Bareskrim Bongkar Penyelundupan Ponsel Ilegal dari Tiongkok Rp235 M
- Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan puluhan ribu ponsel ilegal asal Tiongkok senilai Rp235 miliar melalui penggeledahan di beberapa lokasi Jakarta dan Sidoarjo.
- Puluhan ribu unit iPhone, Android, serta sparepart disita dari operasi tersebut, dengan total 76.756 barang yang masuk tanpa dokumen sah melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya.
- Dua tersangka berinisial DCP dan SL ditetapkan sebagai pelaku utama dengan modus under invoicing dan undeclared, terancam pasal berlapis terkait perdagangan hingga pencucian uang.
Jakarta, IDN Times - Satgas Gakkum Tindak Pidana Penyelundupan Bareskrim Polri membongkar jaringan importasi puluhan ribu ponsel ilegal dari Tiongkok ke Indonesia.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari penggeledahan yang dilakukan di enam ruko hingga gudang di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana yg mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan negara, kerugian keuangan negara, maupun merugikan kekayaan negara," kata Ade Safri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2026).
1. Bareskrim geledah perusahaan di Sidoarjo
Ade Safri mengatakan, pihaknya melakukan pengembangan dan menggeledah sebuah kantor bernama PT Tepat Sukses Logistik (TSL) di kawasan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (21/4/2026).
PT TSL sendiri merupakan perusahaan holding yang menggunakan beberapa perusahaan cangkang untuk melakukan pengurusan dokumen importasi handphone Ilegal.
"Penggeledahan ini sebagai tindak lanjut ungkap kasus penyelundupan berupa HP dan produk lainnya (pakaian bayi dan mainan anak-anak yang wajib SNI) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebelumnya," ungkapnya.
2. Puluhan ribu ponsel disita
Dari hasil operasi tersebut, puluhan ribu ponsel ilegal berbagai merek serta perangkatnya senilai Rp235 miliar berhasil disita.
"Tim Satgas Gakkum Lundup Tipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan barang importasi ilegal berupa berbagai jenis handphone dengan rincian sebagai berikut, iPhone sebanyak 56.557 dengan harga Rp225.208.000.000," ungkapnya.
"Android berbagai merek sebanyak 1.625 pieces dengan nilai harga total Rp5.387.500.000. Kemudian, sparepart HP yakni baterai, charger, kabel, dan lain-lain sebanyak 18.574 pieces. Totalnya 76.756 pieces dengan total nilai Rp235.089.800.000," sambungnya.
3. Bareskrim tetapkan 2 tersangka
Dari pengungkapan kasus itu, Bareskrim melakukan gelar perkara dan akhirnya menetapkan dua orang tersangka yakni DCP alias P dan SL.
"Menetapkan dua orang tersangka yang berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses mendatangkan barang-barang impor illegal dari negara Cina, dan mendistribusikan di daerah pabean Republik Indonesia," tuturnya.
Tersangka DCP berperan memasukkan barang bekas yang tidak dilengkapi SNI, sementara SJ berperan sebagai pihak yang mendistribusikan barang-barang tersebut.
Adapun modus yang digunakan para tersangka meliputi praktik under invoicing, under accounting, hingga undeclared untuk menghindari kewajiban pabean.
Dalam proses penyidikan, terungkap juga puluhan ribuan unit handphone impor ilegal asal Tiongkok ini masuk ke wilayah Indonesia, tanpa dokumen yang sah melalui jalur udara di Bandara Internasional Juanda, Surabaya.
Atas perbuatannya, kedua tersangka kini terancam jeratan pasal berlapis mulai dari tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang.
Yakni Pasal 106 dan/atau Pasal 111 juncto 47 ayat 1 dan atau pasal 113 juncto Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan atau Pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan atau Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Kemudian Pasal 52 juncto Pasal 32 ayat 1, Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 607 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang.
