Kemlu RI mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 di perairan Mediterania Timur, termasuk kapal yang membawa jurnalis Indonesia Bambang Noroyono.
Sedikitnya sepuluh kapal ditangkap militer Israel, sementara keberadaan kapal yang mengangkut Bambang Noroyono belum diketahui dan komunikasi dengan awaknya masih terputus.
Pemerintah Indonesia mendesak Israel membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan, serta menegaskan perlindungan WNI sebagai prioritas utama melalui koordinasi dengan KBRI di kawasan terkait.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Dalam insiden itu, satu kapal yang mengangkut jurnalis Indonesia, Bambang Noroyono, hingga kini dilaporkan belum dapat dihubungi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan sedikitnya sepuluh kapal telah ditangkap militer Israel, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang warga negara Indonesia bernama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Josef sebagai delegasi GPCI–Rumah Zakat.

Sementara, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono belum diketahui keberadaannya. “Kapal yang membawa jurnalis atas nama Bambang Noroyono sampai saat ini masih belum dapat dihubungi dan belum diketahui status dari kapal, termasuk saudara Bambang Noroyono yang berada di kapal tersebut,” kata Yvonne kepada IDN Times, Senin (18/5/2026).

Kemlu RI menyebut situasi di lapangan masih sangat dinamis dan terus berkembang. Pemerintah Indonesia pun mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan.

“Kementerian Luar Negeri mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” ujar Yvonne.

Yvonne menyebut, sejak awal Direktorat Perlindungan WNI Kemlu RI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman, untuk menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan para WNI. Pemerintah Indonesia juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, guna memperoleh informasi terbaru terkait kondisi warga negara Indonesia yang berada dalam rombongan misi tersebut.

“Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan,” kata Yvonne.

Menurut Kemlu, perlindungan WNI akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi yang berkembang cepat di kawasan tersebut.