Bakal Usut BUMN Bermasalah, Prabowo Buka Opsi Amnesti buat Pengurus yang Tobat
- Presiden Prabowo Subianto membuka opsi amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan bertobat.
- Wacana ini muncul bersamaan dengan rencana pengadilan ad hoc untuk mengusut direksi serta pengurus BUMN bermasalah hingga 30 tahun ke belakang.
- Prabowo menilai sejumlah BUMN tidak bertanggung jawab, menyerahkan keputusan amnesti kepada DPR, dan khawatir pengungkapan seluruh kasus memicu kemarahan publik.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pemberian amnesti khusus bagi pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengakui kesalahan dan bertobat. Wacana itu muncul setelah Prabowo menyampaikan kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc buat mengusut direksi dan pengurus BUMN bermasalah.
Prabowo sebelumnya bercerita tentang banyaknya BUMN yang merugi. Prabowo geram mengetahui hal tersebut, sehingga memunculkan wacana buat mengusut direksi atau pengurus BUMN bermasalah hingga 30 tahun silam lewat pengadilan ad hoc.
“Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, sejumlah BUMN selama ini dinilai bekerja tanpa cukup bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ia bahkan mempertanyakan bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi.
“Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujarnya.
Prabowo menegaskan keputusan mengenai kemungkinan pemberian amnesti khusus tersebut tidak akan diambil sendiri. Ia menyerahkan pembahasannya kepada para wakil rakyat di DPR.
“Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” kata Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo mengaku memiliki pertimbangan jika seluruh persoalan BUMN di masa lalu dibuka dan dilaporkan secara bersamaan. Ia khawatir langkah tersebut justru memicu kemarahan masyarakat.
“Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya,” ucap Prabowo.
