Prabowo Manfaatkan Panggung PBB, Seperti Ayahnya 77 Tahun Lalu
- Prabowo menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina.
- Pujian atas pidato datang dari Presiden Trump dan pihak UN, namun kritik juga muncul.
- Prabowo menyerukan aksi nyata dari PBB untuk mengakhiri konflik di Gaza.
New York, IDN Times – Mengapa Pak Presiden menyampaikan kalimat itu? Tanya saya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Selasa siang waktu setempat (23/9/2025). Sekitar 2,5 jam sebelumnya, Presiden Prabowo baru menyampaikan pidato perdananya di Forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau dikenal dengan sebutan UNGA (United Nations General Assembly) ke 80, tahun 2025.
“Menurut saya, untuk mencapai real peace, perdamaian yang sesungguhnya, kita harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak,” jawab Presiden.
Percakapan diatas merujuk kepada pernyataan dalam pidatonya, yang mengatakan, “Saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Solusi Dua Negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa mencapai perdamaian sejati—perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini: Solusi Dua Negara."
Prabowo menyampaikan kalimat itu di bagian jelang akhir pidato selama 19 menit lebih, tidak terlalu molor dari jatah 15 menit yang dialokasikan PBB untuk setiap delegasi. Dia masih melanjutkan dengan: Dua keturunan Nabi Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha—semua agama—kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini sebuah mimpi? Mungkin. Tetapi inilah mimpi indah yang harus kita wujudkan bersama. Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kemanusiaan menuju harapan—perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, perjalanan yang harus kita tuntaskan.
Lalu menutupnya dengan salam lintas agama, yang sesungguhnya standar dilakukan pejabat di Indonesia. Termasuk Shalom, Om santi santi om. Tetapi gara-gara dua salam ini, Prabowo mendapatkan pujian dari kalangan Yahudi dalam hal ini komunitas Israel dan juga komunitas India.
Saya mendapatkan kesempatan berdialog ringan dan tertutup dengan Presiden Prabowo pasca pidato, dan sesudah Presiden bertemu dengan Pendiri Microsoft dan Yayasan Gates Bill Gates. Prabowo memberikan anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Utama (Order of Distinguished Stars) kepada William Henry Gates III nama lengkap Bill Gates, filantropis top dunia, atas jasa dan dedikasi luar biasanya dalam upaya yang bermanfaat bagi keselamatan , kesejahteraan, serta kejayaan bangsa dan negara. “Orangnya humble ya, baik,” cetus Prabowo kepada kami yang diajak duduk di ruangan setelah Bill Gates meninggalkan lokasi lantai 29 Hotel Millennium Hilton New York One UN Plaza, persis di seberang Markas PBB. Ini hotel langganan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setiap kali menghadiri UNGA. Saya pernah diajak meliput Presiden SBY berpidato di UNGA.
Presiden didampingi Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Staf Khusus Presiden Dirgayuza dan Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto. Jurnalis Najwa Shihab pendiri Narasi TV yang sedang berada di New York atas undangan Gates Foundation juga hadir di situ. Saya pun meliput UNGA 80 secara mandiri, tidak menjadi bagian dari delegasi Presiden. Seperti biasanya jika presiden ke luar negeri, Istana mengundang sejumlah jurnalis, begitu juga kementerian luar negeri RI yang mengajak beberapa jurnalis media nasional.
Menteri yang hadir menggarisbawahi kontribusi Bill Gates, terutama berkaitan dengan kesehatan. Danantara Indonesia sore itu juga menggelar semacam diskusi tertutup bersama Yayasan Gates dan sejumlah undangan mengenai pentingnya filantropi untuk pembiayaan proyek kemanusiaan. “Proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan. Terutama pendidikan. Pendidikan kunci masa depan kita,” kata Prabowo. Dia mengungkapkan pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan Bill Gates soal ini.
Pujian atas pidato datang dari Presiden Trump dan pihak UN
Kami lantas membahas tanggapan atas pidato presiden. Sebuah media asal Israel, The Times of Israel dengan cepat memuat bagian dari pidato Presiden yang mengajak menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Mereka gunakan ini untuk propaganda tentunya. Ini sebenarnya sudah disampaikan dalam pidato di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Untuk Penyelesaian Damai Soal Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Markas PBB, 22 September, sehari sebelum dimulainya sesi Debat Umum yang menjadi acara utama Sidang Majelis Umum PBB. Di sesi yang diiniasi Presiden Prancis Emmanuel Macron itu, Prabowo menyampaikan empat elemen menarik dalam pidatonya, terkait konflik Israel dan Palestina. Termasuk jaminan keselamatan dan keamanan untuk Israel, hal yang pertama disampaikan seorang pemimpin negara, apalagi secara resmi di forum PBB.
Pernyataan soal akan mengakui Negara Israel, begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, juga sudah pernah disampaikan dalam jumpa pers bersama saat kunjungan Presiden Macron ke Jakarta (28/5/2025). “Kita harus menjamin berdirinya negara Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, maka Indonesia akan segera mengakui Negara Israel,” demikian bunyi pidato Prabowo di Konferensi yang digagas Macron.
Diplomat senior yang juga mantan Duta besar RI di AS, Dino Patti Djalal mengatakan pernyataan itu suatu hal penting, karena dinyatakan di forum PBB oleh Presiden Prabowo. “Mudah-mudahan dapat memberikan momentum baru bagi usaha merealisasikan solusi dua negara,” ujar Dino, yang melihat redupnya prospek solusi dua negara itu karena AS makin mundur dari solusi itu. “Sikap yang dinyatakan Presiden Prabowo dikutip oleh media internasional, dan ini sebenarnya sejalan dengan posisi negara-negara Arab dan dunia Islam lainnya. Bukan hanya sebatas pada Arab dan dunia Muslim saja, tapi sebagian besar negara-negara di dunia,” kata Dino, menanggapi kritik sejumlah kalangan di Indonesia terkait pernyataan Presiden Prabowo.
Majelis Ulama Indonesia mendukung pernyataan Prabowo yang akan mengakui negara Israel jika Palestina menjadi negara merdeka.
Penampilan dan substansi pidato Prabowo menuai pujian, termasuk dari Presiden AS Donald Trump. Kami berbincang diantara sesi Presiden Prabowo dengan Bill Gates dan undangan Presiden Trump kepada enam pemimpin/perwakilan negara dengan penduduk muslim yang signifikan untuk hadir di pertemuan multilateral mengenai Timur Tengah. Selain Indonesia, Trump mengundang pemimpin Turki, Republik Islam Pakistan, Republik Arab Mesir, Qatar, Persatuan Emirat Arab dan Kerajaan Arab Saudi. “Saya berharap pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik, membebaskan sandera serta memulihkan perdamaian di Timur Tengah,” kata Prabowo. Di pertemuan ini Trump secara khusus memuji. “Anda juga sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump sambil menatap langsung ke Prabowo yang duduk di bagian kanan. Kita melihat ini di video yang viral.
Rabu pagi waktu New York (24/9/2025), sebelum meninggalkan hotel untuk menuju ke bandara, melanjutkan perjalanan ke Kanada, Prabowo mengatakan, “Saya kira ini suatu kehormatan, Alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat, tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa sangat merasakan jeritan penderitaan rakyat Gaza”.
Benang merah sejarah Sumitro Djojohadikusumo ke Sang Putra di Panggung PBB
“Thucydides pernah memperingatkan: “Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang mereka harus derita.” Kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus berpihak pada semua: yang kuat maupun yang lemah. Kekuatan tidak boleh menjadi kebenaran; kebenaranlah yang harus menjadi kebenaran,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya. Kutipan filsuf Yunani ini jadi favorit Prabowo, saya mendengarkan ini beberapa kali setiap kami bertemu. Ada di seri presentasi yang selalu disampaikan Prabowo.
Bagian lain menyampaikan sejarah perjuangan kemerdekaan dan pengakuan kepada Indonesia, serta peran PBB sebagai representasi multilaterisme begitu penting dan bersejarah. Presiden bahkan menggunakan sebutan “anjing” untuk menunjukkan perlakuan penjajah kepada bangsa Indonesia. Pertama kali di panggung dunia, di PBB pula.
Negara saya memahami penderitaan ini. Selama berabad-abad, bangsa Indonesia hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih rendah daripada anjing di tanah air kami sendiri. Kami, orang Indonesia, tahu apa artinya ditolak keadilan, apa artinya hidup dalam apartheid, dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama. Tetapi kami juga tahu apa yang bisa dilakukan solidaritas. Dalam perjuangan kami untuk merdeka, dalam perjuangan melawan kelaparan, penyakit, dan kemiskinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberi kami bantuan vital.
Keputusan-keputusan yang diambil di sini, berdasarkan solidaritas manusia—oleh Dewan Keamanan dan Majelis ini—memberikan legitimasi internasional atas kemerdekaan Indonesia, membuka pintu, dan mendukung pembangunan awal kami melalui kerja UNICEF, FAO, WHO, dan banyak lembaga PBB lainnya. Dan karena itu, Indonesia hari ini berdiri di ambang kemakmuran bersama serta kesetaraan dan martabat yang lebih besar.
Hari ini, Indonesia semakin dekat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mengakhiri kemiskinan ekstrem dan kelaparan—karena bertahun-tahun lalu, ruang sidang ini memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Kami tidak akan pernah lupa. Dan hari ini, kita juga tidak boleh diam ketika rakyat Palestina ditolak keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini.
Apa yang disampaikan Prabowo, seorang yang sangat mendalami sejarah peradaban dunia, termasuk Indonesia, terasa bagaikan benang merah dengan peran yang dilakukan sang ayah, Sumitro Djojohadikusumo, Sang Begawan Ekonomi Indonesia.
Dalam rentang satu generasi, 77 tahun lalu, tahun 1948-1949 Sumitro memimpin delegasi Indonesia ke PBB, di saat krusial bagi negara yang masih sangat muda, baru tiga tahun merdeka dari penjajahan Jepang, sebelumnya dijajah Belanda ratusan tahun. Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, Umar Hadi, menceritakan kontribusi penting Sumitro, yang mengirimkan memorandum dari Misi Indonesia di PBB ke Pelaksana Menteri Luar Negeri AS saat itu Robert A Lovett.
Memorandum itu dipublikasikan di koran New York Times pada 21 Desember 1948, yang mengingatkan dunia betapa agresi militer Belanda saat itu adalah ancaman bagi perdamaian dan tatanan dunia. Memorandum itu menggambarkan serangan militer Belanda adalah pelanggaran berat Perjanjian Renville dan negosiasi lain yang disepakati antara pihak Indonesia dan Belanda. Sebuah penghinaan atas legitimasi PBB.
“Prof Sumitro juga memobilisasi dukungan diplomasi dari negara di kawasan Asia,” kata Umar, kepada saya, saat kami bertemu di sela-sela agenda UNGA 80. Hasilnya, pada bulan Januari 1949, sebuah pertemuan digelar di India, di mana Sumitro sukses menggalang dukungam negara Asia yang menuntut diakhirinya agresi Belanda dan pembebasan pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda.
Diplomasi persisten Sumitro dan delegasi RI berhasil, karena pada 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, kita ingat Perjanjian Den Haag. Dalam proses itu, Komisi yang dibentuk oleh PBB memainkan peran kunci dalam mendampingi proses negosiasi.
Itu sebabnya, apreasiasi terhadap pidato Prabowo tidak hanya soal sikap menjaga keseimbangan antara kepentingan Palestina dan Israel. Pidato Prabowo dianggap membawa suasana positif dan harapan di tengah situasi dunia yang penuh konflik, ketidakpastian. Judul pidatonya “A Call for Hope”. Nuansa positif yang sangat menonjol, mendukung PBB dan multilaterisme, terutama sesudah aura negatif yang ditebarkan Presiden Trump yang mendapat giliran pidato sebelum Prabowo. Kog pas, ya. Trump berkali-kali melancarkan kritik keras terhadap PBB, bahkan sangat personal, termasuk soal eskalator yang macet dan telepandu (teleprompter) yang tidak berfungsi. Belakangan PBB mengatakan, bahwa eskalator macet dipicu oleh “rem pengaman otomatis” yang disenggol oleh kru video delegasi Trump. Kru Trump pula yang mengoperasikan telepandu buat bosnya. Jadi?
Prabowo bahkan mengawali pidato dengan menyindir sikap AS di bawah kepemimpinan Trump, sebenarnya, dengan mengingatkan prinsip universal yang ratusan tahun dikampanyekan AS, disuntikkan sebagai ideologi yang dibanggakan ke seluruh dunia. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, kesetaraan, kebebasan dan bermartabat bagi semua insan manusia.
“Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di ruang Majelis Umum yang agung ini, di antara para pemimpin dan perwakilan yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda dalam ras, agama, dan kebangsaan, namun hari ini kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga manusia. Kita hadir di sini pertama-tama sebagai sesama manusia—masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak-hak yang tak dapat dicabut atas kehidupan, kebebasan, dan upaya meraih kebahagiaan.
Kata-kata dalam Deklarasi Kemerdekaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menginspirasi gerakan demokrasi di berbagai benua—termasuk Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, Revolusi Meksiko, Revolusi Tiongkok, dan perjuangan serta perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Deklarasi itu juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi PBB pada tahun 1948. “Semua manusia diciptakan setara” adalah keyakinan yang membuka jalan bagi kemakmuran dan martabat global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, di era kita sekarang—era dengan pencapaian ilmiah dan teknologi yang luar biasa, sebuah era yang seharusnya mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan—kita justru terus menghadapi tantangan berbahaya dan ketidakpastian. Kebodohan manusia, yang dipicu oleh ketakutan, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid, mengancam masa depan kita bersama.”
Prabowo menggunakan kata genosida, tapi tak merujuk ke satu negara yang tengah dikecam seluruh dunia karena aksinya di Gaza, yaitu Israel. Ini menuai kritik dari sejumlah kalangan di tanah air.
“Dunia kita digerakkan oleh konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang semakin dalam. Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, serta pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan keluhuran martabat manusia. Menghadapi tantangan ini, kita tidak boleh menyerah.”
Dia mengutip pidato pembukaan UNGA 80 oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang duduk di meja pimpinan sidang bersama Presiden UNGA saat ini, Annalena Baerbock, mantan menteri luar negeri Jerman dari Partai Hijau.
“Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh mengorbankan harapan atau cita-cita kita. Kita harus semakin dekat, bukan semakin jauh. Bersama, kita harus berjuang mewujudkan harapan dan mimpi kita. PBB lahir dari abu Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta nyawa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini.”
Dukungan kuat atas eksistensi PBB itu, mendapat tanggapan langsung dari Sekjen PBB, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo, Selasa sore (22/9/2025). “Indonesia adalah mitra PBB yang sangat spesial,” kata Guterres kepada Prabowo.
Tanpa PBB, kita tidak bisa merasa aman. Tidak ada satu negara pun yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan PBB, dan Indonesia akan terus mendukung PBB. Walau kami masih berjuang, kami tahu dunia membutuhkan PBB yang kuat.
Tema UNGA 80 adalah : Better Together: 80 Years and More For Peace,Development and Human Rights. Tema yang sangat relevan dengan suasana kebatinan dunia. Meskipun menurut pengamatan saya dan dari dominasi pemberitaan media secara global, Isu Palestina dan kontroversi fakta dan data pidato Trump sangat kuat, sesungguhnya UNGA tahun ini juga membahas sejumlah tema penting, termasuk isu perubahan iklim, peringatan 30 tahun Deklarasi Beijing soal Hak-Hak Perempuan, Tata Kelola Global Akal Imitasi (Artificial Intelligent, AI), Anak Muda dan Isu Kesehatan termasuk penyakit menular.
Presiden Prabowo menggarisbawahi soal tantangan global dan apa yang dilakukan Indonesia.
Populasi dunia terus bertambah. Planet kita berada dalam tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak negara. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri, sekaligus membantu negara lain bila kami mampu.
Tahun ini, Indonesia mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah kami. Kami kini swasembada beras dan mulai mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk menyediakan beras untuk Palestina. Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, meningkatkan produktivitas petani, serta berinvestasi pada pertanian cerdas iklim demi memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak kami dan anak-anak dunia. Kami yakin, dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kami bersaksi di hadapan Anda bahwa kami sudah merasakan dampak langsung perubahan iklim, khususnya ancaman kenaikan permukaan laut. Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami naik lima sentimeter setiap tahun. Bisakah Anda bayangkan dalam 10 tahun? Dalam 20 tahun? Karena itu, kami terpaksa membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer. Mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang.
Karena itu, kami memilih menghadapi perubahan iklim—bukan dengan slogan, tetapi dengan langkah nyata. Kami berkomitmen memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015. Kami menargetkan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060, dan kami sangat yakin bisa mencapainya lebih cepat. Kami bertekad merehabilitasi lebih dari 12 juta hektare hutan terdegradasi, mengurangi kerusakan hutan, dan memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau yang berkualitas untuk masa depan.
Indonesia dengan tegas beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar tambahan kapasitas pembangkit listrik kami akan berasal dari energi terbarukan. Tujuan kami jelas: mengangkat seluruh warga keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air.
Kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan seakan menjadi suara paling nyaring. Tetapi di balik kebisingan itu ada kebenaran yang lebih tenang: setiap orang mendambakan rasa aman, ingin dihormati, ingin dicintai, dan ingin mewariskan dunia yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang memperhatikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku, tetapi dari pilihan yang kita ambil.
Hari ini, situasi bencana di Gaza masih berlangsung di depan mata kita. Saat ini juga, orang-orang tak bersalah menangis meminta pertolongan, menangis untuk diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tak berdosa? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat kita duduk di sini. Mereka menghadapi trauma, kerusakan permanen pada tubuh mereka, bahkan mati kelaparan. Apakah kita akan tetap diam? Apakah tidak akan ada jawaban atas teriakan mereka? Apakah kita akan mengajarkan bahwa keluarga manusia tidak mampu menghadapi tantangan ini?
Dari panggung PBB, Prabowo menyerukan agar dunia, dipimpin PBB, melakukan aksi nyata. Bukan sekedar ‘omon-omon’.
Kita harus bertindak sekarang—banyak pembicara sudah mengatakan itu. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan hak semua orang. Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak “menderita sebagaimana harus mereka derita,” melainkan hidup dengan keadilan yang pantas mereka terima.
Mari kita lanjutkan perjalanan besar kemanusiaan menuju cita-cita—aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB. Mari kita gunakan ilmu pengetahuan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Mari bangsa-bangsa yang bangkit membantu yang lain untuk bangkit pula.
Saya yakin para pemimpin peradaban besar dunia—peradaban Barat, peradaban Timur, Utara, Selatan, pemimpin Amerika, Eropa, India, Tiongkok, dunia Islam, seluruh dunia—saya yakin mereka akan bangkit menjawab peran yang dituntut sejarah. Kita semua berharap para pemimpin dunia akan menunjukkan kenegarawanan, kebijaksanaan, pengendalian diri, kerendahan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan.
Kami sangat terinspirasi oleh peristiwa dalam beberapa hari terakhir ketika negara-negara besar dunia memilih berpihak pada sejarah, memilih berada di sisi yang benar dari sejarah—jalan moralitas, jalan keadilan, jalan kemanusiaan; menolak kebencian, mengatasi kecurigaan, dan menghindari penggunaan kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengintimidasi seluruh komunitas keluarga manusia.
Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa tertindas, rasa ketidakadilan, telah terbukti dalam sejarah umat manusia sebagai kekuatan yang mampu menyatukan dan mengalahkan penindasan serta ketidakadilan itu.
Dua keturunan Nabi Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha—semua agama—kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini sebuah mimpi? Mungkin. Tetapi inilah mimpi indah yang harus kita wujudkan bersama.
Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kemanusiaan menuju harapan—perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, perjalanan yang harus kita tuntaskan.
Dari gelegar pidato di Panggung PBB ke kenyataan di tanah air
Hal lain yang istimewa dari pidato ini, adalah disampaikan langsung di panggung PBB di markas pusatnya, setelah selama 10 tahun di era Presiden Joko “Jokowi” Widodo dia tidak pernah hadir langsung. Makanya, perhatian sangat besar di dalam negeri. Kalimat per kalimat ditunggu. Prabowo tampil rada datar intonasi suara di sesi Solusi Dua Negara.
Saya menyampaikan kesan saya itu kepada Seskab Teddy. Dia mengatakan,”yang utama akan berbeda.” Dan memang, pidato di sesi UNGA, Prabowo membawakan gaya aslinya, penuh energi, menepuk dan mengetuk podium. Jika pidato Trump sebelumnya, di ujungnya membuat orang mulai lelah karena terlalu lama, hampir satu jam, Prabowo membuat panggung jadi bergairah lagi. Saya merasakan itu dari tanggapan undangan yang masih memenuhi balkon GA Hall. Beberapa kali pidatonya dapat tepuk tangan. Dia tampil disiplin, ada ucapan di luar teks tetapi tidak banyak, dan ucapan itupun menurut saya menarik. Misalnya, “No one country can bully the whole community of the human family.” Ini tidak ada di teks. Apakah merujuk ke AS?
Presiden Prabowo mengatakan, selama pidato sempat ada masalah dengan alat bantu baca, meskipun sekejap. “Kog tiba-tiba berhenti? Ya saya improvisasi,” kata dia. Putranya, Didit Prabowo ternyata tidak menyadari sempat ada masalah dengan telepandu saat ayahnya berpidato. “Nggak kelihatan ya,” kata Didit saat kami berinteraksi sejenak dengan Presiden di hotel tempatnya menginap. Didit ikut mendampingi sang ayah dan duduk di kursi delegasi Indonesia bersama sejumlah menteri dan perwakilan tetap RI untuk PBB.
Apa saja kritik dan pertanyaan dari sejumlah kalangan terhadap pidato Prabowo di UNGA 80? Termasuk sikap penghormatan terhadap HAM, mengecam kekerasan dan ketidakadilan. Termasuk saat membela nasib Palestina. Tetapi, ironisnya Prabowo dianggap tidak bersikap yang sama ketika membicarakan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.
"Tidak ada pengakuan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pasca-kemerdekaan, apalagi komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi setelah periode kolonialisme berakhir," ujar Direktur Eksekutif Amnesi Internasional Indonesia Usman Hamid di dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025). AII juga menyoroti nasib minoritas. "Presiden menyebut semua manusia diciptakan setara, tetapi bertolak belakang dengan realita diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia," katanya.
Dalam catatan AII, sejak Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024, sudah ada 13 kasus kekerasan terhadap minoritas beragama. Hal itu mencerminkan kesetaraan yang digaungkan oleh Prabowo belum tercermin di dalam realita di Indonesia.
Di sisi lain, menurut Usman, Prabowo juga mengangkat masalah kolonialisme tetapi mengabaikan Tanah Papua. Di Bumi Cendrawasih, justru sarat dengan masalah militerisasi, diskriminasi rasial, dan pelanggaran HAM yang tak kunjung diusut tuntas.
"Pemerintah justru memperhatikan program food estate di Merauke. Padahal, itu adalah kebijakan ekstraktif yang berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adt atas tanah," tutur dia.
Kualitas demokrasi juga jadi sorotan, karena dianggap merosot. Tren degradasi mutu demokrasi dapat dilihat dari sekor Indeks Demokrasi yang secara konsisten menurun. Berdasarkan hasil laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang berpusat di London, Inggris, tahun 2021 Indonesia ada di posisi ke-52. Tahun-tahun berikutnya turun ke peringkat 54 (2022), posisi 56 (2023) dan pada 2024 turun ke peringkat 59. Skor Indeks demokrasi Indonesia tercatat 6,44 dari skala tertinggi 10. Prabowo menjabat sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2024.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada Fina Itriyati mengatakan, Indonesia pernah dipuji sebagai model politik paling sukses di Asia Tenggara pasca Reformasi Mei 1998. “Namun kini Indonesia sedang mengalami gelombang ketidakpuasan atau popular discontent,” kata Fina dalam kuliah umum di UGM, Rabu (24/9/2025).
Saat Prabowo pidato menggelegar bak Singa Podium di PBB, jagat informasi di tanah air dipadati berita keracunan yang terus terjadi dalam program unggulan Presiden, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan alokasi anggaran negara paling besar. Korbannya sudah lebih dari 5000 penerima manfaat, termasuk ibu hamil dan menyusui. Saya ngeri membayangkan jika terjadi hal yang fatal atas korban keracunan dan makanan basi. Alih-alih minta maaf dan segera memperbaiki tata kelola MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) terus bersikap defensif, misalnya dengan mengatakan makanan yang basi atau mengandung racun akibat kesalahan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.
Alasan lain yang disampaikan adalah jumlah yang keracunan tidak signifikan persentasenya dibandingkan total penerima manfaat yang September 2025. BGN, lewat wakil kepalanya, Sonny Sanjaya, mengatakan, jumlah penerima manfaat MBG saat ini adalah 29,8 juta orang dari 8.018 SPPG. “Saat ini ada 9.230 SPPG sudah terverifikasi, 8.018 sudah operasional dan 1.212 persiapan operasional, kemudian penerima manfaat terdata 29.884.459 orang,” kata Sonny seperti dilansir Antara (25/9/2025)
Kepala BGN Dadan Hindayana saat pertemuan di kediaman resmi Presiden di Hambalang (6/9/2025) berjanji jumlah penerima manfaat bakal mencapai 42 juta akhir September ini, dengan 14 ribu SPPG. Berbagai pihak termasuk kepala daerah menyerukan evaluasi signifikan atas tata kelola program MBG.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengakui, 8.549 Dapur MBG belum punya Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang harusnya wajib dipenuhi SPPG sebagai bukti pemenuhan standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.
Sejumlah tuntutan dari penggiat sipil dan mahasiswa juga belum dipenuhi sepenuhnya. Presiden sudah membentuk Komisi Reformasi Polri, tetapi lucunya, Kapolri pun membentuk Tim Akselerasi Transformasi Reformasi Polri beranggotakan 52 perwira tinggi Polri. Semacam “jeruk makan jeruk”. Belum semua yang ditangkap saat rangkaian demonstrasi di bulan Agustus, yang murni memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, dibebaskan. Ada penangkapan terhadap penulis yang dianggap kritis.
Jadi, sebagian publik menganggap ada kesenjangan, gap antara apa yang disampaikan di panggung PBB dengan situasi di tanah air. Ini menurut saya, yang harus disikapi dengan nyata oleh Presiden Prabowo secepatnya.
“Jadi saya kira pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini adalah suatu pidato yang bersejarah dan ‘a speech to be remembered’,” kata Dino, seraya mengajak mahasiswa hubungan internasional dan akademisi Indonesia mempelajari pidato itu. Tetapi yang lebih penting, menurut saya, adalah bagaimana Presiden menunjukkan konsistensi sikap dan kebijakan untuk rakyat Indonesia, setara dengan kepedulian yang ditunjukkan terhadap situasi Palestina, situasi global. Untuk ini, memori kolektif rakyat Indonesia yang akan mengingatnya.
