TNI AL Bantah Sewa Buzzer Rp100 Miliar untuk Poles Citra
- Tangkapan layar situs LKPP tentang paket pengadaan aplikasi Information Respond System oleh Mabes TNI AL viral di media sosial.
- Paket dengan total pagu Rp100 miliar ini digunakan untuk membuat counter opini dan pengamanan informasi TNI AL di media sosial.
Jakarta, IDN Times - Di media sosial sempat ramai diperbincangkan soal tangkapan layar laman Sirup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai paket pengadaan aplikasi Information Respond System yang dilakukan oleh Mabes TNI Angkatan Laut (AL). Di paket penyedia dengan kode RUP 54391291, digunakan untuk membuat counter opini oleh pihak Dinas Penerangan TNI AL.
"Sudah saatnya Dispenal menerapkan strategi Information Respond System dengan membangun sebuah sistem yang dapat meminimalisasi munculnya opni negatif yang tersebar di masyarakat umum dengan menyebarkan informasi positif melalui keterlibatan Key Opinion Leader (KOL) guna menggiring opini masyarakat ke arah opini yang positif dan kondusif," demikian tertulis di laman sirup LKPP.
Sementara, di bagian spesifikasi pekerjaan itu tertulis sebagai berikut 'penggiringan opini-opini ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan akun sosial media dengan menciptakan fenomena word of mouth atau dari mulut ke mulut di media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara berulang dengan tujuan untuk menjangkau dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Metode seperti ini juga dikenal dengan sebutan Buzzer.'
Pengadaan pekerjaan ini kemudian viral di media sosial dan menjadi buah bibir. Apalagi total pagunya mencapai Rp100 miliar. Tanggal diumumkan paket itu tertulis pada 19 Desember 2024. Sedangkan, pelaksanaan kontrak pada Januari 2025-Februari 2025.
Kemunculan paket pengadaan ini bersamaan dengan insiden penembakan bos rental mobil oleh tiga anggota TNI AL. Sehingga, paket pengadaan itu seolah-olah bisa langsung dimanfaatkan untuk membuat narasi tandingan peristiwa penembakan 2 Januari 2025 lalu.
1. TNI AL sebut anggaran digunakan untuk bikin aplikasi pengamanan di lingkungan TNI
Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady Arsanta Wardhana membantah narasi yang beredar di media sosial itu. Menurut Wira, anggaran tersebut digelontorkan untuk membuat aplikasi pengamanan informasi di lingkungan TNI AL.
"Dengan aplikasi tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan data sensitif dengan menjaga integritas informasi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, serta pendeteksian penyalahgunaan informasi terkait TNI AL di media sosial," ujar Wira di dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).
Pernyataan Made Wira selaras dengan keterangan yang tercantum dalam situs pengadaan https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/K28. Padahal sebelumnya sempat beredar foto tampilan laman situs berisi informasi yang berbeda dengan keterangan I Made Wira.
2. Klarifikasi dari TNI AL diharapkan bisa cegah kesalahpahaman publik tak meluas
IDN Times coba klik situs pengadaan LKPP pada Senin kemarin. Nama paket produk tetap sama, yakni pengadaan aplikasi Information Respond System, namun dengan nomor RUP yang berbeda yakni 54391291. Berikut keterangan uraian pekerjaan dalam produk dalam laman tersebut.
"Pengamanan Informasi sangat dibutuhkan di dalam menjaga integritas Informasi yang akan dipublikasi, Dispenal Diharapkan dapat melindungi data sensitif dengan menjaga integritas informasi dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang."
Sedangkan untuk keterangan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:
"Pengamanan informasi terkait TNI AL di media sosial merupakan sarana yang sangat efektif untuk melindungi dan menjaga keamanan data sensitif TNI AL, serta agar terjaminnya informasi berkualitas terkait TNI AL dapat diterima dengan baik oleh masyarakat."
Wira berharap kesalahan informasi dalam pengadaan paket ini tidak semakin meluas dan mengakibatkan kesalahpahaman publik.
"Agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi yang diakibatkan kesalahan deskripsi pembangunan aplikasi tersebut," katanya.
3. Warganet protes penggunaan anggaran negara untuk buzzer
Namun, tangkapan layar soal paket pekerjaan sebelumnya sudah terlanjur beredar di media sosial. Warganet pun kesal melihat tangkapan layar tersebut, lantaran sempat jelas tertulis kata 'buzzer'.
Mereka kecewa karena penggunaan uang pajak untuk hal-hal yang tidak esensial. Alih-alih untuk penggunaan pembentukan narasi tandingan, uang negara diusulkan agar diberikan bagi tunjangan kinerja para dosen.
"Yang beginian malah lebih penting dari tukin dosen," ujar warganet.
"Enak bener yah pakai duit rakyat buat bayar buzzer yang gak jelas. Kurang ajar!" kata warganet.
"Singkatnya Dispenal butuh cara cepat tangani berita negatif. Solusinya, sebar info positif lewat media sosial dengan bantuan KOL untuk ubah opini masyarakat jadi positif," tutur warganet lainnya.
