4 ABK WNI Diculik Perompak Somalia, Kemlu: Keselamatannya Prioritas!
Kemlu RI melalui KBRI Nairobi terus berkoordinasi intensif dengan otoritas Somalia dan pihak terkait untuk menangani pembajakan kapal MT Honour 25 yang membawa empat ABK WNI.
Pemerintah memastikan kondisi empat ABK WNI dalam keadaan baik, sambil menegaskan keselamatan mereka sebagai prioritas utama dalam setiap langkah penanganan kasus.
Kemlu RI memperkuat sistem pelindungan ABK WNI lewat pendataan akurat, kerja sama internasional, dan dorongan agar pekerja maritim menggunakan jalur resmi demi keamanan di luar negeri.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terus memantau kasus pembajakan kapal MT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia, pada 22 April lalu. Dalam insiden tersebut, terdapat empat anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia yang berada di atas kapal.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah menyampaikan pihaknya melalui KBRI Nairobi telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di Somalia guna menindaklanjuti kasus tersebut.
Selain empat WNI, kapal tersebut juga diawaki oleh 10 ABK asal Pakistan serta masing-masing satu ABK dari India dan Myanmar. Situasi ini membuat upaya penanganan harus melibatkan berbagai pihak lintas negara.
Meski demikian, kabar terbaru menunjukkan kondisi para ABK WNI dalam keadaan baik. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan para awak kapal menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan yang dilakukan.
1. Koordinasi intensif lintas pihak
Heni menegaskan, upaya penanganan kasus ini tidak dilakukan sendiri, melainkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak di Somalia. KBRI Nairobi, katanya, menjadi garda depan dalam menjalin komunikasi dengan otoritas setempat.
“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar Heni, dalam press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (30/4/2026).
Koordinasi ini melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pelayaran di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penanganan berjalan efektif.
Ia menambahkan fokus utama saat ini adalah tindak lanjut penanganan kasus. “Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait,” ujarnya.
2. Kondisi ABK WNI dipastikan aman
Di tengah situasi yang masih berkembang, Kemlu RI memastikan kondisi para ABK WNI dalam keadaan baik. Informasi ini diperoleh dari otoritas di Somalia yang terus berkoordinasi dengan KBRI Nairobi.
“Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh oleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada pada kapal tersebut dalam kondisi baik,” kata Heni.
Meski begitu, proses penanganan masih terus berlangsung dan memerlukan kehati-hatian. Pemerintah Indonesia, ujarnya, tetap mengedepankan keselamatan para awak kapal dalam setiap langkah yang diambil.
Heni juga mengimbau media untuk berhati-hati dalam memberitakan kasus ini. “Kami mohon kepada rekan-rekan media untuk dapat mengelola pemberitaan ini secara bijak, karena memang prosesnya masih berlangsung agar tidak mempengaruhi penanganan yang sedang dilakukan,” ujarnya.
3. Penguatan sistem pelindungan ABK WNI
Selain penanganan kasus, Kemlu RI juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Salah satu fokus utama adalah penguatan data para ABK WNI yang bekerja di luar negeri.
“Upaya pelindungan tentunya kita memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri, terutama penguatan data para ABK WNI yang bekerja di luar negeri,” ujar Heni.
Menurutnya, pendataan yang akurat sangat penting untuk memudahkan penanganan jika terjadi situasi darurat. “Pendataan ini menjadi sangat penting ketika terjadi sesuatu terhadap para ABK WNI tersebut,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama internasional. “Kemudian juga tentunya terkait pelindungan, kita mengoptimalkan forum-forum kerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral,” kata dia.
Ia menegaskan, jalur resmi menjadi kunci perlindungan. “Dan yang paling utama tentunya para ABK WNI ini kita upayakan bekerja melalui prosedur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi permasalahan ketika mereka bekerja di luar negeri,” kata Heni.
