Jepang Dorong Perlucutan Nuklir di Tengah Berakhirnya Pakta AS-Rusia
- Kekhawatiran berakhirnya pakta nuklir 'New START' antara AS-Rusia
- Jepang berencana memperbarui dokumen pertahanan-keamanan
- Penyintas sesalkan berakhirnya pakta nuklir AS-Rusia
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang mengajak Amerika Serikat (AS) dan China untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian dan perlucutan senjata nuklir. Ini menyusul berakhirnya pakta New START atau Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis antara AS dan Rusia.
Berakhirnya perjanjian ini menciptakan kekosongan hukum nuklir pertama dalam lebih dari 50 tahun, yang memicu kekhawatiran akan perlombaan senjata baru. Hal ini juga memicu protes dari para penyintas bom atom dan aktivis di Jepang.
"Jepang menganggap penting untuk berkolaborasi secara tegas dengan kekuatan nuklir, seperti AS, Rusia, dan China, guna meredam memburuknya situasi keamanan global," kata Kei Sato, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet dalam konferensi pers pada Kamis (5/2/2026), dikutip dari Kyodo News.
1. Kekhawatiran berakhirnya pakta nuklir 'New START' antara AS-Rusia
Pernyataan Sato tersebut disampaikan di tengah seruan Presiden AS Donald Trump agar Beijing dilibatkan dalam negosiasi pengurangan senjata di masa depan. Ini menyusul kegagalan perpanjangan perjanjian pengendalian senjata yang diusulkan Moskow.
"Jepang akan terus bekerja sama erat dengan AS dan mendorong keterlibatan negara terkait lainnya," ungkapnya.
Sato juga menyatakan bahwa Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan nuklir, bertekad memimpin langkah realistis menuju dunia tanpa senjata nuklir.
2. Jepang berencana memperbarui dokumen pertahanan-keamanan
Jepang sedang berada pada masa peninjauan besar kebijakan pertahanan. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang berhaluan keras soal keamanan, Tokyo tengah mempertimbangkan pembaruan doktrin pertahanannya. Langkah tersebut diambil untuk menghadapi agresivitas China dan ancaman nuklir Korea Utara.
Takaichi bahkan membuka peluang untuk meninjau kembali prinsip non-nuklir 1967. Tiga Prinsip Non-Nuklir tersebut, yakni tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke Jepang, yang dipandang sebagai prinsip pasifis.
Meski tetap mendukung Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Jepang belum bergabung dengan perjanjian larangan nuklir PBB. Negara tersebut menolak larangan total PBB karena masih mengandalkan payung nuklir AS sebagai perlindungan terhadap potensi ancaman. Tokyo memilih memperkuat rezim non-proliferasi global melalui NPT.
3. Penyintas sesalkan berakhirnya pakta nuklir AS-Rusia
Para penyintas bom atom, yang dikenal sebagai hibakusha, mengecam berakhirnya perjanjian New START dalam konferensi pers daring darurat pada 5 Februari 2026. Konferensi tersebut dihadiri berbagai kelompok, termasuk Nihon Hidankyo.
Nihon Hidankyo adalah organisasi yang mewakili para penyintas pemboman atom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Organisasi ini juga telah meraih Nobel Perdamaian 2024, atas aktivitasnya yang menyerukan pentingnya penghapusan senjata nuklir di dunia.
Sekretaris Jenderal Jiro Hamasumi mencatat bahwa berakhirnya perjanjian tersebut, terjadi ketika apa yang telah dibangun dalam komunitas internasional diabaikan dan politik didorong oleh kekuasaan dan dominasi.
"Para hibakusha sangat khawatir bahwa berakhirnya perjanjian tersebut dapat mempercepat perlombaan senjata tanpa hambatan," ujarnya, dikutip dari NHK News.
Sementara itu, Ketua bersama Nihon Hidankyo, Terumi Tanaka, menyatakan kemarahannya karena senjata nuklir belum diperlukan sebagai masalah bersama umat manusia. Ia juga memperingatkan bahwa dunia bisa menuju kehancuran dalam perang nuklir dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Tanaka mendesak pemerintah Jepang untuk mengambil segala langkah, guna mengurangi persenjataan nuklir global. Upaya tersebut termasuk bergabung dengan NPT.
