Italia Setop Pendanaan ke Badan Bantuan PBB Pengungsi Palestina
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan bahwa Roma telah memutuskan untuk menangguhkan pendanaan terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) pada Sabtu (27/1/2024).
Keputusan tersebut diambil menyusul tuduhan keterlibatan beberapa staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober di Israel yang dilakukan oleh kelompok Palestina Hamas.
“Pemerintah Italia telah menangguhkan pendanaan UNRWA setelah serangan kejam Hamas pada 7 Oktober. Negara-negara sekutu telah mengambil keputusan serupa. Kami berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina sekaligus melindungi keamanan Israel,” kata Menteri Luar Negeri Antonio Tajani di platform media sosial X.
Ketua UNRWA Philippe Lazzarini pada Jumat (26/1/2024) mengatakan bahwa pihaknya telah memecat beberapa pegawainya yang dituduh Israel terlibat dalam serangan Hamas, dan memerintahkan penyelidikan terkait kasus tersebut.
Ia juga berjanji akan meminta pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana, pada setiap pegawai UNRWA yang terbukti terlibat dalam aksi teror.
1. AS, Kanada dan Australia juga hentikan pendanaan
Beberapa sekutu Italia telah lebih dulu mengambil keputusan serupa. Amerika Serikat (AS), donatur terbesar UNRWA, pada Jumat mengatakan bahwa pihaknya menghentikan pendanaan untuk badan tersebut sembari menunggu tuduhan itu diselidiki.
“Departemen Luar Negeri untuk sementara waktu menghentikan pendanaan tambahan untuk UNRWA, sementara kami meninjau tuduhan-tuduhan ini dan langkah-langkah yang diambil PBB untuk mengatasinya,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller.
Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussen juga mengumumkan tindakan serupa pada Jumat.
“Saya telah menginstruksikan Urusan Global Kanada untuk menghentikan semua pendanaan tambahan untuk UNRWA sambil menunggu hasil penyelidikan,” kata Hussen.
Namun, ia menambahkan bahwa Kanada akan terus bekerja sama dengan mitra lain untuk memberikan bantuan kepada warga sipil di Gaza.
Pada Sabtu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pendanaan Canberra untuk UNRWA akan dihentikan sementara, karena tuduhan yang sangat memprihatinkan terkait pada stafnya.
2. Israel ancam akan hentikan operasi UNRWA di Gaza setelah perang
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Katz pada Sabtu mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan UNRWA untuk beroperasi di Gaza setelah perang.
"Israel bertujuan untuk memastikan UNRWA tidak akan menjadi bagian dari hari berikutnya," tulis Katz di X, seraya menambahkan bahwa ia akan berusaha mengumpulkan dukungan dari AS, Uni Eropa (UE), dan donatur utama lainnya untuk badan tersebut.
Hamas pada Sabtu mengecam ancaman Israel terhadap UNRWA. Pihaknya mendesak PBB dan organisasi internasional lainnya untuk tidak menyerah pada ancaman dan pemerasan yang dilakukan Tel Aviv, dilansir Arab News.
Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan, serangan Israel telah membunuh lebih dari 26 ribu warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 64.400 lainnya sejak perang meletus pada Oktober.
Lebih dari 150 pegawai UNWRA termasuk di antara korban tewas, dan sejumlah tempat penampungan PBB ikut menjadi sasaran pemboman.
3. Kapasitas UNRWA beri bantuan kemanusiaan ke warga Gaza di ambang kehancuran
UNRWA, yang didirikan pada 1949 setelah perang Arab-Israel pertama, menyediakan berbagai layanan seperti sekolah, layanan kesehatan dasar dan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah dan Lebanon. Badan tersebut juga memberikan bantuan dan menggunakan fasilitasnya untuk melindungi warga sipil yang melarikan diri dari pemboman dan serangan darat Israel di Gaza.
“Tuduhan mengejutkan ini muncul ketika lebih dari 2 juta orang di Gaza bergantung pada bantuan penyelamatan nyawa yang telah diberikan oleh badan tersebut sejak perang dimulai,” kata Lazzarini.
UNRWA telah berulang kali mengatakan bahwa kapasitasnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Gaza berada di ambang kehancuran.
Dilansir Associated Press, para pejabat Israel dan sekutunya, termasuk Kongres AS, kerap menuduh UNRWA mengizinkan hasutan anti-Israel diajarkan di ratusan sekolahnya, dan bahwa beberapa stafnya bekerja sama dengan Hamas. Mantan Presiden AS Donald Trump sempat menangguhkan pendanaan untuk badan tersebut pada 2018, namun Presiden Joe Biden memulihkannya kembali.
Pekan lalu, Lazzarini mengatakan bahwa dia akan menunjuk lembaga independen untuk menyelidiki klaim tersebut. Menurutnya, tuduhan-tuduhan itu telah merugikan operasi UNRWA yang sudah berjalan lama.
