Presiden Kolombia Sebut Ada Kudeta Antidemokrasi di Venezuela
Jakarta, IDN Times - Presiden Kolombia Gustavo Petro menyebut telah terjadi kudeta antidemokrasi di Venezuela, usai larangan kandidat oposisi Maria Corina Machado dan Corina Yoris maju dalam pilpres oleh otoritas setempat.
Setelah terpilih pada 2022, Petro berhasil memperbaiki hubungan dengan Venezuela di bawah kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro. Belakangan, Petro kerap melontarkan kritik kepada pemerintahan Maduro yang dianggap tidak demokratik dengan melarang kandidat oposisi maju di pilpres.
1. Petro tekankan pentingnya mempertahankan demokrasi
Petro mengungkapkan bahwa diskualifikasi Maria Corina Machado adalah bentuk mempersulit dan menghalangi pencalonan dari kandidat oposisi yang sudah beberapa kali terjadi.
"Hak untuk memilih dimiliki oleh seluruh rakyat bukan hanya seorang individu. Ini berasal dari rakyat bahwa terdapat bukti nyata adanya peristiwa di Venezuela yang dialami oleh Maria Machado dan sebelumnya. Mereka telah dilarang berpartisipasi dalam kampanye politik oleh otoritas setempat," terang Petro pada Selasa (2/4/2024), dikutip EFE.
Ia pun menekankan bahwa demokrasi penting untuk dipertahankan untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Petro juga menyerukan agar hak-hak dan jaminan politik harus diberikan tanpa memandang ideologi negara-negara di Amerika Latin.
"Apa yang menjadi latar belakangnya adalah mempertahankan hak politik untuk memilih, dipilih, berpartisipasi dengan kesetaraan. Ini bukan mengenai hak politik seseorang saja, tapi kepada semuanya dan ini hak dasar yang dimiliki rakyat," sambungnya.
2. Machado minta bantuan Norwegia dalam menyelesaikan masalah di Venezuela
Pemimpin oposisi Maria Machado pada Senin, meminta Norwegia untuk kembali memediasi dengan rezim Maduro. Ia pun mendesak agar Presiden Nicolas Maduro bersedia mengikuti aturan dalam Perjanjian Barbados.
"Ini adalah kewenangan dari fasilitator untuk memproses dialog dan negosiasi antar aktor politik di Venezuela. Kami berharap seluruh perangkat diplomatik bersedia untuk kembali mengadakan ini, sehingga semua pihak dapat mengikuti aturan dalam Perjanjian Barbados yang ditandatangani kedua pihak," ujarnya, dikutip Infobae.
Pada Oktober lalu, Machado berhasil menang telak dalam pra-pilpres yang diadakan oleh sejumlah partai oposisi. Setelah itu, rezim Maduro tidak lagi mengikuti kesepakatan kedua pihak dan mendiskualifikasi Machado karena alasan yang tidak jelas.
Sebelumnya, Machado juga mengungkapkan sejumlah pelanggaran terbuka rezim Maduro terhadap Perjanjian Barbados, seperti penangkapan paksa delapan anggota tim suskes oposisi dalam pilpres mendatang.
3. Venezuela kecam Argentina yang serukan kembalikan sanksi
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Venezuela melayangkan protes terhadap Presiden Argentina Javier Milei yang menyerukan pengembalian sanksi internasional kepada negaranya.
"Ancaman dari Presiden Argentina Javier Milei menunjukkan bahwa ia adalah juru bicara untuk oligarki sayap kanan Venezuela yang berusaha menginvasi dan menjatuhkan sanksi kepada negaranya sendiri," ungkap Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil, dilansir Venezuela Analysis.
"Ekspektasi dari neo-Nazi akan gagal lagi, Venezuela sudah melangkah dengan baik dan kami akan mengalahkan segala bentuk upaya dari sosok yang menghamba pada imperialisme," sambungnya.
Gil menekankan agar Milei tidak lagi menuruti apa kata tuannya dan memperhatikan situasi di dalam negaranya yang cukup rumit.
