Narendra Modi Disebut Ekstremis, Muslim India Terancam Genosida
Jakarta, IDN Times - Pendiri dan Direktur Genocide Watch, Gregory Stanton, memperingatkan ancaman genosida terhadap etnis muslim di India. Pemicunya adalah kebijakan Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang mencabut otonomi khusus (otsus) Khasmir pada 2019 dan pengesahan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan pada tahun yang sama.
Sebagai informasi, Kashmir merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk muslim. Status otsus dicabut setelah berlaku selama tujuh dekade.
Adapun Undang-Undang Kewarganegeraan memungkinkan imigran ilegal non-muslim dari Afghanistan dan Bangladesh untuk memperoleh kewarganegaraan. Di sisi lain, beleid itu memungkinkan umat muslim India untuk kehilangan status kewarganegaraannya.
“Kami memperingatkan bahwa genosida bisa saja terjadi di India,” kata Stanton dikutip dari Al Jazeera, Senin (17/1/2022).
1. Muslim di India khawatir diperlakukan seperti etnis Rohingnya
Stanton, dosen pengampu studi genosida di Universitas George Mason di Virginia, khawatir umat muslim India diperlakukan layaknya etnis Rohingnya di Myanmar. Dia melihat kesamaan alur, mulai dari menjadikan muslim sebagai masyarakat kelas dua, tidak mengakui mereka sebagai warga negara, hingga menjadi korban kekerasan.
"Apa yang kita hadapi sekarang adalah jenis plot yang sangat mirip," katanya.
UU yang mengusung idologi Hindutva itu dinilai Stanton telah menyimpang dari sejarah dan konstitusi India. Alhasil, dia menyebut Modi sebagai ekstremis yang menguasai negara.
Stanton merupakan salah satu tokoh yang memprediksi terjadinya genosida di Rwanda. Pada 1989, dia mendesak Presiden Rwanda Juvénal Habyarimana untuk mengambil tindakan demi menyudahi permusuhan etnis Tutsi dan Hutu.
“Jika Anda tidak melakukan sesuatu untuk mencegah genosida di negara Anda, akan ada genosida di sini dalam waktu lima tahun,” itulah peringatan Stanton, yang ternyata menjadi kenyataan pada 1994 dan lebih dari 800 ribu etnis Tutsi meninggal dunia.
“Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi di India,” tambah dia.
2. Modi disebut mengusung ideologi seperti ISIS
Sejumlah pengamat mengecam meningkatnya serangan terhadap vendor dan bisnis Muslim oleh kelompok supremasi Hindu.
Pada November, kelompok garis keras Hindu membakar rumah mantan menteri luar negeri Muslim, Salman Khurshid, setelah menyebut nasionalisme Hindu di bawah rezim Modi menyerupai ideologi yang diusung ekstremis ISIS.
Video para pemimpin agama Hindu yang menyerukan pembunuhan massal dan penggunaan senjata terhadap Muslim yang menjadi viral di media sosial bulan lalu. Video itu mendorong Mahkamah Agung untuk memerintahkan penyelidikan atas ujaran kebencian di negara bagian Uttarakhand.
“Di bawah kepemimpinan Partai Bharatiya Janata (BJP), India menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi Muslim dan Kristen di dunia. Mereka dianiaya secara fisik, psikologis dan ekonomi,” tulis Apoorvanand, akademsi dan aktivis kemanusiaan di India.
“Hukum sedang disahkan untuk mengkriminalisasi praktik keagamaan, kebiasaan makan, dan bahkan bisnis mereka," sambungnya.
3. Tanggapan dari pemerintah
Juru bicara Partai BJP, Syed Zafar Islam, menyanggah laporan Genocide Watch.
“Pertama-tama, kesan yang mereka buat secara faktual tidak benar,” kata Islam.
“Ada kasus (penyerangan) tetapi tidak terbatas pada satu komunitas. Dalam masyarakat, terkadang kami saling menyerang karena alasan seperti sengketa properti atau sengketa lainnya. Hal ini tidak hanya terjadi antara Hindu dan Muslim saja, tetapi juga terjadi di antara umat Hindu,” tambah dia.
Muslim terdiri hampir 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India. Sementara umat Hindu masih membentuk hampir 80 persen dari keseluruhan populasi.
