UU tentang CSR, Mensos menganggap hal ini tidak perlu.
“Cukup ada rekomendasi dari Pak Dirjen, maka hari ini juga akan saya tandatangani,” kata Mensos dalam acara Konvensi Nasional Pemberdayaan KAT, di Jakarta, Selasa malam (17/7).
1. Keterlibatan swasta sebagai panggilan kemanusiaan
Dalam kesempatan itu, sekitar 250 peserta termasuk tidak kurang 20 kalangan dunia usaha. Mereka membuka peluang untuk ikut mengembangkan KAT.
Niat baik dunia usaha ini dinilai Mensos murni sebagai panggilan kemanusiaan– yakni saat kebutuhan mendesak rakyat tidak lagi bisa ditunda.
“Ketika panggilan kemanusiaan telah tiba, maka tahapan dalam langkah birokrasi telah hilang,” kata Mensos. Ia mencontohkan, saat terbang ke Asmat di awal masa tugasnya sebagai menteri.
Mensos harus segera tiba di Asmat karena masalah gizi buruk dan campak. Sarana transportasi sangat terbatas, sehingga Mensos harus menumpang pesawat berbaling-baling tunggal.
“Padahal prosedurnya menteri harus dengan pesawat berbaling-baling ganda. Tapi bagaimana lagi, panggilan kemanusiaan harus segera dipenuhi,” kata Mensos.
2. Harus ada langkah cepat
Demikian pula, bila kontribusi perusahaan dalam bentuk CSR belum signifikan, Mensos memastikan itu bukan karena perusahaan tidak bisa memberikan kontribusi.
“Tidak boleh ada pikiran seperti itu. Barangkali karena Kemensos belum mengkomunikasikan program yang akan kita lakukan secara bersama-sama,” kata Mensos.
Mensos selalu menekankan adanya langkah cepat dalam menyikapi apa yang ia sebut sebagai panggilan kemanusiaan tadi.
“Kini bukan waktunya lagi banyak berdiskusi,” katanya.
3. Diperlukan sinergi lintas sektor
Istilah KAT erat pemahamannya dengan kawasan pinggiran atau perbatasan. Namun Mensos berharap, pinggiran tidak hanya dipahami dalam perspektif geografis.
Sebab pada kenyataanya ada juga daerah yang maju di pinggiran. Maka membangun dari pinggiran juga dimaknai sebagai pembangunan terhadap kehidupannya, ekonominya, penduduknya, dan budayanya.
Kalau demikian maka sebenarnya ada banyak potensi yang harus dikembangkan oleh Kemensos. “Jadi pekerjaan Menteri Sosial tidak hanya bagi-bagi sembako,” kata Mensos.
Banyaknya pekerjaan juga membuat Kemensos tidak bisa bekerja sendiri, alias harus bersinergi dengan yang lain.
Misalnya, untuk mendorong interaksi dan komunikasi, Mensos mendorong forum konvensi untuk mengusulkan kepada Menteri Perdagangan agar menggeser lokasi pembangunan pasarnya ke daerah KAT.
“Coba direkomendasikan agar anggaran Kementerian Perdagangan digeser ke KAT,” katanya.
Dengan demikian kesempatan rakyat di kawasam KAT meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomim, akan semakin terbuka lebar.
