Budi Beberkan Kalimat yang Buat Jokowi Menunjuknya Jadi Menkes
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan
Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjuk dirinya menjadi orang nomor satu di Kementerian Kesehatan saat pandemik COVID-19 melanda Tanah Air.
Budi mengatakan itu saat dirinya masih menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. Kala itu Jokowi meminta saran bagaimana memulihkan ekonomi yang dihantam pandemik COVID-19.
"Pak ekonomi gak bakal bisa balik pak, masalahnya bukan di ekonomi. Jadi awalnya kita mau dorong masalah ini di Pak Doni (Mantan Kepala BNPB Doni Monardo) jadi masalahnya di kesehatan," ujar Menkes di acara Peluncuran Buku Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Hotel Fairmont, Selasa (20/12/2022).
1. Ekonomi bisa pulih jika masalah kesehatan selesai
Budi kemudian menerangkan pada Jokowi jika ekonomi ingin pulih maka masalah kesehatan yang saat itu diterpa lonjakan kasus COVID-19 harus diselesaikan.
"Jadi kalau mau ekonominya baik, masalah kesehatan diberesin dulu, gak mungkin bisa selesai jika masalah kesehatan belum beres. Jadi mungkin gara-gara itu dicemplungkan di kesehatan," ungkapnya.
2. Banyak negara G20 yang bertanya rahasia sukses Indonesia
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia dianggap negara yang sukses menangani pandemik COVID-19. Sehingga banyak negara yang bertanya rahasia Indonesia kendalikan pandemik COVID-19.
"Banyak negara G20 juga bertanya bagaimana kita bisa sukses, dan tentu sebagian ini ada di dalam buku, kecuali beberapa hal yang tidak berani ditulis di buku, nah itu yang tau hanya wamen kesehatan dan Pak Menteri Kesehatan," imbuh Airlangga.
3. Buku penangan COVID-19 jadi catatan kesehatan penangan pandemik
Airlangga menambahkan Buku Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini disusun sebagai catatan kesehatan penanganan pandemik COVID-19.
"Karena pada saat kita menangani covid tidak ada buku mengenai covid, jadi ini semuanya merupakan catatan kita semua dalam (menentukan) kebijakan publik yang menjadi krisis pertama dalam 100 tahun terakhir," katanya.
