Pakar PBB Desak Meta Lindungi Kebebasan Berekspresi di Pemilu Brasil
- Pakar HAM PBB mendesak Meta meninjau moderasi konten, sistem rekomendasi, dan AI setelah muncul dugaan platform membatasi salah satu kandidat pilpres Brasil.
- Pengadilan Elektoral Brasil meminta bukti perlakuan setara terhadap Lula dan Flavio Bolsonaro; Meta gagal menyerahkannya dalam 24 jam dan didenda 1 juta real Brasil.
- Ratusan pendukung Lula berdemonstrasi di kantor Meta Sao Paulo, memprotes pembatasan konten kampanye dan dugaan keberpihakan kepada kandidat oposisi Flavio Bolsonaro.
Jakarta, IDN Times - Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, pada Rabu (21/10/2026), mendesak Meta untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres) di Brasil. Desakan ini menyusul tuduhan adanya keberpihakan platform sosial media kepada calon tertentu.
Pekan lalu, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva atau kerap dipanggil Lula, menuding raksasa teknologi Amerika Serikat (AS), Meta atau perusahaan induk Facebook telah mengintervensi pilpres Brasil. Meta dituding melakukan pembatasan konten media sosial pemimpin sayap kiri tersebut.
1. Pakar PBB minta Meta kaji ulang moderasi kontennya
logo Facebook dan Meta (unsplash.com/solomin_d) Sejumlah pakar HAM di PBB mendesak Meta untuk mengkaji ulang sistem moderasi, rekomendasi, dan kecerdasan buatannya. Sebab, terdapat dugaan sistem yang digunakannya cenderung membatasi salah satu calon presiden di Brasil.
“Platform digital tidak boleh menjadi penghalang perdebatan politik ataupun seharusnya sistemnya punya kecenderungan memengaruhi aktor politik. Demokrasi dan kebebasan dalam pemilihan umum (pemilu) bergantung pada independensi platform dan keterbukaan, serta lingkungan pluralistik,” ungkapnya, dikutip dari France24.
Sementara itu, pakar PBB adalah utusan khusus yang ditugaskan memberikan laporan soal kebebasan berekspresi. Mereka ditunjuk langsung oleh Dewan HAM PBB, tapi mereka tidak langsung berbicara untuk PBB.
2. Meta gagal buktikan platformnya tidak intervensi pemilu Brasil
ilustrasi bendera Brasil (pexels.com/rodrigo-menezes) Pengadilan Elektoral Brasil mendesak Meta menyerahkan bukti bahwa algoritma dan sistem kecerdasan buatannya memperlakukan Presiden Lula dan Flavio Bolsonaro dengan seimbang dalam 24 jam. Sayangnya, hingga Selasa (20/10/2026), perusahaan teknologi AS tersebut gagal menunjukkan bukti.
Dilansir Mercopress, otoritas Brasil akhirnya menjatuhkan sanksi kepada perusahaan induk yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut. Meta dikenakan denda dua kali lipat dari awalnya 500 ribu real Brasil (Rp1,79 miliar) menjadi 1 juta real Brasil (Rp3,59 miliar).
Sementara, Meta menyayangkan putusan ini dan mengaku sudah mengikuti semua peraturan di Brasil. Juru bicara Meta mengaku akan memberikan informasi tambahan soal aspek teknis dan menyebut terdapat persyaratan yang membuat pengkajian iklan menangguhkan iklan politik.
3. Pendukung Lula turun ke jalan protes dugaan intervensi Meta
Presiden Brasil, Lula da Silva. (REPÚBLICA DE COLOMBIA, Public domain, via Wikimedia Commons) Pada hari yang sama, ratusan pendukung Lula sudah turun ke jalan dan mengadakan demonstrasi di depan kantor Meta di Sao Paulo, Brasil. Mereka menuding perusahaan AS itu mendukung konten dari kandidat oposisi, Flavio Bolsonaro.
Dilansir EFE, demonstran menolak pembatasan dan penarikan konten Lula di platform naungan Meta selama masa kampanye yang berdampak pada perdebatan publik. Mereka mengkhawatirkan masalah ini karena 70 persen dari warga Brasil mendapatkan kabar terbaru lewat Instagram.
Salah seorang aktivis media sosial dari Trava Hacker, Veronyka Gimenes menekankan bahwa tindakan Meta ini tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, perusahaan seperti Meta adalah bagian dari proyek kolonialisme digital yang bertujuan mendominasi negara-negara lain, seperti Brasil dan bereksperimen pada hasil pilpres.
