Italia: Rusia Campur Tangan dalam Upaya Penggulingan PM Draghi
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio, pada Jumat (15/7/2022) mengungkapkan bahwa terdapat campur tangan Rusia atas krisis politik di negaranya. Ungkapan itu disampaikan setelah Perdana Menteri Mario Draghi menghadapi sidang mosi tidak percaya.
Pada sidang yang digelar Kamis, Draghi berhasil memenangkan pertarungan dengan perolehan suara 172-39. Meski demikian, pemerintah justru mengalami keraguan dalam kelanjutan koalisi setelah adanya boikot dari beberapa senator partai 5 Star Movement.
Situasi ini dikhawatirkan akan membawa Italia ke dalam bayang-bayang krisis politik. PM Draghi juga sudah menemui Presiden Sergio Mattarella untuk menentukan langkah ke depan yang akan diambil menyikapi masalah ini, dilansir Euronews.
1. Di Maio sebut Italia akan melemah jika pemerintahan kolaps
Tudingan yang dilayangkan Di Maio ini diungkapkan ketika ia diwawancarai oleh Politico. Sesuai pernyataannya, lelaki 36 tahun itu menyebut Rusia bergembira dan sedang merayakan krisis politik yang dialami Italia.
"Rusia sekarang merayakan kesuksesannya untuk membuat negara Barat lain jatuh. Sekarang saya ragu apakah kita dapat mengirimkan senjata ke Ukraina. Ini adalah salah satu dari banyak masalah besar kami," tutur Di Maio.
"Apabila pemerintah saat ini jatuh pada Rabu lalu, kami tidak punya kekuatan untuk menyetujui kontrak energi baru dan ini adalah masalah yang besar, sebab kami sudah dekat dengan musim dingin," paparnya.
Keterangan Di Maio menjelaskan bahwa kolapsnya pemerintahan, maka akan diambil alih oleh pemerintah sementara dengan kewenangan yang terbatas. Hal itu bisa berakibat pada kelumpuhan dan tidak dapat memasok senjata ke Ukraina, beserta merencanakan kontrak gas baru di tengah ancaman Rusia.
2. Terdapat boikot mosi tidak percaya dari partai 5 Star Movement
Pada Kamis (14/7/2022), partai 5 Star Movement melakukan sidang mosi tidak percaya yang berbuntut pada permintaan mundurnya Draghi dari kursi perdana menteri. Namun, permintaan itu ditolak oleh Presiden Mattarella dan membuatnya tetap berada di kursi perdana menteri.
Di Maio mengatakan, Draghi merupakan salah satu sosok pemimpin yang memberikan penolakan kepada Putin. Selain itu, ia juga sosok yang mengajukan sanksi dan pembekuan aset Rusia di luar negeri dan mendukung penuh upaya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa.
"Hal yang luar biasa adalah ini mantan Perdana Menteri Italia (Giuseppe Conte) justru menyerang Draghi dan membantu propaganda Putin. Ia juga lebih mengutamakan autokrasi dibanding demokrasi," tutur Di Maio.
3. Di Maio khawatir rencana keuangan 2023 tidak selesai
Sementara itu, kekhawatiran terbesar Di Maio adalah Italia akan berakhir dengan tidak adanya perencanaan keuangan pada 2023. Pasalnya, dokumen tersebut sudah diresmikan oleh parlemen antara Juli hingga Desember di tahun sebelumnya.
Apabila pemerintahan jatuh, maka pemilihan umum akan diselenggarakan pada September hingga Oktober dan itu membutuhkan waktu beberapa bulan sebelum koalisi pemerintahan terbentuk. Hal itu berarti dokumen keuangan akan ditunda dan itu membutuhkan waktu 100 hari dalam pembentukan pemerintah, dikutip RT.
PM Draghi sebelumnya merupakan pemimpin di Bank Sentral Eropa dan sudah menjabat di Italia pada awal 2021. Ia ditunjuk untuk menangani memulihkan kembali ekonomi Italia usai diterpa pandemik COVID-19.
