Genjot Angka Pernikahan, China Permudah Proses dan Birokrasi
- Kementerian Urusan Sipil China membuka akses nasional ke layanan pendaftaran pernikahan lintas wilayah.
- Aturan baru memungkinkan pasangan mendaftar pernikahan di kantor catatan sipil tempat tinggal salah satu pihak calon pengantin, mengurangi hambatan jarak dan biaya.
- Program percontohan untuk pendaftaran pernikahan antar provinsi dimulai pada Juni 2021 dan akan diperluas ke 21 wilayah tingkat provinsi hingga Februari 2025.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Urusan Sipil China menyatakan bahwa negaranya segera membuka akses layanan pendaftaran pernikahan lintas wilayah. Ini menyusul revisi terbaru dari regulasi yang mengatur pendaftaran pernikahan warga China.
Berdasarkan aturan baru tersebut, pasangan tidak perlu lagi mendaftarkan pernikahan di lokasi hukou (daerah asal sesuai identitas) mereka, yakni tempat pendaftaran pernikahan yang selama ini ditetapkan pemerintah, sesuai dengan nomor identitas.
Mereka bisa memilih kantor catatan sipil di tempat tinggal salah satu pihak, sehingga mengurangi hambatan terkait jarak dan biaya.
1. Ratusan ribu warga telah memperoleh manfaat dari skema baru ini
Dilansir Global Times, reformasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tinggal atau bekerja jauh dari kampung halaman mereka yang terdaftar, terutama generasi muda. Sebelumnya, pasangan harus kembali ke lokasi hukou mereka untuk mendaftarkan pernikahan, yang mana hal ini menyebabkan kesulitan dalam perjalanan dan keuangan.
Menurut sensus nasional terbaru, sekitar 493 juta orang China tinggal jauh dari lokasi hukou mereka pada 2020. Jumlah tersebut meningkat 88,52 persen dari satu dekade sebelumnya.
Pada Juni 2021, program percontohan untuk pendaftaran pernikahan antar provinsi dimulai. Skema ini secara bertahap diperluas ke 21 wilayah tingkat provinsi, termasuk Beijing, Shanghai, dan Mongololia Dalam. Hingga Februari 2025, ada sekitar 492 ribu pasangan telah memperoleh manfaat dari program ini.
2. Upaya China mereformasi sistem pencatatan pernikahan
Reformasi tersebut dimungkinkan melalui digitalisasi sistem pencatatan pernikahan. Database informasi pernikahan nasional telah dibuat, sehingga memungkinkan lembaga-lembaga urusan sipil di seluruh negeri untuk berbagi data dengan lancar.
Untuk menyederhanakan proses lebih lanjut, Kementerian Urusan Sipil berencana meningkatkan infrastruktur digital untuk janji temu online dan verifikasi data antarprovinsi. Hal ini guna memastikan pengalaman yang lebih lancar bagi pasangan di seluruh negeri.
Saat ini, Negeri Tirai Bambu menghadapi prospek ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, China juga mengalami penurunan angka pernikahan hingga seperlima pada 2024 dan mengalami penurunan populasi keseluruhan selama tiga tahun berturut-turut.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Urusan Sipil akan mempromosikan perang melawan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan, seperti biaya pengantin yang tinggi dan biaya-biaya boros untuk pernikahan.
3. Apa faktor penurunan angka pernikahan di China?
Langkah terbaru pemerintah China ini adalah untuk menyederhanakan proses pendaftaran pernikahan dan mengurangi beban keuangan pada pasangan dalam sebuah inisiatif yang dilakukan negara tersebut, guna meningkatkan angka kelahiran.
The Straits Times melaporkan bahwa sangat jarang ditemukan pasangan yang memiliki anak di luar nikah di China. Sebab, ada stigma sosial dan perlindungan yang lebih sedikit untuk keluarga seperti itu.
China telah menerapkan berbagai langkah, guna menanggulangi penurunan jumlah pasangan yang menikah dan memiliki anak. Upaya tersebut seperti pemberian insentif tunai dan janji untuk membangun lebih banyak infrastruktur penitipan anak.
Adapun berbagai faktor alasan mengapa anak muda China ragu untuk menikah dan memiliki anak adalah kurangnya tabungan untuk membeli apartemen, suatu langkah yang biasanya dilakukan sebelum nikah. Selain itu, biaya pendidikan juga merupakan faktor kunci, baik biaya penitipan anak atau les privat.
