Brasil Sebut Pemerintah Venezuela Cenderung Otoriter
Jakarta, IDN Times - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, pada Jumat (16/8/2024), menyebut bahwa Venezuela memiliki kecenderungan autoritarianisme. Namun, ia enggan menyebut Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai diktator.
Sebelumnya, Lula sudah mengusulkan penyelenggaraan pemilu ulang di Venezuela untuk menyudahi krisis politik. Namun, rencana tersebut ditolak pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado yang mengklaim akan berbuntut pada pemilu-pemilu selanjutnya.
1. Lula tidak akui hasil pemilu Venezuela sebelum dipublikasikan
Lula mendesak agar Dewan Elektoral Nasional Venezuela (CNE) segera memublikasikan hasil pemilu pada akhir Juli itu.
"Venezuela memiliki pemerintah yang sangat tidak baik, tapi saya tidak berpikir itu adalah sebuah rezim otoriter yang dipimpin diktator. Ini adalah sebuah pemerintah dengan kecenderungan otoriter, tapi bukan diktator seperti yang kami tahu di seluruh dunia," ungkapnya, dikutip Reuters.
Ia menyatakan bakal mengakui pemenang dalam pemilu Venezuela jika CNE bersedia memublikasikan hasilnya.
"Di mana hasilnya? Saya tidak akan mengakui seorang pemenang jika mereka membuktikan pemilu dilakukan secara demokratik dan bersih," tambahnya.
2. Maduro tolak negara lain ikut campur urusan Venezuela
Nicolas Maduro menolak usulan dari Lula untuk menyelenggarakan pemilu ulang di Venezuela. Ia menekankan kepada Lula dan Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk menghargai kedaulatan negaranya.
"Lula dan komunitas internasional harus menghargai kedaulatan yang dimiliki Venezuela karena ini adalah masalah Venezuela yang harus diselesaikan oleh rakyat Venezuela beserta dengan institusi, hukum, dan konstitusinya," tegasnya, dilansir Mercopress.
Ia pun mengingatkan Lula mengenai klaim kecurangan dari mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro usai kekalahannya dalam pilpres 2022 yang mirip dengan pernyataan Machado di negaranya.
"Saya tidak mengatakan ini kepada Kolombia, pemerintah Anda harus melakukan ini dan memublikasikan di media sosial saran saya. Tidak! Setiap presiden tahu, setiap negara tahu apa yang harus dilakukan untuk urusan dalam negeri," sambungnya.
3. Argentina tolak usulan pemilu ulang di Venezuela
Menanggapi usulan pemilu ulang di Venezuela, Argentina mengaku tidak setuju soal itu.
"Ini sudah jelas bahwa kami sudah menetapkan siapa pemenang dalam pemilu di Venezuela. Kami tidak melihat adanya alasan untuk diselenggarakannya pemilu ulang," tutur juru bicara Kepresidenan Argentina, Manuel Adorni, dikutip EFE.
"Argentina menjadi salah satu negara pertama yang melabeli kecurangan dalam hasil pilpres yang dikeluarkan CNE. Maka dari itu, kami mengakui kandidat oposisi Edmondo Gonzalez Urrutia sebagai pemenang," tambahnya.
