Slovakia Perketat Pendanaan NGO Asing di Negaranya
Jakarta, IDN Times - Parlemen Slovakia, pada Kamis (17/4/2025), meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengetatan organisasi non-profit (NGO) di negaranya. Dengan ini, NGO di Slovakia diharuskan memberikan informasi sumber pendanaan.
Kebijakan ini disebut mirip dengan hukum di Rusia soal aturan NGO. Sejak berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Fico, Slovakia cenderung mendekat ke Moskow dan menolak mengirimkan bantuan militer ke Ukraina.
Pada Desember 2024, Fico sudah mengunjungi Moskow untuk membahas pengiriman minyak dan gas (migas) ke Slovakia. Ia pun mengecam keputusan Ukraina yang menolak perpanjangan kontrak transit migas Rusia.
1. Diklaim meningkatkan transparansi NGO di Slovakia
Parlemen Slovakia menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi NGO dan menunjukkan informasi bagaimana mereka mengelola dana sumbangan tersebut.
Melansir Euractiv, organisasi, yayasan, dan asosiasi non-profit di Slovakia yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 35 ribu euro (Rp590 juta) diharuskan memberikan laporan keuangannya.
Selain itu, NGO diharuskan untuk melampirkan nama-nama individu yang mendonasikan uangnya lebih dari 5 ribu euro (Rp84,3 juta) dalam setahun. Organisasi yang melanggar batasan ini akan dikenakan denda sebesar 1.000 euro (Rp16,8 juta).
Meski sudah disetujui, anggota parlemen oposisi berencana untuk menggugat RUU ini di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan beberapa NGO mendesak Presiden Slovakia Peter Pelegrini untuk tidak menandatangani RUU tersebut.
2. Oposisi sebut RUU bertujuan mendiskreditkan NGO di Slovakia
Salah seorang anggota parlemen, Ondrej Dostal, mengatakan bahwa kebijakan ini sebenarnya tidak sesuai dengan hukum di Uni Eropa (UE). Namun, diubah agar tidak berseberangan dengan hukum di UE dan berfungsi mendiskreditkan NGO.
"Pihak yang mengusulkan RUU ini sadar bahwa proposalnya tidak sesuai dengan hukum UE. Sama seperti di Hungaria, maka mereka mencari jalan lain untuk menargetkan NGO. Ini adalah upaya untuk memperburuk pandangan kepada NGO," tuturnya, dikutip Politico.
Sebelumnya, Komisi Eropa sudah mengkritisi RUU ini yang bertujuan memberikan label NGO sebagai agen asing. Brussels sudah memperingatkan Slovakia akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika diteruskan.
Pada awal April, ribuan warga Slovakia sudah mengadakan demonstrasi akbar memprotes kebijakan ini di Bratislava dan Kosice. Mereka mengklaim bahwa RUU ini mirip dengan hukum anti-agen asing di Rusia.
3. PM Fico tegaskan akan hadiri parade Hari Kemenangan di Moskow
Fico menepis dorongan dari Perwakilan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas untuk tidak menghadiri parade Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengaturnya.
"Pernyataan Kallas menunjukkan kurangnya penghormatan kepada Slovakia. Saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa saya adalah Perdana Menteri sah di Slovakia yang merupakan negara berdaulat. Tidak ada yang boleh mengatur saya akan ke mana," terangnya, dikutip TVP World.
Ia menekankan akan tetap berkunjung ke Moskow pada 9 Mei mendatang. Fico mengungkapkan bahwa kunjungannya sebagai bentuk penghormatan kepada tentara Uni Soviet yang sudah membebaskan Slovakia dari Nazi Jerman.
