Uskup Penentang Rezim Ortega Jalani Sidang di Pengadilan Nikaragua
Jakarta, IDN Times - Seorang Uskup bernama Rolando Alvarez disidang di pengadilan Nikaragua dalam kasus konspirasi dan penyebaran berita palsu. Penangkapan dan penahanan Uskup Alvarez merupakan bagian dari tindakan keras pemerintah Nikaragua dalam memberantas pihak oposisi sejak 2018 lalu.
Pada Desember 2022 lalu, pengadilan Nikaragua memerintahkan Uskup Alvarez tetap menjalani tahanan rumah sambil menunggu persidangan. Alvarez pun mulai menjalani sidang pada Selasa (10/1/2023).
Dilansir dari Al Jazeera, Uskup Alvarez diketahui telah blak-blakan menentang rezim pemerintahan Nikaragua di bawah Presiden Daniel Ortega dengan mengkritik kekerasan sebanyak ratusan orang tewas sejak 2018 lalu.
1. Uskup Alvarez dikenal sebagai pengkritik vokal pemerintah Nikaragua
Pada Mei 2022 lalu, Alvarez mengumumkan dia akan melakukan mogok makan sebagai bentuk protes terhadap apa yang dia sebut sebagai pelecehan polisi terhadap dirinya sendiri dan anggota Gereja Katolik lainnya.
Dia menuduh polisi mengikutinya di jalan dan mengelilingi rumahnya. Dia berjanji bahwa puasanya akan tidak terbatas selama pemerintah menolak untuk menghormati hak konstitusional, hak sipil, dan transit bebasnya.
"Kami, sebagai Gereja di Nikaragua, sedang mengalami penganiayaan. Apa yang terjadi pada saya kemarin adalah penganiayaan," ungkap pernyataan Uskup Alvarez pada Mei 2022 lalu yang dikutip dari Al Jazeera.
2. Sejak Agustus 2022 lalu, Uskup Alvarez ditahan oleh kepolisian setempat
Kepolisian Nikaragua pada Agustus 2022 lalu telah menangkap Uskup Alvarez setelah terjadi penggerebekan polisi di kediamannya. Penangkapan itu menuai kecaman dari Gereja, kelompok HAM, dan pengamat internasional.
Saat itu, Uskup Alvarex ditangkap bersama 5 orang imam, seorang seminaris, dan juru kamera untuk saluran TV religi setempat dan menjalani penahanan rumah selama 2 minggu awal.
Sejak Mei 2018 lalu, para Uskup Katolik Nikaragua sempat menjadikan dirinya sebagai mediator selama konflik, membantu mengatur putaran pertama pembicaraan damai antara pemerintah dengan oposisi. Akan tetapi tak lama setelahnya, pembicaraan damai berujung gagal dengan pasukan pro-pemerintah menembaki para demonstran.
Sejak saat itu juga, Ortega berdebat dengan para Uskup di negara itu dan menyebut gerakan protes itu sebagai bentuk kudeta yang didukung asing. Bahkan, Ortega sempat membidik para Uskup Katolik Nikaragua dengan menyebut mereka sebagai "teroris" yang bekerja dalam "pelayanan Yankees".
Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, mengungkapkan rasa keprihatinannya dan kesedihan atas situasi yang terjadi di Nikaragua. Paus mengatakan ia ingin mengungkapkan keyakinan dan harapannya bahwa melalui dialog yang terbuka dan tulus, dasar untuk saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai masih dapat ditemukan.
3. Konflik antara pemerintah dengan oposisi di Nikaragua saat ini mau memasuki tahun ke-5
Konflik ini bermula ketika para demonstran mahasiswa turun ke jalan pada April 2018 lalu yang mengecam rencana pemotongan dana pensiun dan kenaikan pajak.
Sejak saat itu juga, berdasarkan data dari Komisi HAM Inter-Amerika, pemerintah Nikaragua sudah menangkap setidaknya 1.614 orang setelah demonstrasi awal tersebut. Bahkan, 328 orang dilaporkan tewas. Tak hanya warga sipil, bahkan tokoh-tokoh yang menentang pemerintahan juga terkena dampak penangkapan oleh rezim Ortega.
Salah satunya adalah mantan jurnalis, Christiana Chamorro, yang dianggap sebagai calon potensial mengalahkan Ortega ketika itu pada Pemilu Presiden Nikaragua tahun 2021 lalu. Pada akhirnya, dia didakwa dalam kasus pencucian uang dan akhirnya dilarang mencalonkan diri, sama seperti yang dialami 6 calon presiden lainnya.
Pada November 2021 lalu, Ortega memenangkan Pemilu Presiden dengan mudah setelah meraih perolehan suara lebih dari 75 persen. Setahun setelahnya, Ortega dianggap telah menghina proses pengadilan HAM Inter-Amerika karena mengabaikan putusan tentang tahanan politik.
Pemerintahan Ortega telah bergerak secara sistematis melawan semua suara yang berbeda pendapat, dengan menangkap puluhan pemimpin oposisi dan anggota klerus. Sebagian besar dari mereka telah dijatuhi hukuman penjara di 2022 lalu dan proses persidangan yang begitu cepat dan bersifat tertutup untuk umum.
