Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas (© European Union, 2025, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Israel memutus semua kontak dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, setelah pernyataannya yang diduga membandingkan Israel dengan rezim apartheid Afrika Selatan.
Gideon Saar menuntut klarifikasi dari Kallas atas laporan tersebut, sementara Kallas memilih tidak membantah atau membenarkan, hanya menegaskan komitmen UE pada hubungan konstruktif dan solusi dua negara.
Ketegangan ini memperburuk hubungan UE-Israel yang sudah renggang akibat perang Gaza dan isu permukiman ilegal, berpotensi menghambat kerja sama diplomatik di masa mendatang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Eropa (UE) kembali memanas. Israel resmi memutus semua kontak dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, pada Kamis (18/6/2026).

Langkah ini diambil oleh Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar. Pemutusan hubungan terjadi usai Kallas dilaporkan membandingkan Israel dengan rezim apartheid di Afrika Selatan.

1. Saar tuntut klarifikasi atas pernyataan Kallas

Menlu AS Marco Rubio dan Menlu Israel Gideon Saar (U.S. Department of State, Public domain, via Wikimedia Commons)

Keputusan ini bermula dari laporan media Eropa, Euractiv, pada pekan lalu. Laporan tersebut mengutip sejumlah diplomat dan pejabat anonim terkait pernyataan Kallas. Kallas disebut membandingkan perlakuan Israel terhadap warga Palestina dengan sistem segregasi rasial Afrika Selatan di masa lampau. Pernyataan ini diduga muncul dalam sebuah pertemuan tertutup dengan pejabat pemerintah di Meksiko pada bulan Mei.

Saar merespons laporan tersebut dengan menuduh Kallas telah bertindak obsesif dan tidak adil terhadap Israel. Ia mendesak diplomat itu untuk segera memberikan bantahan atau klarifikasi resmi.

"Saya tidak punya pilihan selain memutus semua kontak dengan Kallas sampai dia menarik kembali kebohongan berdarah tersebut," ujar Saar, dilansir The Times of Israel.

2. Kallas pilih tidak menanggapi tuduhan komentar apartheid

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas (U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons)

Kallas merespons ancaman pemutusan kontak tersebut melalui media sosial X. Mantan Perdana Menteri (PM) Estonia itu menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sudah terjalin. Ia menyatakan UE tetap berkomitmen untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan Israel. Kallas juga menilai dialog adalah fondasi utama dalam dunia diplomasi.

Namun, Kallas sama sekali tidak membenarkan atau membantah isi laporan terkait komentar apartheid tersebut. Ia justru menyoroti komitmen UE pada solusi dua negara sebagai jalan perdamaian. Ia juga kembali menegaskan posisi UE terhadap pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

"UE mengutuk permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang semakin mempersulit pencapaian tujuan perdamaian tersebut," tutur Kallas, dilansir Euronews.

3. Hubungan UE dan Israel kian merenggang

Ilustrasi Bendera Uni Eropa. (unsplash.com/Christian_Lue).

Perselisihan terbaru terjadi di tengah ketegangan hubungan antara UE dan Israel. Perang di Gaza sejak Oktober 2023 menjadi salah satu pemicu utama keretakan tersebut. Kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat juga memperburuk situasi. UE bahkan telah menyetujui sanksi terhadap sejumlah organisasi pemukim Israel yang ekstrem pada bulan lalu.

Israel selalu membantah tuduhan terkait penerapan sistem apartheid di wilayahnya. Pemerintah berdalih bahwa seluruh warga Arab di negaranya memiliki hak yang setara.

Pemutusan kontak Kallas dinilai akan mempersulit kerja sama kedua pihak di masa depan. Israel sendiri dijadwalkan harus memperbarui izin misi bantuan perbatasan UE di penyeberangan Rafah pada bulan ini.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.