Bangladesh Tuntut Keluarga Eks PM Hasina Kasus Korupsi
Jakarta, IDN Times - Komisi Anti Korupsi Bangladesh (ACC) telah mengajukan kasus terhadap mantan perdana menteri (PM) Sheik Hasina dan keluarganya. Ini juga ditujukan kepada seorang menteri pemerintah Inggris dan seorang pejabat senior PBB.
Kasus-kasus tersebut terkait dugaan perampasan tanah dalam skala besar di sebidang tanah yang menguntungkan di pinggiran ibu kota Dhaka yang padat penduduk.
"Sheikh Hasina bekerja sama dengan sejumlah pejabat, mengalokasikan tanah untuk dirinya dan anggota keluarganya," kata Direktur Jenderal ACC, Akhter Hossain, pada Senin (13/1/2025), dikutip dari The Straits Times.
1. ACC memiliki bukti yang cukup untuk mengajukan kasus korupsi
Hossain menuturkan, mereka yang disebutkan dalam kasus tersebut juga termasuk keponakan Hasina. Ia adalah Tulip Siddiq yang menjabat sebagai menteri anti-korupsi Inggris. Meski begitu, ia bersikeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun.
Ibu dari Siddiq, Sheikh Rehana, yang juga saudara perempuan Hasina juga disebutkan namanya dalam daftar.
Anak perempuan Hasina, Saima Wazed, yang menjabat sebagai kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Asia Tenggara, serta anak lak-laki Hasina, Sajeeb Wazed juga tercantum dalam daftar.
"Tim investigasi ACC telah memperoleh dokumen yang diperlukan dan menemukan bukti yang cukup untuk mengajukan kasus tersebut. Mereka akan menyertakan rincian yang relevan, seperti akuisisi properti saat melakukan investigasi lebih lanjut," ujar Hossain.
Juru bicara PM Inggris Keir Starmer mengatakan, Siddiq telah membantah terlibat dalam klaim tersebut dan bahwa ia percaya padanya. Ia menambahkan, Siddiq akan tetap menjalankan perannya.
2. Keluarga Hasina terlibat penggelapan dana PLTN Rooppur yang didanai Rusia
ACC juga meluncurkan penyelidikan pada Desember 2024 terkait dugaan penggelapan dana oleh keluarga Hasina sebesar 5 miliar dolar AS (sekitar Rp81,4 triliun), yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang didanai oleh perusahaan milik negara Rusia, Rosatom.
Kesepakatan itu untuk dua PLTN, masing-masing berkapasitas 1.200 megawatt dan ditandatangani pada 2015. Dugaan suap tersebut terkait PLTN Rooppur senilai 12,65 miliar dolar AS (Rp206,2 triliun) yang dibiayai oleh Moskow dengan pinjaman sebesar 90 persen.
Rosatom, pemasok pengayaan uranium terbesar di dunia, membantah tuduhan tersebut. BUMN itu mengatakan pihaknya mempertahankan sistem pengadaan yang transparan.
"BUMN Rosatom siap membela kepentingan dan reputasinya di pengadilan. Kami menganggap pernyataan palsu di media sebagai upaya untuk mendiskreditkan proyek PLTN Rooppur, yang dilaksanakan guna menyelesaikan masalah pasokan energi negara dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Bangladesh," ujarnya dalam pernyataan, dikutip dari Reuters.
3. Bangladesh minta India ekstradisi Hasina
Pada Agustus 2024, Hasina melarikan diri dari Bangladesh dan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah-tengah protes mematikan selama berminggu-minggu. Pemerintahan baru sejak itu menuduh pemerintahan Liga Awami sebelumnya melakukan kejahatan dan korupsi saat menjabat.
Bangladesh telah meminta India untuk mengekstradisi Hasina dan New Delhi telah mengonfirmasi permintaan tersebut, tetapi menolak berkomentar lebih lanjut.
Dilaporkan, keluarga Hasina belum membuat keputusan mengenai kepulangan Hasina ke Bangladesh dan New Delhi tidak memintanya untuk mencari suaka di tempat lain.
