Israel Akan Buka Kembali Kantor Penghubung di Maroko

Pada 2022, Govrin, yang memimpin kantor penghubung Israel di Rabat, menghadapi tuduhan mengeksploitasi perempuan Maroko yang bekerja di kantor tersebut dan menyalahgunakan hadiah dari istana.

Setelah dinyatakan bersalah dalam penyelidikan Israel, ia dikenakan tindakan disipliner namun kembali menjalankan tugasnya setahun kemudian. Pada 18 Oktober 2023, Govrin dan seluruh delegasi Israel meninggalkan Maroko setelah ribuan pengunjuk rasa berjanji untuk memblokade kantor mereka di Rabat.

Dilansir New Arab, pada Selasa (6/8/2024), seorang sumber diplomatik mengatakan bahwa kantor Israel di Rabat kemungkinan dibuka kembali pada musim panas ini dengan delegasi baru, yang diharapkan dapat merevitalisasi hubungan dan kerja sama antara kedua negara.

Rabat sejauh ini belum mengonfirmasi penunjukan Kaiba. Sejak kedua negara menormalisasi hubungan pada akhir 2020, Rabat hampir tidak memberikan komunikasi mengenai rincian hubungan mereka dengan Tel Aviv.

Kaiba telah berkarir selama 25 tahun di militer Israel, sebelum bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Israel pada 2002 sebagai penasihat urusan Timur Tengah. Lima tahun kemudian, ia diangkat menjadi konsul Tel Aviv di Alexandria, Mesir.

Dalam konteks politik, Israel telah menempatkan pejabat muslim di negara-negara Arab sebagai bagian dari strategi untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan diplomasi dengan populasi Arab.

Pada Oktober lalu, Kaiba sempat menjadi sorotan karena menyebut peserta protes pro-Hamas di Maroko sebagai "bukan manusia".

"Selain normalisasi, apakah ada aturan diplomatik untuk menyambut pejabat asing yang menggambarkan orang Maroko sebagai hewan? Dia mengatakan bahwa mereka bukan manusia, yang mengimplikasikan bahwa mereka adalah hewan atau monster," kata Aziz Hanaoui, anggota Observatorium Maroko Menentang Normalisasi, sebuah kelompok pro-Palestina lokal.

Di media sosial, banyak orang juga mengecam kemungkinan penunjukkan Kaiba sebagai perwakilan Israel di Rabat. 

“Mantan tentara Israel Hassan Kaabia telah ditunjuk sebagai direktur baru Kantor Penghubung Israel di Maroko, menggantikan David Govrin, pemerkosa karyawan perempuan Maroko," tulis salah seorang pengguna media sosial X.

“Saya berharap kehadiran Anda di bumi berakhir sebelum Anda menginjakkan kaki di tanah suci Maroko. Semoga Tuhan mempermalukanmu," tulis pengguna lainnya.

Sejak perang di Gaza meletus pada Oktober lalu, Rabat telah berulang kali mengecam pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel dalam perang melawan Hamas. Namun, sumber dari Kementerian Luar Negeri Maroko pada Maret mengatakan bahwa Rabat tetap melanjutkan normalisasi dengan Israel, dengan alasan bahwa langkah tersebut dapat membantu memperjuangkan masalah Palestina.

Maroko dan Israel menormalisasi hubungan pada Desember 2020 melalui perantara Amerika Serikat (AS). Selama tiga tahun terakhir, Rabat telah berjuang untuk melegitimasi kesepakatan tersebut di kalangan masyarakat Maroko, yang memandang dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai kewajiban moral.

Sejak dimulainya perang di Gaza, penolakan terhadap normalisasi semakin menguat di Maroko. Hal ini ditandai dengan aksi unjuk rasa mingguan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Kelompok-kelompok pro-Palestina lokal telah bertekad untuk menolak normalisasi  dan memperingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan keinginan rakyat.

"(Rabat) bermain api ... mempertaruhkan keamanan dan stabilitas negara, dan mereka harus bertanggung jawab," kata Ahmed Wiahmane, anggota Front Maroko Menentang Normalisasi.