AS-Rusia Sepakat Bahas Rencana Damai 28 Poin Tanpa Ukraina
- Rencana damai disusun tanpa partisipasi Ukraina
- Delegasi AS ke Kyiv di tengah dorongan untuk negosiasi ulang
- Proposal sensitif di tengah skandal korupsi pemerintah Zelenskyy
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyetujui rencana 28 poin untuk mengakhiri perang Rusia–Ukraina. Namun proposal itu disusun tanpa melibatkan Ukraina, menurut sejumlah pejabat senior AS.
Rencana tersebut disebut masih berada dalam tahap pembahasan internal dengan pihak-pihak terkait, sementara kerangka lengkapnya belum dibagikan kepada Kyiv.
Pejabat yang mengetahui proses penyusunan dokumen mengatakan, rencana itu menekankan jaminan keamanan bagi kedua pihak sebagai prasyarat terciptanya perdamaian jangka panjang. Namun, Washington belum memberikan penjelasan publik mengenai garis besar substansi rencana tersebut, termasuk isu paling krusial, teritori yang saat ini berada di bawah kontrol Rusia.
Sementara AS menggambarkan dokumen itu sebagai langkah untuk membuka kembali jalur diplomatik, pejabat Ukraina menytakan, mereka hanya menerima pemberitahuan sangat umum mengenai inisiatif tersebut. Ketiadaan konsultasi langsung menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana usulan itu mampu mencerminkan posisi Ukraina sebagai pihak yang diserang.
Di sisi lain, pemerintah Rusia melalui juru bicaranya menyebut belum menerima informasi resmi apa pun dari AS terkait rencana itu. Absennya koordinasi terbuka antara Washington, Kyiv, dan Moskow menunjukkan proposal tersebut masih berada pada tahap awal yang belum menghasilkan terobosan diplomatik.
1. Rencana damai disusun tanpa partisipasi Ukraina
Seorang pejabat AS mengatakan kepada NBC News, rencana 28 poin itu berfokus pada pemberian jaminan keamanan kepada kedua pihak untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan.
“Dokumen tersebut memuat hal-hal yang dibutuhkan Ukraina untuk mencapai perdamaian yang langgeng,” kata pejabat tersebut, tanpa menjelaskan detailnya.
Tiga pejabat AS lain menyatakan, kerangka perjanjian itu belum pernah disampaikan kepada pemerintah Ukraina. Sejauh ini, Kyiv hanya menerima gambaran garis besar tanpa informasi substansial mengenai isi rencana tersebut ataupun ruang bagi mereka untuk memberikan masukan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di antara pejabat Ukraina, terutama karena rencana perdamaian sebelumnya yang disusun tanpa melibatkan Kyiv cenderung menguntungkan posisi Moskow. Sumber yang dekat dengan pemerintah Ukraina mengatakan, mereka tidak memiliki peran dalam penyusunan dokumen itu.
Sumber Eropa yang mengetahui proses ini juga mengonfirmasi Ukraina belum dilibatkan secara penuh. Menurut mereka, ketidakjelasan mekanisme konsultasi membuat rencana Trump–Putin berpotensi sulit diterima Kyiv.
2. Delegasi AS ke Kyiv di tengah dorongan untuk negosiasi ulang
Meski tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana, Ukraina menerima kunjungan delegasi AS yang dipimpin Menteri Angkatan Darat Daniel Driscoll pada Rabu. Menurut pejabat AS dan Eropa, delegasi itu membawa dua misi, membahas strategi dan teknologi militer, serta mendukung upaya menghidupkan kembali proses perundingan damai.
Seorang pejabat AS mengatakan kunjungan Driscoll merupakan bagian dari upaya Gedung Putih untuk memulai kembali perundingan damai. Kunjungan tingkat tinggi ini menunjukkan Washington ingin menjaga komunikasi strategis dengan Kyiv meskipun proses politik berjalan di jalur terpisah. Namun Kremlin dengan cepat menepis spekulasi bahwa Rusia akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan delegasi AS.
“Tidak ada rencana semacam itu,” ucap juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.
Hal ini mengindikasikan tidak adanya perkembangan signifikan sejak pertemuan Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Anchorage, Alaska pada Agustus 2025. Minimnya sinyal positif dari Moskow memperkuat gambaran bahwa rencana 28 poin ini belum mampu membangun momentum diplomatik baru yang dapat mengubah dinamika konflik dalam waktu dekat.
3. Proposal sensitif di tengah skandal korupsi pemerintah Zelenskyy
Sumber Ukraina menyatakan, waktu munculnya proposal ini dianggap sensitif, mengingat pemerintah Presiden Volodymyr Zelenskyy tengah menghadapi skandal korupsi. Mereka menilai Rusia berpotensi memanfaatkan situasi ketika kepemimpinan di Kyiv berada dalam tekanan.
Dalam perkembangan selaras, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan, Moskow belum menerima informasi resmi mengenai kesepakatan itu. Sikap ini konsisten dengan pernyataan Rusia sebelumnya bahwa posisi mereka soal rencana perdamaian tidak berubah sejak pertemuan di Alaska.
Sementara itu, laporan Axios menyebut, utusan khusus AS Steve Witkoff bertemu dengan utusan Putin Kirill Dmitriev di Miami akhir bulan lalu untuk membahas kerangka rencana tersebut. Menurut laporan tersebut, proposal perdamaian ini terinspirasi oleh keberhasilan Trump mendorong kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Di tengah dinamika tersebut, pejabat Ukraina dan Eropa mempertanyakan jika Washington benar-benar mampu menciptakan peta jalan yang dapat diterima semua pihak.
