154 Ribu Pegawai Federal AS Terima Buyout dari Pemerintahan Trump
- Elon Musk meluncurkan program buyout pada Januari 2025.
- Penawaran buyout diperluas ke lebih banyak instansi federal, menghemat hingga 100 miliar dolar AS.
- Setelah periode buyout berakhir, puluhan ribu pegawai baru direkrut langsung diberhentikan.
Jakarta, IDN Times - Sekitar 154 ribu pegawai federal Amerika Serikat (AS), diketahui mengambil tawaran buyout yang diajukan pemerintahan Presiden Donald Trump tahun ini. Informasi ini disampaikan oleh sumber yang mengetahui program tersebut, yang merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk merampingkan jumlah pegawai pemerintah federal AS.
Jumlah tersebut setara dengan 6,7 persen dari total pegawai federal sipil di AS. Data ini menandai terjadinya gelombang pengurangan pegawai dalam skala terbesar di lingkup federal AS selama beberapa tahun terakhir.
1. Peluncuran program buyout oleh Elon Musk awal 2025
Program buyout pertama kali diluncurkan pada Januari 2025, oleh Elon Musk, yang saat itu menjabat sebagai penasihat senior Presiden Trump. Melalui surat elektronik berjudul “Fork in the Road”, Musk menawarkan skema pengunduran diri sukarela dengan imbalan kompensasi keuangan kepada pegawai dari berbagai instansi, termasuk Departemen Pertanian, Energi, dan Dinas Pendapatan Internal.
“Pengunduran diri massal ini merupakan hasil dari program yang dirancang untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintah,” ungkap seorang sumber anonim, dilansir BBC.
2. Perluasan penawaran buyout dan dampaknya pada instansi
Sepanjang Februari hingga Juni 2025, penawaran buyout serupa diperluas ke lebih banyak instansi federal. Setiap pegawai yang menerima buyout diberi kompensasi berupa gaji selama delapan bulan meskipun telah berhenti bekerja, dan seluruhnya akan dihapus dari daftar pembayaran pemerintah sebelum akhir tahun fiskal.
“Pada kondisi normal, tingkat turnover 6,7 persen bukan hal luar biasa di pemerintahan federal, tapi saat ini jelas bukan situasi normal,” menurut Profesor Don Moynihan dari University of Michigan, dilansir Deccan Herald.
Pemerintah menyatakan langkah ini dapat menghemat hingga 100 miliar dolar AS (Rp1,6 kuadriliun) dana negara.
3. Respon dan konsekuensi dari kebijakan pengurangan pegawai
Setelah periode buyout berakhir pada Juni 2025, puluhan ribu pegawai yang baru direkrut langsung diberhentikan, dan pejabat kabinet mengindikasikan bahwa pengurangan tenaga kerja akan terus berlanjut hingga beberapa bulan berikutnya.
Jumlah pegawai yang menerima buyout tidak termasuk mereka yang diberhentikan secara paksa atau ikut serta dalam program pensiun dini.
“Jika ada pegawai yang tidak berkomitmen, mereka dipersilakan mengambil pilihan buyout yang kami tawarkan sebagai bentuk efisiensi dan penghematan anggaran negara,” ujar salah satu pejabat Gedung Putih, dilansir NBC News.
