Skotlandia Setop Bantuan Dana untuk Pemasok Senjata Israel
- Perusahaan senjata terdampak larangan baru
- Skotlandia akan evakuasi 20 anak dari Gaza
- Larangan pendanaan perusahaan amunisi dicabut
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Skotlandia menghentikan pendanaan publik baru untuk perusahaan senjata yang menyuplai produknya ke militer Israel (IDF). Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Pertama John Swinney sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
Skotlandia mengharuskan setiap kontraktor pertahanan membuktikan produknya tidak akan digunakan oleh IDF jika ingin menerima hibah atau investasi di masa depan. Larangan ini berlaku untuk semua dana baru yang berasal dari pemerintah, lembaga bisnis Scottish Enterprise, dan Scottish National Investment Bank.
"Skala penderitaan di Gaza tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa mengabaikannya, kita harus menghadapi krisis ini dengan urgensi, belas kasih, dan komitmen yang tak tergoyahkan pada akuntabilitas," tutur Swinney, dilansir The Guardian pada Rabu (3/9/2025).
1. Perusahaan yang berpotensi terdampak
Sejumlah perusahaan pertahanan raksasa yang beroperasi di Skotlandia berpotensi terdampak oleh kebijakan baru ini. Beberapa di antaranya adalah Raytheon, Thales, Leonardo, dan BAE Systems, yang sebelumnya tercatat pernah menerima dana publik.
Perusahaan-perusahaan tersebut diketahui merupakan bagian dari rantai pasok global untuk program jet tempur F-35, yang juga digunakan oleh militer Israel. Namun, BAE Systems mengklaim bahwa mereka tidak menjual peralatan militer secara langsung kepada pemerintah Israel.
Pemerintah Skotlandia juga menginstruksikan Scottish Enterprise untuk tidak memfasilitasi kesepakatan ekspor nonmiliter baru dengan Israel. Swinney turut mendesak pemerintah Inggris untuk menarik diri dari perjanjian perdagangan bebas yang saat ini berlaku dengan Israel.
"Menghentikan sementara dana publik baru untuk perusahaan senjata di Skotlandia yang terlibat dalam kehancuran ini adalah tindakan solidaritas yang penting. Kebijakan ini harus diterapkan dengan cepat dan tegas," kata Jamie Livingstone, kepala Oxfam Skotlandia, dikutip dari BBC.
2. Skotlandia juga akan evakuasi 20 anak dari Gaza
Sebagai bentuk solidaritas, pemerintah Skotlandia mengibarkan bendera Palestina di atas kantor pusatnya di St Andrew's House, Edinburgh. Bendera tersebut untuk sementara menggantikan bendera Uni Eropa yang biasa dipasang di lokasi tersebut pasca-Brexit.
Pemimpin Konservatif Skotlandia, Russell Findlay, mengkritik pemerintah karena lebih fokus pada urusan luar negeri ketimbang masalah domestik. Ia berpendapat pemerintah seharusnya memprioritaskan isu-isu mendesak di dalam negeri, seperti angka kematian akibat narkoba, kriminalitas, dan krisis layanan kesehatan.
Selain kebijakan finansial, Skotlandia juga berencana mengevakuasi 20 anak-anak dari Gaza yang terluka untuk mendapatkan perawatan medis di negaranya. Pemerintah turut menjanjikan dana sebesar 400 ribu poundsterling (sekitar Rp8,8 miliar) untuk sebuah rumah sakit lapangan yang dapat segera dikerahkan ke Gaza.
Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, mendukung langkah ini dan menyebut situasi di Gaza sebagai genosida yang harus diakhiri. Sikap Sarwar ini dinilai lebih keras dibandingkan posisi PM Inggris, Keir Starmer, yang hingga kini tidak pernah menggunakan istilah genosida.
3. Skotlandia justru cabut larangan pendanaan perusahaan amunisi
Di saat yang sama, pemerintah Skotlandia justru mencabut larangan pendanaan yang telah lama berlaku bagi perusahaan pembuat amunisi. Langkah ini dilakukan untuk merespons perubahan lanskap keamanan internasional, termasuk perang di Ukraina, dilansir The Telegraph.
Sikap kontras ini memicu kritik dari pemerintah Inggris, yang menuduh kebijakan tersebut tidak konsisten dan sulit diimplementasikan. Oposisi di Skotlandia juga menilai pendekatan tersebut naif dan tidak praktis.
Sebelumnya, larangan ini pernah memblokir hibah senilai 2,5 juta poundsterling (sekitar Rp55 miliar) untuk sebuah pusat pengelasan di Clyde. Hibah itu ditolak Skotlandia khawatir fasilitas tersebut dapat digunakan untuk melatih pekerja yang akan membangun kapal selam Angkatan Laut Inggris.
Akibat penolakan tersebut, pemerintah Inggris terpaksa turun tangan untuk menyediakan dana yang dibutuhkan agar proyek tidak batal. Rolls-Royce, yang merupakan salah satu pendukung proyek itu, bahkan sempat memperingatkan bahwa proyek tersebut bisa dibatalkan dalam beberapa hari jika dana tidak cair.
