3.354 Kasus Online Scam Berhasil Ditangani Kemlu Sepanjang 2024
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri RI menangani 3.354 kasus online scam pada 2024. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, dari angka tersebut, ada yang terindikasi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Pada 2024, kita menangani 3.354 kasus online scam, dan dari jumlah kasus tersebut, 183 diantaranya terindikasi terkait TPPO," ujar Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemlu, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Data Kemlu menyebutkan, per November 2024 tercatat 2.692 kasus dari Kamboja. dan 429 kasus di Myanmar. Kamboja menjadi negara dengan kasus yang terbanyak di Asia Tenggara.
1. Proses rekrutmen dengan skema tukar kepala
Arrmanatha menuturkan, proses perekrutan dan penggantian pekerja sangat canggih. "Saat ini ada skema tukar kepala," kata Arrmanatha.
Arrmanatha menuturkan, semakin banyak kejadian dimana korban diharuskan merekrut penggantinya untuk bisa bebas dari jaringan para online scammer ini.
2. Selama 2024 Kemlu tangani 314 kasus TPPO
Arrmanatha juga mengatakan, selama 2024, Kemlu menangani 314 kasus TPPO. Ada 131 kasus TPPO tradisional, yang terkait dengan eksploitasi ketenagakerjaan dan kekerasan, namun paling banyak kasus TPPO online scam.
"Kita memberikan perhatian yang cukup tinggi jadi selama tahun 2024, perwakilan telah berhasil menangani 314 kasus TPPO, yang terdiri dari 131 kasus TPPO tradisional dan 183 kasus TPPO online yang terkait dengan online scam," sambung Arrmanatha.
3. Sebaran kasus TPPO paling banyak di Asia Tenggara
Arrmanatha menambahkan, sebaran kasus TPPO memang paling banyak di Asia Tenggara, yakni sebanyak 216. Sementara di Timur Tengah ada 80 kasus.
Sedangkan jumlah korban terbanyak dari Sumatera Utara, disusul Jawa Barat, Kalimantan Barat, NTB dan Kepulauan Riau.
"Tentu kita terus kita terus melakukan upaya untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO dan kita terus melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder," jelas Arrmanatha.
Mantan duta besar RI untuk Prancis itu menambahkan, selama 2024 Kemlu juga terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga. "Selain itu juga, kita terus melakukan upaya kampanye publik untuk menginformasikan berbagai skema-skema kasus-kasus yang mereka harus waspadai ini," pungkas Arrmanatha.
