Uni Eropa Tangguhkan Bantuan ke Zimbabwe usai Pemilu
Jakarta, IDN Times - Uni Eropa (UE) memutuskan untuk menangguhkan dana bantuan ke Zimbabwe. Keputusan yang diumumkan pada Selasa (19/9/2023) ini, dilatarbelakangi dugaan kecurangan dan menipulasi suara dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada Agustus lalu.
Pilpres di Zimbabwe dirundung kontroversi setelah polisi menangkap puluhan pengawas pemilu internasional. Pihak oposisi dan aktivis hak asasi manusia (HAM) mengecam dan meragukan keaslian hasil pilpres yang kembali memenangkan calon petahana, Emmerson Mnangagwa.
1. Uni Eropa merasa pemilu Zimbabwe diliputi kecurangan
Uni Eropa mengatakan keputusan ini karena pihaknya khawatir akan keabsahan dari Komisi Elektoral Zimbabwe (ZEC). Mereka merasa pilpres tersebut diliputi kecurangan dan kurang transparan.
"Kami mengkhawatirkan manajemen ZEC dalam menyelenggarakan pilpres, terutama terkait dengan independensi dan transparansinya. Uni Eropa terus berkomunikasi secara formal dalam niatan menangguhkan dana bantuan sebesar 5 juta dolar AS (Rp82,2 miliar) untuk membantu ZEC," tuturnya, dikutip Vanguard.
Bantuan finansial ke Zimbabwe ini adalah bagian dari program dari United Nations Development Programme (UNDP) dan didanai dari sejumlah pendonor, termasuk di dalamnya UE. Tujuan program ini, memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu di Zimbabwe.
UE ikut dalam program tersebut pada tahun lalu dan program ini masih berlangsung sampai 2024 mendatang.
2. Terdapat pemaksaan dan penangkapan pengawas pemilu
Pengawas pemilu internasional dari SADC, Carter Centre, UE dan lainnya menemukan terdapat keanehan dalam pilpres di Zimbabwe. Proses pemilu tersebut dianggap tidak sesuai dengan standar di kawasan dan internasional.
Dilaporkan New Zimbabwe, organisasi itu menyebut terdapat pemaksaan kepada calon pemilih di area perkotaan, di mana terjadi keterlambatan penyelenggaraan pemilu. Bahkan, proses pemilu harus dilaksanakan pada pukul 21.00 waktu setempat di beberapa tempat pemungutan suara.
Padahal, Misi Pengawas Pemilu Uni Eropa (EU EOM), pengawas Commonwealth, dan Carter Centre menyetujui bahwa situasi sebelum penyelenggaraan pemilu sangat damai di tengah adanya keanehan.
Aksi yang paling mengkhawatirkan adalah penangkapan 39 petugas pengawas pemilu dari Zimbabwe Election Support Network (ZESN) dan Election Resources Centre (ERC). Selain itu terdapat dugaan intimidasi dari organisasi afiliasi Partai ZANU-PF, Forever Associates Zimbabwe (FAZ).
3. Zimbabwe dikhawatirkan kembali ke era otoritarianisme
Terpilihnya Presiden Emmerson Mnangagwa menimbulkan kekhawatiran negara Afrika bagian selatan itu akan kembali ke era represif. Pasalnya, terdapat dugaan belasan anggota Partai Citizens Coalition for Change (CCC) ditangkap oleh aparat kepolisian dalam beberapa pekan terakhir.
Pihak oposisi ditangkap dan sejumlah di antaranya bahkan menjadi target penculikan secara brutal. Salah satu oposisi yang ditangkap adalah anggota parlemen, Maureen Kademaunga yang diduga terlibat upaya pembunuhan dan pengrusakan properti.
"Terdapat penangkapan anggota kelompok oposisi besar-besaran di Zimbabwe yang meliputi penggunaan hukum pemaksaan dan yudisial," terang aktivis hak asasi manusia (HAM), Douglas Coltart, dikutip Africa News.
Salah satu insiden yang cukup menghebohkan di Zimbabwe adalah penangkapan salah seorang anggota parlemen lokal, Womberaiishe Nhende dan kerabatnya. Ia diketahui ditarik keluar dari mobilnya oleh orang tak dikenal dan ditembak dengan pistol kejut.
