AS Naikkan Pajak Barang China 100 Persen, untuk Dongkrak Suara Biden?
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan rencana untuk melipatgandakan bea masuk terhadap kendaraan listrik China. Kenaikan diperkirakan hampir 100 persen pada 2024.
Rencana ini juga bersamaan dengan kenaikan secara tajam tarif barang-barang China di sektor-sektor lain yang memiliki kepentingan strategis, seperti peralatan tenaga surya dan semikonduktor.
Menurut Biden, kenaikan tarif yang akan berlaku terhadap impor dari China senilai 18 miliar dolar AS (sekitar Rp289,2 triliun), bertujuan mencegah kekuatan ekonomi Asia tersebut mengancam lapangan kerja manufaktur AS dan melemahkan industri Amerika. Serta, diklaim sebagai upaya untuk membantu para pekerja Amerika bersaing.
"Pekerja Amerika dapat bekerja lebih baik dan mengungguli siapa pun, selama persaingannya adil. Namun, sudah terlalu lama, persaingan itu tidak adil. Selama bertahun-tahun, pemerintah China menggelontorkan anggaran negara untuk perusahaan-perusahaan China di berbagai industri," kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih.
"Membanjirnya pasar global oleh China menciptakan harga rendah yang tidak adil, membuat produsen lain di seluruh dunia gulung tikar," sambungnya, dikutip dari Kyodo News.
Biden menyebut praktik tersebut sebagai kecurangan daripada persaingan.
1. Upaya Biden untuk membantu pekerja Amerika bersaing
Menjelang pemilihan presiden AS pada November, Biden berusaha meyakinkan para swing voters bahwa ia telah mengungguli pendahulunya, Donald Trump, di bidang ekonomi. Langkah ini dengan memberikan pasar kerja yang lebih baik dan menjanjikan perlindungan yang lebih kuat bagi para pekerja Amerika, jika mereka memberikan kesempatan kedua untuk Biden menjabat.
"Saya bertekad bahwa masa depan kendaraan listrik akan dibuat di Amerika oleh para serikat pekerja. Ini adalah pendekatan yang cerdas," ujarnya.
Biden berusaha membandingkan kebijakan ekonominya dengan kebijakan pemerintahan Trump, yang menurutnya telah gagal meningkatkan ekspor dan memperkuat manufaktur AS seperti yang dijanjikan.
Pasar AS sebagian besar terlindungi dari mobil listrik karena tarif 27,5 persen untuk mobil buatan China yang telah diberlakukan sejak pemerintahan Trump. Ini merupakan kebijakan yang berbanding terbalik dengan yang diterapkan oleh Eropa, di mana banyak mobil listrik China dijual.
2. Serangkaian kenaikan tarif yang diberlakukan untuk barang-barang buatan China
Berdasarkan tinjauan perdagangan dengan Beijing selama empat tahun, tarif pajak atas kendaraan listrik China yang diimpor akan meningkat menjadi 102,5 persen tahun ini, naik dari total 27,5 persen.
Peninjauan ini dilakukan berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan pemerintah melakukan tindakan pembalasan terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil atau melanggar standar global.
Bedasarkan pasal tersebut, tahun ini tarif impor sel surya akan berlipat ganda menjadi 50 persen. Tarif produk baja dan aluminium tertentu dari China akan naik hingga 25 persen. Untuk baterai lithium-ion EV, tarif akan naik dari 7,5 persen menjadi 25 persen. Namun, untuk baterai non-EV dengan jenis yang sama, kenaikan tarif akan diterapkan pada 2026.
Sementara itu, tarif chip komputer akan berlipat ganda menjadi 50 persen pada 2025. Ada juga tarif yang lebih tinggi, yakni untuk derek kapal ke darat, mineral penting, dan produk medis, Associated Press melaporkan.
Pasal tersebut juga merupakan alat favorit Trump dalam membenarkan pengenaan bea masuk yang lebih tinggi terhadap impor Beijing, ketika dia memulai perang dagang dengan China pada 2018.
3. Ini respons China atas aturan baru Biden
Negeri Tirai Bambu dengan cepat merespons tindakan baru Washington tersebut, dengan mengatakan, kenaikan tersebut bertentangan dengan semangat sejumlah kesepakatan yang dicapai antara Presiden China Xi Jinping dan Biden.
Kementerian Perdagangan China telah mendesak pemerintahan Biden untuk segera membatalkan pungutan tambahan yang dianggap akan 'secara serius mempengaruhi atmosfer kerja sama bilateral'. Pihaknya juga mengisyaratkan pembalasan.
"Tindakan tegas akan diambil guna mempertahankan hak dan kepentingan negara," kata kementerian tersebut.
