KemenHAM: Tak Boleh Ada Pembunuhan Warga Sipil di Papua
Jakarta, IDN Times - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam dugaan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. KemenHAM mengungkapkan, tidak ada alasan yang membenarkan pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak bersalah.
Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya video yang diduga memperlihatkan penembakan warga sipil dan klaim TPNPB-OPM telah menewaskan tiga warga yang dituduh sebagai agen intelijen militer Indonesia.
"KemenHAM RI mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo sebagaimana video yang beredar luas. Tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa. Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di Papua belakangan ini, KemenHAM RI mendorong agar semua pihak menahan diri," kata Juru Bicara KemenHAM RI, Thomas Harming Suwarta, dikutip Jumat (24/7/2026).
1. KemenHAM kumpulkan informasi di lapangan
Dia mengatakan, KemenHAM telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah KemenHAM Papua Barat untuk menghimpun informasi terkait peristiwa tersebut. Langkah itu dilakukan agar kondisi di lapangan dapat dipetakan sekaligus mendorong deeskalasi konflik.
2. Semua pihak diminta menahan diri
Thomas meningatkan konflik bersenjata tidak boleh terus memakan korban warga sipil. Dia meminta seluruh pihak menahan diri.
"Siapa pun pihak agar menahan diri di tengah eskalasi konflik bersenjata yang terus meningkat. Apalagi, banyak jatuh korban warga sipil dan gelombang pengungsi yang terus terjadi," kata dia.
3. Penyelesaian konflik harus utamakan HAM
KemenHAM menyebut aparat keamanan masih menyelidiki identitas korban dan kronologi kejadian. Di saat yang sama, Komnas HAM juga telah menyampaikan keprihatinan atas kembali menyasarnya warga sipil.
KemenHAM mengayakan penyelesaian konflik di Papua harus mengedepankan penghormatan HAM serta perlindungan warga sipil agar tidak muncul korban baru.
