Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Biden Sebut Netanyahu Perpanjang Perang Gaza demi Keuntungan Politik

Presiden AS, Joe Biden (kiri), dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (kanan). (twitter.com/POTUS)
Intinya sih...
  • Presiden AS Biden menuduh PM Israel Netanyahu memperpanjang perang demi keuntungan politiknya.
  • Biden memiliki ketidaksepakatan besar dengan Netanyahu mengenai masa depan Gaza pasca-konflik.
  • Biden menyuarakan rasa frustrasinya terhadap Netanyahu atas kematian warga sipil dan rencana untuk menyerang Rafah di Gaza selatan.

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mungkin memperpanjang perang di Gaza demi keuntungan politiknya. Biden menyebut bahwa masuk akal bagi masyarakat untuk mengambil kesimpulan tersebut.

Netanyahu telah menghadapi kritik yang meningkat dari AS dan negara-negara lainnya atas cara mereka menangani perang dengan Hamas, ketika krisis kemanusiaan memburuk dan kematian warga sipil meningkat di Gaza.

Komentar Biden mencuat usai majalah Time merilis wawancara dengan pemimpin AS itu pada Selasa (4/6/2024). Pernyataan itu dibuat beberapa hari sebelum Biden merinci proposal gencatan senjata di Gaza, dan di saat bersamaan Netanyahu berjuang dengan perpecahan politik yang mendalam di dalam negeri.

1. Biden dan Netanyahu beda pendapat soal masa depan Gaza

Biden menambahkan bahwa dirinya memiliki ketidaksepakatan besar dengan Netanyahu mengenai masa depan Gaza pasca-konflik. Biden mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina, sementara Netanyahu menentang gagasan tersebut.

Biden berpendapat bahwa Hamas telah terdegradasi hingga tidak bisa melakukan serangan seperti Oktober lalu. Meski demikian, Netanyahu bersikeras mengatakan perang harus berlanjut sampai kelompok militan itu benar-benar hancur.

"Pertentangan terbesar saya dengan Netanyahu adalah, apa yang terjadi setelah (perang) Gaza berakhir? Apa, kembali menjadi apa? Apakah pasukan Israel masuk kembali? Jawabannya adalah, jika demikian, maka hal itu tidak akan berhasil," kata Biden, dikutip dari France 24.

Biden mengatakan dukungan Washington untuk Israel sangat kuat. Namun, dia telah menyuarakan rasa frustrasinya terhadap Netanyahu atas caranya menangani perang tersebut, terutama atas kematian warga sipil dan rencana untuk menyerang Rafah di Gaza selatan.

2. Biden tak yakin pasukan Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza.

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/Robert Linder)

Biden, yang telah mendorong diakhirinya perang yang telah berlangsung selama hampir delapan bulan tersebut mengatakan tidak yakin apakah pasukan Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza.

Dalam wawancaranya, Biden juga mengatakan bahwa dia tidak berpikir Israel sengaja menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan. Namun, nyatanya negara Yahudi itu telah terlibat dalam aktivitas yang tak pantas tersebut.

Dikutip The Hill, pemimpin AS itu juga sebelumnya mengkritik permintaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan menteri pertahanannya. Biden mengatakan Washington tidak mengakui yurisdiksi ICC atas Israel atau Gaza.

3. Warga Israel serukan Netanyahu mundur

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu (twitter.com/IsraeliPM)

Dilansir Reuters, jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga Israel mendukung perang tersebut. Namun, mereka menyalahkan Netanyahu atas kegagalan keamanan ketika Hamas menyerang negara Yahudi tersebut pada 7 Oktober lalu. Mereka akan memilih pemimpin negara itu keluar jika ada pemilu.

Protes massal di jalanan telah menjadi acara mingguan, yang menarik puluhan ribu orang yang menuntut pemerintah berbuat lebih banyak untuk membawa pulang sandera yang ditangkap oleh Hamas. Mereka juga menyerukan agar Netanyahu mundur.

Biden mencatat bahwa sebelum perang Israel dengan Hamas dimulai pada Oktober lalu, Netanyahu telah menghadapi kritik karena mendorong reformasi peradilan yang akan mengurangi sistem check and balance pemerintahan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
EditorAnata Siregar
Follow Us