Kamboja Terancam Kehilangan Media Independen Terakhir
Phnom Penh, IDN Times – Satu-satunya media cetak independen yang tersisa di Kamboja, Phnom Penh Post, akhirnya berpindah tangan kepada Sivakumar Ganapthy, direktur sekaligus pemilik Malaysian PR. Bill Glough, pemilik terdahulu koran ini, menjual medianya karena terganjal pajak yang tinggi yaitu sebesar US$3,9 juta atau sekitar Rp 52,26 miliar. Clough mengatakan bahwa Siva adalah seorang insan jurnalis yang baik dan memiliki latar belakang bagus dalam dunia jurnalistik.
1. Menjadi pukulan sangat keras dalam media independen Kamboja
Penjualan ini tentu menjadi pukulan keras bagi media di Kaboja. Mengingat satu tahun yang lalu Cambodia Daily, media cetak yang mengkritisi isu politik dan pemerintahan dipaksa tutup karena menunggak pajak sebesar US$6,3 juta atau sekitar Rp84,42 miliar. Hal ini mengakibatkan banyak jurnalis yang mengangkat isu pelanggaran HAM dan juga kritis dalam menganalisis isu di Kamboja kehilangan kebebasannya.
Tak hanya media cetak, Radio Free Asia (RFA) yang juga membahas isu tentang pelanggaran hak asasi manusia, skandal politik dan pemerintahan ditutup secara paksa. Hingga kini, total 32 stasiun radio dari 20 provinsi yang mengkritik pemerintah telah hilang di peredaran
Aun Pheap, seorang mantan jurnalis Cambodia Daily yang giat memberitakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan bersuara mengatakan, “Ini adalah keadaan terburuk dalam dunia jurnalistik selama 30 tahun saya berkarir,” kata Aun Pheap seperti dilansir The Guardian Ahad (6/5).
2. Sosok pemilik baru Phnom Penh Post dekat dengan PM Kamboja
Direktur Malaysian PR yang saat ini merupakan pemilik baru Phnom Penh Post, Sivakumar, ternyata bukan orang baru di Kamboja. Sebelumnya, Siva pernah bekerja untuk Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja yang telah menjabat selama 30 dekade. Kedekatan personal ini membuat banyak pihak resah dan mengkhawatirkan kenetralan Phnom Penh Post.
3. Dikhawatirkan menjadi alat politik
Wakil Direktur Human Rights Watch di Asia, Phil Robertson seperti yang dilansir pada BBC mengatakan bahwa tidak mungkin ada tujuan lain dari Malaysian PR untuk membeli koran ini kecuali mencari kontrol pada kalangan elit Kamboja.
Isu ini juga berkaitan dengan pemilihan Perdana Menteri Kamboja yang akan dilaksanakan pada 29 Juli mendatang. Tim lawan dari partai opisis, CNRP, dianggap menjadi saingan kuat dari Hun Sen. Satu-satunya cara untuk menekan dukungan kepada tim lawan adalah mengambil alih seluruh media massa yang menjadi wadah kritisisasi pemerintahan.
