Bawaslu Awasi Menteri Nyaleg Agar Fasilitas Negara Tak Buat Kampanye
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menuturkan pihaknya akan mengawasi gerak-gerik menteri yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 mendatang.
Pengawasan itu dilakukan agar para menteri yang nyaleg tidak manfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye.
“Pasti ada pengawasan dari Bawaslu untuk mengawasi menteri tersebut untuk tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Bagja saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2023).
1. Bawaslu akan mengkaji soal batasan aturan
Bawaslu saat ini sedang melakukan kajian, terkait sejauh mana batasan para menteri dalam melakukan kampanye supaya potensi penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik bisa dicegah.
“Kalau digunakan, ya melanggar. Nah ini kita lagi mengkaji nih beberapa, kami lagi menunggu kemudian hasil kajian kami. Kalau sudah jadi caleg, yang bersangkutan kan pasti ada batasan tertentu, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah,” ucap Bagja.
2. Bawaslu awasi potensi menteri pakai program pemerintah untuk kampanye
Sebagai contoh, potensi pelanggaran yang dilakukan menteri saat nyaleg ialah menggunakan program di kementeriannya untuk kepentingan politik. Namun selama kampanye itu tidak mengandung unsur ajakan memilih, maka tak termasuk kategori pelanggaran.
“Perlu dilihat adalah penggunaan program-program kementerian tersebut terhadap dirinya apakah digunakan untuk kepentingan pemilu, untuk kepentingan pencalegannya, kalau tidak digunakan, maka tidak melanggar,” tutur Bagja.
3. Bawaslu belum temukan pelanggaran
Sebagai contoh, meski saat ini masih belum masuk masa kampanye, tapi jika ada menteri yang sedang menjalankan program pemerintah lalu menyinggung soal dirinya yang menjadi bacaleg, hal itu akan jadi temuan Bawaslu.
“Sekarang pasti ketika dia misalkan menjalankan program pemerintah kemudian dia bilang bisa saja ini bakal calon anggota legislatif, itu akan jadi temuan kami," jelas dia.
Kendati demikian, hingga saat ini Bawaslu belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh menteri yang akan nyaleg.
"Sampai sekarang belum kita temui kasus menteri yang jadi bacaleg seperti itu,” tutur Bagja.
