Pakar Hukum Internasional: Israel Sangat Bisa Abaikan Resolusi DK PBB
Jakarta, IDN Times – Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menilai resolusi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal konflik Israel-Hamas sebagai langkah positif yang dibuat dunia. Resolusi itu mendesak Israel untuk menghentikan serangan dan secepatnya mewujudkan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza.
Kendati begitu, Hikmahanto pesimis Israel akan mematuhi resolusi itu. Sebab, sudah banyak resolusi yang dikeluarkan ihwal pendudukan Israel, tapi sering pula diabaikan.
“Israel bisa saja mengabaikannya dengan mudah, karena tidak ada pemaksaan dengan menggunakan senjata terhadap ketidakpatuhan Israel atas resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Hikmahanto kepada IDN Times, Minggu (18/11/2023).
1. Tidak ada pengerahan pasukan jika Israel abaikan resolusi
Sebagai informasi, resolusi tersebut diusulkan oleh Malta, sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu bisa lolos karena tidak ada satupun anggota permanen yang menggunakan hak vetonya.
Amerika Serikat (AS), sebagai sekutu setia Israel, memilih abstain alih-alih menggunakan hak vetonya.
Meski resolusi ini lolos, kata Hikmahanto, sikap AS mencerminkan bahwa pasukan perdamaian tidak akan diturunkan untuk memulihkan situasi di Jalur Gaza.
“Yang jelas, AS tidak akan menurunkan pasukannya hanya untuk pemaksaan yang dimandatkan oleh PBB,” kata dia.
2. Buah dari tekanan para pemimpin dunia
Hikmahanto sebelumya menyebut bahwa sistem internasional seperti hukum rimba. Artinya, mereka yang kuat bisa saja ‘menindas’ yang lemah dan sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan hukum.
Catatan lain yang diberikan Hikmahanto adalah resolusi terbaru ini bisa saja buah dari tekanan pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab kepada Presiden Joe Biden.
“Resolusinya sudah bagus. Mungkin karena ada desakan dari dunia dan juga Presiden Jokowi waktu bertemu Biden,” ungkapnya.
3. AS sebut rencana Israel kuasai Gaza sebagai kesalahan
Baru-baru ini, Biden juga menilai rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai Gaza setelah serangan usai adalah sebuah kesalahan besar. Sebelumnya Netanyahu berujar, akhir dari agresi ini adalah penguasaan Gaza dan menghancurkan Hamas serta para pemimpinnya.
Dilansir Al Jazeera, sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023, lebih dari 12 ribu warga sipil Palestina meninggal dunia. Banyak di antara korban adalah perempuan dan anak-anak. Di pihak lain, Israel melaporkan lebih dari 1.200 warganya meninggal dunia.
Kondisi Gaza saat ini kian meresahkan, karena krisis listrik di rumah sakit terbesar Al Shifa akibat terbatasnya sumber bahan bakar.
