Perwakilan RI di Timur Tengah Bahas Penangangan TPPO
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri RI bersama KBRI Doha bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, membahas terkait perdagangan manusia di Timur Tengah.
Acara ini bertajuk Bimbingan Teknis Identifikasi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kawasan Timur Tengah, yang digelar pada 19-20 September 2022 di Doha, Qatar.
1. Perwakilan RI adalah first responder kasus TPPO
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu RI, Andy Rachmianto, menyampaikan diplomasi perlindungan merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia saat ini.
“Guna menunjang upaya perlindungan, terdapat kebutuhan untuk menguatkan kapasitas perwakilan RI sebagai first responder kasus TPPO di luar negeri,” kata Andy, dikutip dari ANTARA, Rabu (21/9/2022).
Bimbingan teknis ini dihadiri 14 perwakilan RI di Timur Tengah, serta hadir pula perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung RI, IOM Mesir dan ILO Qatar.
2. Penyelesaian TPPO harus dari hulu ke hilir
Sementara, Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hassan, menyampaikan pentingnya keterpaduan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan TPPO.
“TPPO adalah kejahatan luar biasa. Karena itu penyelesaiannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir,” kata dia.
Melalui bimbingan teknis ini, perwakilan RI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi awal WNI yang menjadi korban atau terindikasi korban TPPO.
Selain itu, perwakilan RI juga harus bisa mengidentifikasikan hak-hak korban sesuai ketentuan negara setempat dan Indonesia, serta merujuk kasus kepada lembaga atau instansi terkait.
3. TPPO terindikasi marak di Asia Tenggara
Selain Timur Tengah, dugaan TPPO kini juga marak terjadi di Asia Tenggara dengan ratusan WNI sebagai korbannya. Mereka diiming-imingi bekerja di sejumlah negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina.
Namun, sampai di sana mereka dipekerjakan tak sesuai janji dan dipaksa bekerja di perusahaan judi online. Mereka juga diminta menipu warga Indonesia lewat internet.
Sejumlah laporan menyatakan ratusan WNI ini dijual ke perusahaan lain dengan harga 3 ribu dolar Amerika per orang.
