Presiden Prabowo Bidik Investasi Rp45.573 Triliun hingga 2029
- Target investasi pada 2025-2029 mencapai Rp47.573 triliun untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen
- Investasi rata-rata Rp9.514,69 triliun per tahun berasal dari pemerintah, BUMN, dan swasta
- Kontribusi sektor keuangan ditargetkan rata-rata sebesar 20,73 persen per tahun dengan pendalaman sektor keuangan
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menetapkan target investasi pada 2025-2029 mencapai Rp47.573 triliun. Kebutuhan investasi ini dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Adapun target ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
1. Kontribusi investasi swasta ditargetkan 86,65 persen
Menurut beleid tersebut, dibutuhkan investasi rata-rata Rp9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investasi swasta atau masyarakat.
Dengan rincian investasi pemerintah Rp3.435,04 triliun dengan share 7,22 persen, investasi BUMN Rp2.915,14 triliun dengan share 6,13 persen dan investasi swasta Rp41.223,26 triliun dengan share 86,65 persen.
Adapun investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian pada 2025-2029.
2. Pemerintah ingin pendalaman pasar keuangan ditingkatkan
Tak hanya itu, dalam kurun 2025-2029, kontribusi sektor keuangan meliputi perbankan, saham, dan obligasi korporasi ditargetkan rata-rata sebesar 20,73 persen per tahun. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah.
Percepatan pendalaman sektor keuangan ke depan tidak hanya difokuskan pada perbankan, melainkan juga pada sektor keuangan nonbank (termasuk pasar modal).
"Selain itu, peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf sebagai altematif sumber pembiayaan investasi perlu ditingkatkan, mengingat potensinya yang besar," tulis Perpres tersebut.
3. Percepatan pendalaman pasar keuangan bakal dilakukan di berbagai daerah
Selanjutnya, percepatan pendalaman sektor keuangan akan dilakukan di berbagai wilayah
di Indonesia, guna mendukung pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan
berkelanjutan.
Keseluruhan arah kebilakan tersebut tentunya didukung oleh penguatan sinergi dan koordinasi antarseluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk
penguatan peran tim percepatan akses keuangan di daerah.
