Baleg DPR: RUU Perampasan Aset Dibahas Bersamaan dengan RUU KUHAP

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa digelar bersamaan dengan pembahasan RUU KUHAP yang berlangsung di Komisi III DPR.

Adapun, RUU Perampasan Aset diusulkan masuk ke dalam Prolegnas prioritas dan menjadi usul inisiatif DPR RI. Artinya, DPR menargetkan RUU Perampasan Aset mulai dibahas tahun ini.

"Bersimultan itu artinya KUHAP, artinya KUHAP tetap jalan. Perampasan aset juga tetap jalan," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Bob berharap, percepatan pembahasan memiliki pondasi yang kuat dalam aspek hukum acaranya. Karena jangan sampai penegak hukum dalam implementasinya tidak punya pegangan.

"Maka dengan kecepatan ini diperlukan juga bagaimana perampasan aset ini, karena terkait dengan acara juga, harus punya pondasi yang kuat di KUHAP kita tadi," kata dia.

"Jangan sampai nanti salah arah. Bisa bisa nanti ada orang lagi lewat, dirampas asetnya. Seperti itu," imbuhnya lagi.

Dalam pembahasannya, Bob memastikan, DPR RI akan mengedepankam partisipasi publik yang bermakna (meaningfull participation). Sebab, perlu juga dicermati apakah perampasan aset ini masuk ke dalam sektor pidana asal (predicate crime) atau pidana tambahan.

"Isinya mesti tahu dulu, apakah termasuk pidana asal atau pidana tambahan. Ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam," kata dia.

Diketahui, RUU Perampasan Aset diusulkan Baleg DPR RI masuk dalam Prolegnas prioritas 2025. RUU ini termasuk salah satu tuntutan jangka panjang dalam inisiatif "17+8 Tuntutan Rakyat" yang diinisiasi sejumlah pegiat media sosial dan masyarakat.

Tuntutan yang disampaikan saat demonstrasi besar-besaran akhir Agustus lalu ini bersifat sistematis, dan ditujukan untuk ditagih kepada pemerintahan dan DPR, dengan tujuan memperkuat pemberantasan korupsi, serta memulihkan aset hasil tindak pidana secara transparan dan profesional.