YLBHI Sarankan Jokowi Temui Mahasiswa yang Demo 11 April
Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, menyarankan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak blusukan ke daerah pada Senin, (11/4/2022). Pernyataan Isnur itu disampaikan mengingat pola tiap didemo, Jokowi tak pernah ada di Istana Negara.
Sejauh ini hanya aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) yang memindahkan lokasi demo dari dekat Patung Kuda Arjuna Wijaya menuju ke DPR. Tetapi, kelompok mahasiswa lainnya memilih tetap berdemo di dekat Istana.
"Presiden yang baik, apalagi katanya dia karakternya sering blusukan ke rakyat ya samperin. Kalau ada tamu yang datang, dia datang menemui. Dengarkan apa yang mereka sampaikan," ungkap Isnur kepada media pada Minggu, 10 April 2022 lalu di Jakarta.
Menurut Isnur, justru dengan Jokowi menemui langsung mahasiswa, ia bisa langsung menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Termasuk penolakan langsung terhadap perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Ia menyebut aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
"Mahasiswa itu kan menanti ketegasan dari Jokowi. Nah, di sana, dia bisa sekaligus menegaskan tidak akan memperpanjang (masa jabatan jadi tiga periode). Jadi, bukan meminta menterinya agar tidak bersuara," tutur dia lagi.
Ia turut meminta agar aparat keamanan tidak bersikap represif terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Lalu, bagaimana pemerintah menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar hari ini?
1. Menko Mahfud minta aksi unjuk rasa dilakukan tanpa aksi anarkis
Sementara, menyikapi aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin, (11/4/2022), Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD tidak melarang mahasiswa berdemonstrasi. Sebab unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi.
"Meski demikian, Indonesia juga adalah negara demokrasi dan hukum. Maka, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasi bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 April 2022 lalu.
Meski demikian, Mahfud menyebut, tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah publik dengan segala pro dan kontranya. Sebab, kebebasan itu lah, kata dia, yang diperjuangkan.
"Aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya. Kemudian, lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat," tutur dia.
2. Mahasiswa bantah bakal menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden
Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Kaharuddin HSN DM mengatakan pihaknya memastikan akan tetap turun ke jalan pada Senin, 11 April 2022. Ia menyebut, telah berkonsolidasi untuk merencanakan aksi pada hari ini. Dia menargetkan, dalam aksi unjuk rasa nanti bakal diikuti sekitar 1.000 mahasiswa.
Ia menyadari dalam aksi pada hari Senin tidak hanya akan diikuti BEM SI, tetapi ada pula aliansi mahasiswa lain dan kelompok masyarakat lainnya. "Nah, itu kami tidak tahu apakah itu benar-benar murni aliansi yang menuntut demi kepentingan rakyat, atau itu disusupkan oleh penguasa untuk memecah belah aksi kami," ujar Kahar ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Jumat, 8 April 2022.
BEM SI kemudian mengganti strategi dan memindahkan lokasi unjuk rasa di depan gedung DPR. Hal itu lantaran, aksi demo mereka sebagian sudah direspons oleh pemerintah. Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
Alhasil, aliansi BEM SI, mengajukan empat tuntutan baru. Melalui akun media sosialnya, BEM SI menuntut empat hal kepada anggota parlemen. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat dan bukan aspirasi partai.
Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sesuai dengan aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022. "Ketiga, kami mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen. Bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 ke 2027 atau menambah perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode," kata BEM SI.
Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian dan 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden. Sebab, tuntutan mereka hingga saat ini belum terjawab. Tuntutan mereka antara lain meminta agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan Presiden Jokowi menyatakan tak lagi ingin maju di pemilu 2024.
"Kami berharap ketua atau wakil ketua DPR bisa menemui massa aksi dan berdialog bersama," ujar Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yusfrizal kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Minggu malam, 10 April 2022.
Sementara, salah satu pimpinan MPR, Jazilul Fawaid menepis ada upaya untuk melakukan amandemen UUD 1945, khususnya menyangkut pasal periode masa jabatan presiden. Ia justru menyebut pihak yang mendemo Jokowi hari ini adalah orang-orang yang tak suka kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Padahal, sebelumnya, kepada IDN Times, Jazilul menyebut pembahasan amandemen UUD 1945 terus bergulir meski sudah ditolak oleh tiga fraksi. Parpol tempat Jazilul bernaung yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) termasuk salah satu pihak yang getol menyuarakan agar pemilu 2024 ditunda. Alasannya, karena situasi ekonomi saat pandemik COVID-19 tak memungkinkan untuk menggelar pesta demokrasi yang besar pada 2024.
3. Ponsel Koordinator BEM SI diduga telah diretas
Sementara, jelang aksi tanggal 11 April 2022, Kahar menduga ia sudah mulai dijadikan sasaran intimidasi secara digital. Ia mengeluh kesulitan menerima pesan pendek yang masuk. Telepon keluar pun tidak bisa.
"Kalau gak karena aksi 11 April, telepon seluler saya pasti tidak ada masalah. Saya sering juga mendengar ponsel ini berdering tengah malam. Nomor yang kontak itu terlihat bukan dari Indonesia," kata Kahar.
Meski begitu, ia tidak akan gentar. Ia dan kelompok mahasiswa akan menyampaikan aspirasi sesuai dengan koridor yang ada. Sehingga, ia tegas menyebut tidak meminta Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden.
"Kecuali kalau Presiden mengatakan sendiri dan ingin mundur ya silakan, itu kan keinginan Presiden sendiri," tutur dia.
