Prabowo Mau Kirim 20 Ribu Pasukan, Dino: Negara Arab Saja Gak Mau
- Prabowo janji siap kirim 20 ribu pasukan perdamaianRencana Trump sejalan dengan janji Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim hingga 20 ribu personel ke Gaza.
- Indonesia hanya bisa kirim pasukan jika di bawah mandat PBBIndonesia hanya dapat mengirim pasukan jika misi tersebut berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- Dukungan terbatas Negara ArabNegara Arab cenderung berhati-hati dalam menurunkan pasukan, sehingga peran negara non-Arab seperti Indonesia kemungkinan akan lebih dominan.
Jakarta, IDN Times - Rencana pembentukan pasukan internasional untuk menjaga perdamaian di Gaza mulai mendapat sorotan, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gagasan International Stabilization Force (ISF).
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menegakkan stabilitas pasca-gencatan senjata di wilayah konflik Palestina–Israel.
Trump menyebut pasukan tersebut akan terdiri dari beberapa negara yang siap berkontribusi menjaga keamanan di Gaza, setelah tercapainya kesepakatan damai. Namun, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menuturkan rencana itu masih belum memiliki dasar hukum internasional yang jelas, karena belum dibahas di Dewan Keamanan PBB.
“Sejumlah negara Arab juga tidak mau mengirim pasukan ke Gaza, mempertimbangkan yang berbagai faktor yang mungkin terjadi ke depan, karena ini rentan dan jika terjadi masalah lagi, bisa saja perang dan nanti kosong dalam negerinya,” ujar Dino dalam acara #NgobrolSeru by IDN Times "Gaza: Peace, Justice and a Future" , Kamis (16/10/2025).
Karenanya, kata Dino, sebagian besar negara Arab memilih berperan dalam bentuk pelatihan kepolisian atau bantuan kemanusiaan ke Palestina. Dalam konteks ini, Indonesia muncul sebagai salah satu negara yang paling siap memberikan kontribusi besar bagi misi stabilisasi tersebut.
1. Prabowo janji siap kirim 20 ribu pasukan perdamaian
Rencana Trump ini sejalan dengan apa yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam misi perdamaian Gaza. Dia menyatakan, Indonesia siap mengirim hingga 20 ribu personel jika diperlukan untuk menjaga stabilitas dan membantu rekonstruksi kawasan tersebut.
Komitmen ini, kata Dino, merupakan salah satu yang terbesar di antara negara-negara yang menyatakan dukungan terhadap gagasan ISF. Sebagai perbandingan, negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar untuk misi PBB saat ini adalah Nepal, dengan sekitar 6.500 personel.
Dino menuturkan, berdasarkan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia tidak hanya siap mengirim pasukan, tetapi juga siap berkontribusi secara finansial untuk mendukung operasi perdamaian tersebut.
Namun, besarnya komitmen ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Utamanya, ujar Dino, terkait legalitas dan sumber pendanaan, mengingat anggaran operasi pasukan perdamaian PBB mencapai sekitar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat, atau lebih dari Rp75 triliun per tahun.
“Lagi pula, 20 ribu menurut saya too much,” seru Dino.
2. Indonesia hanya bisa kirim pasukan jika di bawah mandat PBB
Dino menilai langkah Indonesia untuk ikut ISF harus berhati-hati, terutama dari sisi legalitas internasional. Menurutnya, Indonesia hanya dapat mengirim pasukan jika misi tersebut berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kebijakan Indonesia jelas, kita hanya bisa mengirim pasukan kalau topinya biru, artinya pasukan penjaga perdamaian PBB,” ujar Dino dalam diskusi tersebut.
Dino menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan ISF.
Dino menyarankan pemerintah Indonesia aktif melobi negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama Rusia dan China, untuk mendukung resolusi resmi terkait ISF.
“Kalau Rusia atau China menolak, ISF ini bisa goyah karena tidak punya legitimasi internasional,” katanya.
Ia juga mencontohkan pengalaman masa lalu di Timor Timur, di mana misi multinasional (INTERFET) akhirnya diubah menjadi misi PBB (UNTAET) setelah mendapatkan mandat resmi Dewan Keamanan.
“Format seperti itu bisa jadi acuan, agar misi di Gaza punya dasar hukum yang kuat,” ujarnya.
3. Dukungan terbatas Negara Arab
Meski rencana pembentukan ISF tampak ambisius, banyak tantangan yang harus dihadapi. Dino mengingatkan sebagian besar negara Arab cenderung berhati-hati karena situasi politik domestik yang rumit.
“Negara-negara seperti Mesir, Yordania, bahkan Qatar, enggan menurunkan pasukan karena khawatir akan memicu ketegangan di dalam negeri,” jelasnya.
Karena itu, kata Dino
, peran negara-negara non-Arab seperti Indonesia, Bangladesh, Nepal, atau Tanzania kemungkinan akan lebih dominan.
Namun tanpa dukungan penuh Dewan Keamanan PBB, ISF akan kesulitan mendapatkan legitimasi internasional. Dino juga menilai langkah Trump yang cenderung unilateral dapat menimbulkan resistensi di kalangan negara-negara anggota PBB.
“Trump seringkali bersikap kritis terhadap PBB. Jadi ada kemungkinan ia akan bergerak sendiri dengan dukungan negara-negara yang pro-Israel,” seru Dino menutup diskusi.
.png)
