Airlangga Diminta Tidak Rangkap Jabatan, Begini 2 Alasan Urgennya
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto digadang-gadang akan maju kembali sebagai calon ketua umum Partai Golkar, dalam musyawarah nasional (Munas) Golkar pada Desember 2019. Airlangga bersaing kuat dengan Bambang Soesatyo yang kini menjabat sebagai ketua MPR.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sebaiknya Airlangga tidak merangkap jabatan, agar dia lebih fokus terhadap pekerjaannya sebagai Menko Perekonomian.
"Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (27/11).
1. Rangkap jabatan membuat pekerjaan menjadi tidak optimal
Enny mengatakan saat ini situasi ekonomi global tidak ideal, karena terjadi kemerosotan laju perekonomian dunia. Bila Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum Golkar, maka kerjanya tak cukup optimal sebagai Menko Perekonomian.
"Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan, karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," ucap dia.
2. Airlangga diminta serius memperhatikan kompleksitas ekonomi
Sementara, Direktur Eksekutif Center Of Reform & Economics (CORE) Indonesia Mohamad Faisal meminta Airlangga serius memperhatikan kompleksitas atau kerumitan masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia sekarang ini.
"Pak Airlangga harus fokus dengan tanggung jawab barunya sebagai Menko Perekonomian, karena begitu banyaknya permasalahan ekonomi Indonesia," kata Faisal, dikutip dari Antara, Rabu.
Maka itu, diperlukan perhatian khusus dari Airlangga, untuk menghadapi tantangan perekonomian Indonesia ke depan.
3. Airlangga harus menahan diri untuk tidak merangkap jabatan
Faisal menyarankan Airlangga menahan diri tidak merangkap jabatan di pemerintahan dan Golkar. Tujuannya agar dia bisa lebih fokus membenahi segala masalah perekonomian.
"Saya khawatir tugas Beliau dalam menangani permasalahan ekonomi sebagai Menko, tidak akan bisa dijalankan secara maksimal," ucap dia.
Selain itu, Faisal memprediksi, akan terjadi respons negatif dari pelaku usaha dan pasar, bila Airlangga tetap kembali menjabat sebagai ketua umum Golkar.
