Junta Myanmar Usir Diplomat Timor Leste, Ada Apa?

Otoritas yudisial di Dili resmi membuka penyelidikan terhadap Jenderal Senior Min Aung Hlaing serta jajaran pimpinan junta militer Myanmar. Langkah hukum ini didasarkan pada berkas pidana yang diajukan oleh Chin Human Rights Organization (CHRO) mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk pembantaian warga sipil dan serangan terhadap fasilitas medis. Penyelidikan tersebut menggunakan prinsip yurisdiksi universal, sebuah mekanisme hukum internasional yang memungkinkan pengadilan nasional untuk mengadili kejahatan luar biasa tanpa terbatas lokasi kejadian atau kewarganegaraan pelaku.

Penunjukan jaksa senior untuk menangani kasus ini dipandang sebagai tonggak sejarah baru di Asia Tenggara, karena merupakan tindakan hukum pertama yang dilakukan oleh sesama anggota ASEAN. Pihak junta militer Myanmar menyatakan kekecewaan mendalam dan menuduh langkah tersebut didasarkan pada narasi kelompok teroris. Menanggapi situasi ini, Jose Teixeira dari firma hukum Da Silva Teixeira & Associados Lda menegaskan pentingnya kedaulatan hukum dalam proses tersebut.

"Aturan hukum adalah isu prioritas bagi Timor Leste, dan sangat penting agar independensi peradilan Timor Leste dihormati dan proses hukum berjalan sesuai jalurnya," ujar Jose Teixeira, dilansir Channel News Asia.

Pemerintah militer Myanmar merespons inisiasi hukum ini dengan kemarahan diplomatik yang berujung pada perintah pengusiran diplomat Timor Leste dalam waktu tujuh hari. Junta berargumen bahwa tindakan Dili merupakan upaya untuk melegitimasi organisasi perlawanan seperti National Unity Government. Meski demikian, Direktur Eksekutif CHRO, Salai Za Uk, menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan keadilan bagi para korban.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan otoritas Timor Leste, serta kelompok masyarakat sipil di Timor Leste, dalam mengupayakan keadilan bagi Rakyat Chin dan seluruh rakyat di Myanmar," ungkap Salai Za Uk, dilansir Associated Press.

Langkah hukum di Timor Leste ini juga diperkuat oleh bantuan teknis dari Myanmar Accountability Project (MAP) dalam penyusunan bukti yang akurat. Secara substantif, proses hukum ini mencerminkan kegagalan jalur diplomatik melalui Konsensus Lima Poin ASEAN yang tidak kunjung membuahkan hasil nyata. Penggunaan pengadilan domestik oleh negara tetangga kini menjadi alternatif kuat untuk menekan pelaku kekejaman, di tengah tekanan hukum internasional lainnya yang sedang dihadapi junta terkait kasus genosida terhadap minoritas Rohingya di Mahkamah Internasional (ICJ).

Berkas pidana yang diajukan di Dili mengungkap pola kekerasan sistematis dan meluas yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap penduduk sipil di Negara Bagian Chin. Dokumen tersebut merinci berbagai insiden mengerikan, mulai dari pemerkosaan berkelompok, eksekusi mati terhadap jurnalis, hingga pembantaian yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Selain kekerasan fisik, militer Myanmar juga dituduh melakukan penghancuran sengaja terhadap infrastruktur vital seperti sekolah dan tempat ibadah umat Kristen di wilayah Chin. Serangan udara tanpa pandang bulu ini telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran ke wilayah hutan dan lintas perbatasan. Chris Gunness, Direktur Myanmar Accountability Project, menyatakan bahwa langkah hukum ini adalah pesan bagi penguasa di Naypyidaw.

"Kasus ini mengirimkan sinyal kuat bahwa rakyat Burma mengatakan dengan lantang dan jelas bahwa keadilan dan akuntabilitas adalah bagian yang sangat diperlukan dalam perjuangan mereka melawan kediktatoran," tutur Chris Gunness.

Analisis hukum menunjukkan adanya upaya pembersihan etnis melalui teror fisik dan taktik bumi hangus untuk melumpuhkan ruang hidup masyarakat. Penghancuran cadangan makanan dan fasilitas medis digunakan sebagai senjata perang untuk melemahkan perlawanan sipil. Solidaritas rakyat Timor Leste terhadap penderitaan ini muncul karena adanya kemiripan sejarah dalam menghadapi penindasan militer di masa lalu.

"Mengingat sejarah Timor Leste dan penghinaan yang diderita rakyat Timor dalam perjuangan kemerdekaan mereka, ada rasa solidaritas nyata terhadap rakyat Myanmar," kata Salai Za Uk Ling, Direktur Eksekutif CHRO.

Upaya hukum melalui pengadilan di Timor Leste ini menjadi sangat krusial di tengah kebuntuan diplomasi internasional dan veto di tingkat PBB. Dengan diterapkannya prinsip yurisdiksi universal, para pemimpin militer Myanmar kini menghadapi ancaman nyata berupa surat perintah penangkapan internasional saat mereka bepergian ke luar negeri.

Pemerintah junta militer Myanmar secara resmi mengumumkan pengusiran terhadap perwakilan diplomatik tertinggi Timor Leste. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kemarahan junta atas langkah Timor Leste yang dianggap melanggar prinsip kedaulatan dan non-intervensi ASEAN. Otoritas di Naypyidaw menuduh pemerintah Timor Leste melakukan tindakan tidak bertanggung jawab dengan mendukung kelompok perlawanan serta memulai proses hukum internasional terhadap pimpinan militer Myanmar. Junta menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Artikel 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Pemerintah Timor Leste menanggapi pengusiran tersebut dengan menegaskan bahwa prinsip mereka dalam mendukung demokrasi tidak akan goyah. Menteri Kepresidenan Dewan Menteri Timor Leste, Agio Pereira, menyatakan bahwa solusi damai hanya bisa dicapai melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Republik Demokratik Timor Leste tetap teguh pada keyakinannya bahwa hanya melalui dialog dan penghormatan terhadap kehendak rakyat, solusi yang damai dan langgeng terhadap krisis di Myanmar dapat dicapai," kata Agio Pereira.

Selain itu, Timor Leste menyerukan agar masyarakat internasional bersatu dalam mendorong pemulihan tatanan demokrasi di kawasan tersebut.

Eskalasi diplomatik ini juga dipicu oleh sikap terbuka Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta, dalam menerima perwakilan National Unity Government, yang oleh junta dianggap sebagai organisasi teroris. Meskipun menghadapi tekanan diplomatik, langkah Timor Leste ini mendapat apresiasi besar dari kelompok pro-demokrasi Myanmar. Menteri Luar Negeri National Unity Government, Zin Mar Aung, menyampaikan rasa terima kasih atas keberanian moral yang ditunjukkan oleh Dili.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Horta dan Timor Leste karena telah mengadvokasi atas nama rakyat Myanmar dan revolusi kami," ujar Zin Mar Aung.