Wamendagri: Pemilu Harus Jadi Momentum Persatuan Bangsa
- Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pemilu yang dapat mempersatukan bangsa.
- Pemerintah akan membuka ruang publik untuk kajian mendalam terkait revisi UU Pemilu dan Pilkada, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pemilu yang dapat mempersatukan bangsa.
Pernyataan ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Perludem bertema "Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Indonesia" di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
"Bagaimana pemilu itu harusnya lebih mempersatukan kita, tapi banyak eksesnya. Nah ini sama, saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, para peneliti di kampus, dan teman-teman politisi (sejalan). Jadi klop sebetulnya," ujar Bima, dikutip dari siaran pers Kemendagri.
1. Buka ruang publik untuk kajian
Pemerintah berencana membuka ruang publik untuk melakukan kajian mendalam terkait revisi UU Pemilu dan Pilkada yang masuk dalam prioritas nasional.
"Kita akan buka ruang publik ini untuk melakukan kajian-kajian sehingga waktunya cukup, tidak tergesa-gesa, kelihatan perubahan-perubahannya banyak yang mendasar terkait dengan sistem pemilihan, keserentakan, untuk penguatan sistem politik kita," kata Bima.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap proses perubahan dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan para ahli untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik.
2. Evaluasi pilkada serentak
Dalam konteks Pilkada Serentak, kata dia, diperlukan evaluasi komprehensif terutama terkait pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.
"Nanti kita kumpulkan data dari pemerintah, data-data dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah semuanya. Kita lengkapi supaya analisa itu tajam," ujar dia.
Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan sistem pilkada ke depan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
3. Pemetaan zona rawan konflik
Pemerintah telah melakukan pemetaan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan politik dengan mengklasifikasikannya menjadi zona merah, kuning, dan hijau.
"Kita sudah identifikasi, ada zona merah, kuning, dan hijau. Hijau itu landai, kuning itu perlu kita cermati, merah ini karena ada konflik laten, ada potensi politik yang tinggi, dan karena ada faktor-faktor yang lain, memang sudah kita identifikasi," ujar dia.
Pemetaan ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengantisipasi potensi konflik dan memastikan proses demokrasi berjalan damai. Zona merah mendapat perhatian khusus karena memiliki risiko konflik yang lebih tinggi dibandingkan zona lainnya.
