Krisis Politik Venezuela, AS: Kami Tak Akui Kepemimpinan Maduro
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Selasa (3/1/2023), ogah mengakui Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela. Washington juga menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan ke Venezuela akan terus berlanjut.
Setelah perang Rusia-Ukraina pecah, AS sepertinya ingin meringankan sanksi kepada Venezuela. Ini dilakukan sebagai upaya mengatasi inflasi akibat naiknya harga minyak di tengah konflik dan sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia.
1. AS masih akui pemerintahan dipegang oleh parlemen
Pernyataan terbaru disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, terkait perusahaan minyak negara Venezuela. Ia menyebut bahwa aset perusahaan itu tetap berada di bawah oposisi yang dipimpin parlemen.
"Pendekatan kita kepada Nicolas Maduro tidak berubah. Dia bukanlah pemimpin resmi di Venezuela. Kami melanjutkan pengakuan terhadap seseorang yang terpilih secara demokratis dalam institusi Venezuela," paparnya, dikutip France24.
Price menambahkan, sanksi masih tetap berlaku dan AS sudah menghubungi Parlemen Venezuela terkait individu maupun kelompok atau komite yang ditunjuk mengawasi aset pemerintah.
Sementara, sanksi dari AS kepada Venezuela sudah dijatuhkan sejak masa kepemimpinan Donald Trump pada 2019. Ini diupayakan untuk melengserkan Maduro dari kursi presiden setelah mencuat dugaan kecurangan pemilu.
2. Venezuela siap menjajaki hubungan baru dengan AS
Sementara, Maduro pada Minggu (1/1/2023) menyampaikan, jajarannya siap melangkah ke jenjang baru dalam proses normalisasi hubungan diplomatik dengan AS.
"Venezuela sudah siap, sangat siap untuk melangkah dalam proses normalisasi hubungan diplomatik, konsulat, dan politik dengan pemerintahan AS saat ini maupun yang akan datang," tutur Maduro.
"Kami sudah menyiapkan dialog di level tertinggi untuk menghormati hubungan diplomatik dan berharap adanya lampu dari AS. Saya berharap mereka akan membalikkan lembaran baru dan meninggalkan kebijakan ekstrem ke arah yang lebih pragmatis dan menghormati Venezuela," tambahnya.
Kendati demikian, pemerintahan Presiden Joe Biden masih tetap mempertahankan kebijakan tidak mengakui Maduro sebagai presiden resmi Venezuela. Namun, AS telah mengirimkan delegasinya ke Caracas dalam rangka bernegosiasi pertukaran tahanan dan isu lainnya.
3. Maduro serukan persatuan di Venezuela
Presiden Maduro juga mengungkapkan bahwa pengorbanan, upaya, dan loyalitas hanya dapat diraih lewat persatuan. Ia menyebut bahwa persatuan adalah hal terbaik, tak ketinggalan menyerukan bahwa akan ada era baru di Venezuela.
Maduro menyatakan, paket sanksi yang diterapkan AS berdampak kepada seluruh penduduk, ekonomi, rantai produktivitas, dan industri minyak Venezuela. Ia menambahkan bahwa saat-saat itu merupakan periode tersulit bagi negaranya.
Akibat sanksi yang diterapkan kepada industri minyak, maka Venezuela tidak lagi menerima uang sebesar 232 miliar dolar (Rp3.622 miliar). Hal itu mengakibatkan kerugian PDB Venezuela yang mencapai lebih dari 630 miliar dolar (Rp9.837 miliar), dilaporkan Prensa Latina.
Ia juga menyatakan, kebijakan revolusi sosial dan misi sosial dapat mencegah dampak buruk sanksi tersebut. Maduro menyebut sektor politik, sosial, dan ekonomi akan sukses seiring negosiasi yang sedang berjalan.
