Prancis Kecam Aksi Ben-Gvir ke Aktivis GSF 2.0, Larang Masuk Wilayahnya
- Prancis resmi melarang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir masuk wilayahnya setelah muncul kecaman internasional atas perlakuannya terhadap aktivis flotilla bantuan Gaza yang ditahan aparat Israel.
- Pemerintah Prancis menilai tindakan Ben-Gvir terhadap warga Eropa tidak dapat diterima, sambil tetap mengkritik aksi flotilla namun menegaskan perlindungan penuh bagi warganya di luar negeri.
- Sebelum Prancis, Polandia sudah menjatuhkan larangan serupa kepada Ben-Gvir, menunjukkan meningkatnya tekanan diplomatik Eropa terhadap pejabat Israel terkait insiden penahanan aktivis flotilla Gaza.
Jakarta, IDN Times - Prancis resmi melarang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki wilayahnya. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot setelah muncul kecaman internasional terkait perlakuan Ben-Gvir terhadap para aktivis Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza, yang ditahan aparat Israel.
Langkah Paris menambah tekanan diplomatik terhadap politikus sayap kanan Israel tersebut. Pemerintah Prancis menyebut, tindakan Ben-Gvir terhadap warga negara Prancis dan Eropa yang ikut dalam Global Sumud Flotilla sebagai perilaku yang tidak dapat diterima.
“Mulai hari ini, Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki wilayah Prancis,” tulis Barrot melalui akun X, dilansir France24, Minggu (24/5/2026).
Ia menyebut, keputusan itu diambil menyusul tindakan tak terkatakan terhadap warga negara Prancis dan Eropa yang menjadi penumpang Global Sumud Flotilla.
Larangan itu muncul setelah video Ben-Gvir yang mengejek para aktivis yang ditahan beredar, dan memicu kemarahan luas. Dalam rekaman tersebut, Ben-Gvir terlihat mengibarkan bendera Israel di hadapan para tahanan yang duduk membungkuk dengan tangan diduga terikat.
Prancis juga mendesak Uni Eropa mengambil langkah serupa terhadap Ben-Gvir. “Kami tidak bisa menoleransi warga negara Prancis diancam, diintimidasi, atau diperlakukan kasar seperti ini terlebih oleh seorang pejabat publik,” ujar Barrot.
1. Video Ben-Gvir picu kecaman internasional
Kemarahan internasional meningkat setelah sejumlah video yang menampilkan Ben-Gvir mengejek tahanan Global Sumud Flotilla tersebar luas di media sosial. Salah satu video memperlihatkan Ben-Gvir meneriakkan ‘Am Yisrael Chai’ atau ‘Bangsa Israel hidup’ kepada seorang tahanan yang sedang berlutut dengan tangan diikat kabel ties.
Video lain menunjukkan para tahanan menundukkan kepala di lantai sebuah area terbuka sementara lagu kebangsaan Israel diputar dan petugas bersenjata berdiri mengelilingi mereka. Rekaman itu memicu kecaman dari berbagai negara hingga tokoh politik Israel sendiri.
Menurut laporan AFP, bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut mengkritik perlakuan Ben-Gvir terhadap sekitar 430 aktivis Flotilla yang ditahan setelah kapal mereka dicegat.
Flotilla tersebut terdiri dari sekitar 50 kapal yang mencoba menuju Gaza untuk menembus blokade laut Israel. Kapal-kapal itu dicegat di perairan internasional sekitar 250 mil dari pantai Israel.
Para aktivis yang ditahan menuduh pasukan Israel melakukan kekerasan selama penangkapan. Mereka mengaku dipukul, disetrum menggunakan taser, hingga diteror anjing pelacak.
2. Prancis kritik Flotilla, tapi tetap bela warganya
Meski mengambil langkah keras terhadap Ben-Gvir, pemerintah Prancis juga menyampaikan kritik terhadap aksi Flotilla menuju Gaza. Jean-Noel Barrot menilai, pendekatan tersebut tidak memberikan dampak nyata dan justru menambah beban diplomatik.
“Kami tidak menyetujui pendekatan Flotilla ini, yang tidak menghasilkan efek berguna dan justru menambah beban pada layanan diplomatik dan konsuler,” tulis Barrot.
Namun demikian, Paris menegaskan perlindungan terhadap warga negaranya tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah Prancis menilai perlakuan aparat Israel terhadap para aktivis sudah melewati batas.
Hingga kini, pihak Ben-Gvir belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan Prancis tersebut.
Insiden ini menjadi salah satu ketegangan terbaru dalam hubungan Israel dengan sejumlah negara Eropa di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap situasi di Gaza.
3. Polandia ikut jatuhkan larangan
Sebelum Prancis mengumumkan pelarangan, Polandia lebih dulu mengambil langkah serupa terhadap Ben-Gvir. Pemerintah Polandia menjatuhkan larangan masuk selama lima tahun terhadap menteri sayap kanan Israel itu.
Menteri Luar Negeri Polandia Radek Sikorski mengatakan, tindakan Ben-Gvir tidak dapat diterima di negara demokratis. “Di dunia demokratis kita tidak menyalahgunakan dan mengejek orang-orang yang berada dalam tahanan,” tulis Sikorski.
Langkah dua negara Eropa itu memperlihatkan meningkatnya tekanan internasional terhadap pejabat Israel yang dianggap bertanggung jawab atas perlakuan terhadap aktivis Flotilla Gaza.
Ben-Gvir selama ini dikenal sebagai salah satu figur paling kontroversial dalam pemerintahan Israel. Ia kerap memicu polemik internasional lewat pernyataan maupun kebijakannya terkait Palestina dan keamanan dalam negeri Israel.
Sementara itu, situasi di Gaza dan blokade Israel terus menjadi perhatian dunia internasional, termasuk aksi-aksi solidaritas seperti flotilla yang berupaya mengirim bantuan ke wilayah tersebut.
