Adik Prabowo: Kami Temukan 17,5 Juta DPT Mencurigakan
Jakarta, IDN Times - Adik calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, Hashim Sujono Djojohadikusumo, mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) menemukan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar dan mencurigakan.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ini telah menyerahkan hasil temuan BPN kepada KPU. Hal ini disampaikan Hashim dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/3).
1. Ada 17,5 juta orang lupa tanggal lahir?
Hashim mempertanyakan validitas data sejumlah 17,5 juta jiwa lupa akan tanggal lahirnya.
Berdasarkan temuan BPN, ada beberapa tanggal yang tercatat sebagai tanggal yang paling banyak menjadi tanggal lahir penduduk.
Angka ini menurut Hashim hanya di Tanah Jawa saja. Bukan data seluruh Indonesia.
2. BPN lakukan investigasi demi kepentingan bersama
Hashim menyebutkan pihak KPU telah memberikan izin kepada BPN untuk melakukan investigasi terkait kecurigaan BPN akan sejumlah data DPT.
"Proses yang cukup lama. Hampir 4 bulan," kata Hashim. Menurutnya investigasi ini dilakukan untuk kebaikan bersama.
"Kalau DPT itu tidak utuh dan tidak bersih, bisa merugikan kedua belah pihak, 01 dan 02. Ini (investigasi) untuk kepentingan kedua pihak," tutur Hashim lagi.
3. Data-data "lucu" temuan BPN
BPN menemukan beberapa data "lucu" dari hasil investigasi terhadap angka DPT yang dianggap mencurigakan.
Hashim menyebutkan ada 3 tanggal yang dianggap menjadi tanggal kelahiran yang tidak wajar. "Tanggal 1 Juli sebanyak 9,8 juta, tanggal 31 Desember sebanyak 5,3 juta, dan besoknya, 1 Januari 2,3 juta," kata Hashim.
Selain itu sejumlah NIK dari beberapa DPT ditemukan angka-angka tidak valid yang tidak sesuai dengan kode daerah atau kode lain yang berlaku.
4. Prabowo-Sandi: Tak boleh ada hoaks ataupun fitnah
Proses investigasi yang dilakukan BPN menurut Hashim bukan proses pendek dan mudah. BPN menurutnya juga bekerja dengan hati-hati.
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menurut Hashim memberi pesan agar informasi yang dikumpulkan tidak bersifat hoaks atau bahkan fitnah.
"Kami sangat hati-hati. Kami juga ada perintah dari pak Prabowo dan Pak Sandi, jangan terkesan atau timbul hoaks dan fitnah," kata Hashim.
