PBB: Pembunuhan dan Penangkapan Massal di Myanmar Makin Meningkat
Jakarta, IDN Times - Laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang dirilis pada Selasa (17/9/2024), mengungkapkan militer Myanmar makin meningkatkan aksi pembunuhan dan penangkapan massal untuk membungkam oposisi dan merekrut tentara di tengah konflik yang semakin memanas. Sejak kudeta 2021, puluhan ribu orang telah ditahan.
Militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 setelah menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi dan memicu protes besar-besaran di seluruh negeri yang kemudian ditindas dengan kekerasan. Gerakan protes ini telah berkembang menjadi pemberontakan bersenjata yang meluas.
1. Laporan dari PBB
Laporan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengungkapkan bahwa sejak kudeta, 5.350 warga sipil telah tewas oleh militer Myanmar. Dari jumlah tersebut, 2.414 orang tewas dalam periode yang dicakup oleh laporan PBB antara April 2023 hingga Juni 2024.
Dilansir dari Reuters, ratusan korban tewas akibat serangan udara dan artileri, yang menunjukkan peningkatan sebesar 50 persen dibandingkan periode laporan sebelumnya.
PBB tidak mendapatkan akses langsung ke Myanmar, sehingga laporan ini didasarkan pada wawancara jarak jauh dengan ratusan korban dan saksi mata. Seorang juru bicara junta Myanmar tidak menanggapi panggilan untuk memberikan komentar terkait temuan ini.
2. Penahanan massal dan penangkapan anak-anak
Laporan dari PBB juga mengungkapkan skala penahanan di seluruh negeri. Sejak kudeta, hampir 27.400 orang telah ditangkap, termasuk lebih dari 9 ribu dalam periode pelaporan terbaru.
Banyak dari mereka diyakini berada di pusat pelatihan militer, termasuk anak-anak yang ditangkap saat orang tua mereka tidak dapat ditemukan, sebagai bentuk hukuman atas oposisi politik, dikutip dari Al Jazeera.
PBB juga merinci kasus penyiksaan terhadap para tahanan, seperti penggantungan dari langit-langit tanpa makanan atau air, penggunaan ular dan serangga untuk menimbulkan ketakutan, serta pemukulan dengan tongkat bambu dan rantai motor.
3. Kematian tahanan di dalam penjara dan desakan pengadilan internasional
Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Liz Throssell, mengatakan dalam konferensi pers bahwa setidaknya 1.853 orang telah meninggal dalam tahanan sejak kudeta, termasuk 88 anak-anak.
Banyak dari mereka diketahui meninggal setelah mengalami interogasi yang kasar, perlakuan buruk dalam tahanan, atau penolakan akses ke perawatan kesehatan yang memadai.
Komisaris Turk kembali merekomendasikan agar pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional. Peningkatan kekerasan dan penahanan massal oleh militer Myanmar menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional, dan seruan untuk tindakan lebih lanjut.
